Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Jumat 17 September 2021

1. Konten yang mengarah pada radikalisme dan terorisme di dunia maya cenderung meningkat saat aktivitas masyarakat dibatasi selama pandemi Covid-19, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pengaruh paham radikalisme maupun terorisme, disamping bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi san Informatika (Kemenkominfo) untuk menutup atau menghapus kanal-kanal yang menyebarkan konten radikalisme dan terorisme. Serta, mengusut konten yang mengarah pada kejahatan siber.

B. Meminta pemerintah bersama BNPT dan Densus 88 Antiteror Polri untuk terus mencari pola atau strategi yang jitu dalam melakukan upaya pencegahan meluasnya paham ataupun aksi terorisme, sekaligus memperluas pengawasan terhadap penyebaran paham radikalisme yang marak melalui dunia maya.

C. Meminta komitmen pemerintah dan Badan Intelijen Negara (BIN) agar memperkuat fungsi intelijen atau deteksi dini untuk mencegah terjadinya aksi teror. Termasuk terus menelusuri dan memutus aliran dana yang diduga digunakan untuk kegiatan terorisme dengan melibatkan penyedia jasa keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini penting sebagai salah satu komitmen pemerintah mendukung upaya penanggulangan terorisme.

D. Meminta seluruh lapisan masyarakat untuk lebih waspada dan kritis serta tidak mudah terpengaruh dengan ajakan aliran yang menyesatkan, dan juga bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya mewaspadai konten yang menyebarluaskan paham radikalisme.

2. Saat ini pemerintah terus mendorong daerah untuk memulai pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas, dengan adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1-3, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah daerah untuk memperkuat mitigasi risiko pembukaan sekolah atau memulai PTM agar kebijakan yang bertujuan untuk memenuhi standar pembelajaran pada anak tidak malah menimbulkan lonjakan kasus Covid-19. Mengingat, tingkat penularan Covid-19 pada anak di tingkat global cenderung naik sehingga perlu menjadi perhatian serius ditengah pembukaan sekolah di Indonesia.

B. Meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk tetap menyiapkan strategi dalam menekan risiko penularan dengan mempersiapkan sarana pendukung untuk penanggulangan Covid-19, ketika banyaknya sekolah yang mulai menerapkan PTM, disamping terus memantau dan mengevaluasi kebijakan tersebut.

C. Meminta komitmen pemerintah agar dapat memastikan sekolah-sekolah yang kembali dibuka harus sudah siap dengan aturan kesehatan yang ketat, dan harus dipastikan tenaga pendidik sudah divaksin dan dipastikan lingkungan sekolah juga aman dari penyebaran dan penularan Covid-19. Hal ini penting, guna memberikan rasa aman bagi peserta didik maupun tenaga pendidik.

3. Daerah-daerah yang berstatus di luar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Level 4 diperbolehkan kembali membuka bioskop bagi masyarakat umum dengan sejumlah syarat tertentu, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah tetap mendukung pengusaha bioskop untuk menjalankan usahanya, disamping mengklasifikasikan permasalahan-permasalahan yang berpotensi muncul selama diperbolehkannya kembali aktivitas untuk menonton di bioskop, seperti potensi tidak adanya atau sulitnya sinyal, dengan menyediakan wifi terpusat sehingga pengunjung bioskop tetap dapat mengakses aplikasi PeduliLindungi tanpa hambatan.

B. Meminta pemerintah memantau secara berkala implementasi dibukanya bioskop di daerah level PPKM selain level 4, dikarenakan sejumlah persyaratan harus dipatuhi seperti sudah memiliki sertifikat vaksin, berusia minimal 12 tahun, dan komitmen penonton untuk tetap menjaga jarak dan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan pengusaha bioskop.

C. Meminta pemerintah melalui Kementerian Kesehatan/Kemenkes mengevaluasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi apakah akurat dan efektif untuk memantau kapasitas di bioskop.

D. Mengimbau kepada pengusaha bioskop agar menggencarkan sosialisasi pembelian tiket secara online/daring, guna membatasi temu tatap muka antara petugas bioskop yang menjual tiket dengan pengunjung.

Terima kasih.