Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Jumat (27/3/20)

Pertama : Indonesia berisiko memasuki gelombang infeksi lanjutan di luar Jakarta, mengingat selama tiga hari terakhir, jumlah kasus baru Covid-19 yang dilaporkan pemerintah selalu diatas 100 orang per hari, dan secara kumulatif angka infeksi sudah mencapai 893 orang, respon Ketua MPR RI:

1. Menyarankan agar pemeriksaan cepat (rapid test) bisa langsung dilakukan di daerah-daerah yang sudah memiliki alat tes/rapid test, sehingga kasus-kasus baru dapat segera ditemukan atau diidentifikasi.
2. Mendorong pemerintah segera merealisasikan uji kesehatan melalui sistem drive thru yang sudah efektif digunakan oleh negara lain untuk melacak dan mendeteksi penyebaran virus Covid-19 secara cepat dan aman.
3. Mendorong pemerintah menggalakkan imbauan untuk menjaga jarak interaksi sosial/social distancing/physical distancing, tetap berada di rumah, serta terus berusaha menahan lonjakan jumlah pasien baru dengan berbagai upaya pencegahan.
4. Mendorong pemerintah melakukan penutupan pergerakan manusia dari dan menuju Jakarta, serta melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk menyiapkan petugas di setiap pelabuhan maupun bandara dan memperketat pengawasan untuk memeriksa arus masuk-keluar Jakarta, sebagai upaya pemerintah menghentikan penyebaran wabah ke daerah lainnya.
5. Mendorong pemerintah segera menginformasikan kepada masyarakat terkait mitigasi risiko jika kasus infeksi terus mengalami lonjakan, agar tidak menimbulkan kepanikan ataupun keresahan di masyarakat.

Kedua : Berbagai kebijakan stimulus untuk menanggulangi wabah Covid-19 yang akan menyentuh semua lapisan masyarakat, seperti kartu pra-kerja dan bantuan langsung tunai (BLT) yang akan mulai diberlakukan pada bulan April 2020, respon Ketua MPR RI:

1. Mendorong pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk segera mengumumkan tatacara pendaftaran serta melakukan pendataan dan optimalisasi data sesuai dengan kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan, terutama bagi keluarga miskin dan warga terdampak wabah Covid-19 dari sektor formal dan informal, sehingga tidak salah sasaran.
2. Mendorong pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bersama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penyaluran kartu pra kerja maupun BLT, agar program pemerintah tersebut berjalan efektif.
3. Mendorong pemerintah memberikan penjelasan mengenai tujuan dari BLT adalah agar masyarakat khususnya yang bekerja di sektor informal bisa disiplin mengikuti pedoman pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
4. Untuk suksesnya program kartu pra-kerja agar sesuai target yang sudah ditentukan, perlu dukungan dari pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya.

Ketiga : Seiring dengan upaya yang dilakukan dalam melawan Covid-19 dan juga pelemahan ekonomi yang terjadi di hampir di seluruh dunia, respon Ketua MPR RI:

1. Mendorong pentingnya memperkuat kerjasama, koordinasi, komitmen, dan sinergi dari seluruh lembaga, instansi, maupun negara di dunia untuk berupaya dalam penanganan Covid-19 yang diiringi dengan pelemahan ekonomi, dengan mengutamakan aspek keselamatan masyarakat dan mengupayakan stabilitas ekonomi global.
2. Mendukung kesepakatan yang dilakukan oleh negara anggota G20 sebagai penggerak solidaritas dunia untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang dalam menghadapi wabah corona di dunia, yaitu dalam aspek pengurangan pandemi, saveguard ekonomi global, mengatasi terganggunya perdagangan, hingga memperkuat kemitraan global.
3. Mendorong Pemerintah Indonesia dapat bersinkronisasi dalam hal penentuan kebijakan dan instrumen-instrumen ekonomi sehingga dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari melemahnya perekonomian dunia, serta berupaya dalam mengatasi disrupsi atau terganggunya produksi dan kelancaran distribusi barang-barang perdagangan.
4. Mendukung negara G20 bersama World Health Organization/WHO untuk segera menemukan antivirus dan obat corona, agar pandemi virus ini dapat segera berakhir dan dunia dapat berangsur-angsur pulih kembali.

Keempat : Rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara/BUMN untuk melakukan pembayaran uang nasabah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang akan dimulai pada 30 Maret 2020, respon Ketua MPR RI:

1. Mendorong komitmen Pemerintah dalam memprioritaskan pelunasan dana nasabah, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan asuransi tersebut, mengingat saat ini di tengah wabah virus corona banyak masyarakat yang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
2. Mendorong Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan/OJK dapat memastikan melakukan pembayaran terhadap seluruh nasabah PT. Asuransi Jiwasraya tepat waktu.
3. Mendorong Pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN agar ke depannya dapat melakukan upaya-upaya yang lebih baik, sehingga tidak merugikan nasabah maupun negara, mengingat kasus yang terjadi pada PT. Asuransi Jiwasraya beberapa waktu lalu, banyak masyarakat, baik Warga Negara Indonesia/WNI maupun Warga Negara Asing/WNA yang mengalami kerugian atau gagal bayar.
4. Mendorong Kementerian BUMN agar tetap terus dapat menyampaikan kepada masyarakat mengenai update perkembangan pembayaran kepada nasabah PT. Asuransi Jiwasraya.

Terimakasih.