RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO KAMIS 11 MEI 2023

1. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan telah terjadi erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berlokasi di perairan Selat Sunda, Provinsi Lampung pada Kamis (11/5) dengan tinggi kolom letusan lebih kurang 3.000 meter diatas puncak. Respon Pimpinan MPR RI:

A. Meminta laporan PVMBG untuk ditindak lanjuti oleh instasi terkait dan menyampaikan informasi berkaitan aktivitas kegunungapian, sekaligus mengingatkan warga yang bermukim di sekitar lereng gunung untuk selalu siaga dan waspada menghadapi segala potensi terjadinya bencana alam di sekitar Gunung Anak Krakatau. Mengingat, sejak 24 April Gunung Anak Krakatau berada pada status level III atau siaga.

B. Meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mempersiapkan tim yang dapat bergerak cepat jika terjadi bencana disamping tetap siaga memantau status level Gunung Anak Krakatau, sebagai langkah antisipatif terhadap potensi bencana yang mungkin terjadi kapanpun guna meminimalisir jatuhnya korban.

C. Meminta BPBD untuk terus memberikan imbauan kepada masyarakat sekitar, termasuk pengunjung, wisatawan, pendaki hingga nelayan agar tidak mendekati gunung api tersebut atau beraktivitas dalam radius lima kilometer dari kawah aktif.

D. Meminta komitmen pemda setempat, PVMBG dan Pos Pengamatan Gunung Api untuk tetap selalu aktif memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau, agar apabila terjadi peningkatan pada aktivitas gunung api, peringatan dini dapat segera dikeluarkan dan diinformasikan kepada masyarakat khususnya warga yang tinggal di sekitar perairan gunung.

2. Terdeteksi virus African Swine Fever (ASF) atau demam babi Afrika yang ditengarai berasal dari Pulau Bulan Batam. Akibatnya, Singapura sebagai importir langganan babi hidup dari daerah tersebut menyetop importasinya sejak April 2023 lalu. Respon Pimpinan MPR RI:

A. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) untuk segera memberikan penanganan terhadap babi-babi yang terjangkit maupun yang sehat. Serta menginvestigasi jalur masuk virus ASF yang ditemukan di Batam, guna mengetahui secara jelas media pembawa virus tersebut. Pasalnya di Pulau Bulan telah dilakukan pengujian secara berkala hingga sempat ditetapkan bebas ASF.

B. Meminta pemerintah untuk melakukan upaya atau langkah strategis dalam mengatasi maupun mencegah penularan virus ASF pada hewan ternak babi, yakni mulai dari pemberian imunisasi anti virus ASF di peternakan babi, termasuk sosialisasi dan peningkatan pengawasan di pintu masuk maupun keluar (lalu lintas hewan ternak babi), penyusunan SOP terkait pencegahan dan pengendalian ASF, peningkatan koordinasi lintas instansi dan melakukan surveilans untuk deteksi dini pada peternakan babi. Sehingga diharapkan, dengan strategi yang tepat mampu mencegah meluasnya virus ASF pada hewan ternak babi ke wilayah lainnya.

C. Meminta Kementan melalui Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma untuk dapat menemukan formulasi untuk serum anti ASF dan menggencarkan pemberian serum penguat antibodi kepada babi yang sehat agar tidak terjangkit ASF, dengan memprioritaskan daerah yang telah terdeteksi memiliki kasus ASF. Mengingat penyakit ASF terbilang cukup berbahaya bagi babi, dengan kekuatan daya bunuh hampir 100 persen. Ditambah, hingga kini belum ada obat maupun vaksinnya.

3. Bank Dunia atau World Bank menyebut Indonesia berhasil meraih capaian dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. Diinformasikan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia turun dari 19% di tahun 2002 menjadi 1,5% pada tahun 2022. Respon Pimpinan MPR RI:

A. Menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim sebagaimana diungkap oleh Bank Dunia, dikarenakan hal tersebut merupakan pemicu untuk Indonesia agar lebih meningkatkan lagi kinerjanya, dan meminta pemerintah untuk tetap fokus dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

B. Meminta pemerintah bijak dalam menetapkan dan menerapkan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam menerapkan kebijakan fiskal, sehingga kebijakan tersebut dapat terus menekan angka kemiskinan dan ketidak setaraan yang terjadi di Indonesia, serta dapat menggerakan investasi-investasi yang berpihak kepada masyarakat miskin atau tidak mampu.

C. Meminta pemerintah melalui Kementerian Sosial/Kemensos untuk meningkatkan pemberian perlindungan sosial, baik perlindungan berupa bantuan sosial maupun asuransi, sebagai salah satu upaya untuk memitigasi dampak atau potensi guncangan perekonomian maupun sosial di masa mendatang.

D. Meminta pemerintah terus memperjuangkan dan menargetkan upaya-upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, sesuai target yang sudah ditetapkan yaitu target kemiskinan ekstrem di Indonesia 0% pada 2024, diantaranya dengan mengentaskan ketimpangan antar wilayah, keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan efektivitas program, dan meningkatkan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah.

4. Muncul desakan bagi Pemerintah untuk segera mengeluarkan regulasi pembayaran utang minyak goreng senilai Rp 344 miliar. Respon Pimpinan MPR RI:

A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan/Kemendag segera mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi guna mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.

B. Meminta pemerintah berkomitmen membayar utang selisih tersebut yang berjumlah Rp 344 miliar pasca hasil legal opinion atau LO dari Kejaksaan Agung/Kejagung telah muncul, guna mencegah kerugian bagi pelaku usaha.

C. Meminta pemerintah juga bisa segera menstabilkan kembali harga minyak goreng/migor atau rasio yang lebih wajar dibandingkan yang terjadi saat ini, pasca permasalahan rafaksi ini selesai.

Terimakasih.