RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO KAMIS 4 APRIL 2024

1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah agar menyediakan sarana transportasi yang layak dan ramah anak selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2024. Respon Ketua MPR RI:

A. Mendukung langkah KPAI tersebut yang bertujuan agar terwujudnya mudik Lebaran yang ramah anak.

B. Meminta pemerintah untuk terus berupaya menyediakan sarana transportasi yang layak dan ramah anak, baik transportasi darat, udara, maupun laut, beserta SDM atau awak sebagai operatornya untuk pelaksanaan mudik.

C. Meminta pemerintah untuk juga meningkatkan ketersediaan dan kualitas fasilitas yang ramah anak di setiap stasiun kereta api, terminal, pelabuhan, bandara, hingga rest area, termasuk di dalam moda transportasi kapal penumpang. Sekaligus meningkatkan pengawasan untuk menghindari terjadinya praktek over capacity pada transportasi umum.

D. Meminta pemerintah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan para petugas di lapangan dalam bentuk surat edaran hingga pemasangan CCTV, sebagai salah satu upaya dalam melindungi anak selama dalam perjalanan mudik agar bebas dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.

2. Hari Nelayan Indonesia diperingati pada tanggal 6 April tiap tahunnya. Respon Ketua MPR RI:

A. Menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Nelayan Nasional kepada seluruh nelayan yang ada di Indonesia, dan mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum ini untuk menghormati para nelayan yang berperan penting dalam menyediakan makanan laut, mempertahankan tradisi maritim, serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan dalam negeri, dikarenakan nelayan merupakan salah satu profesi yang memegang peran penting dalam sektor perikanan dan kelautan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto/PDB negara, serta menjadi sumber penghidupan bagi jutaan penduduk pesisir dan pulau-pulau terpencil.

C. Meminta pemerintah, dalam hal ini KKP berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik/BPS dalam mendata nelayan di Indonesia, agar alokasi anggaran maupun bantuan kepada nelayan bisa tepat sasaran, sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mendukung dan melindungi para nelayan Indonesia.

D. Meminta pemerintah untuk menyusun kebijakan, regulasi, maupun aturan yang pro atau berpihak pada nelayan dalam negeri, serta terus memberikan edukasi, arahan, maupun dukungan kepada nelayan dalam negeri untuk selalu berdedikasi menjaga kelestarian laut dan sumber daya alamnya.

Terimakasih.