Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Senin 16 Agustus 2021

1. Presiden Joko Widodo meminta hasil tes polimerase rantai ganda atau PCR untuk covid-19 bisa keluar selambat-lambatnya dalam 1×24 jam dan biaya tes PCR agar berada di kisaran Rp 450.000-Rp 550.000, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta Kementerian Kesehatan/Kemenkes memahami signal yang disampaikan Presiden dan dapat merealisasikan permintaan Presiden Joko Widodo tersebut, agar jangkauan PCR dapat lebih luas dan hasilnya dapat segera ditindaklanjuti dengan baik.

B. Meminta Kemenkes untuk menindaklanjuti keinginan Presiden agar hasil dari tes PCR ataupun antigen dapat dikeluarkan dalam jangka waktu 1X24 jam, dengan meningkatkan kinerja laboratorium yang melakukan pemeriksaan tes Covid-19, baik kinerja tenaga kesehatan yang bertugas dan alat-alat yang digunakan, agar hasil tes Covid-19, baik PCR test maupun antigen test, valid dan akurat, dan data hasil tes tersebut dapat segera dikompilasi di tingkat nasional sehingga mencegah keterlambatan pelaporan dan penanganan.

C. Meminta Kemenkes untuk segera menurunkan harga PCR test, sebab apabila harga tes lebih murah, maka diharapkan jumlah tes juga dapat lebih banyak sehingga lebih mudah mengendalikan laju penularan virus corona di masyarakat. Kisaran harga yang diminta oleh Presiden Joko Widodo, yaitu Rp450.000-Rp550.000 dapat segera direalisasikan, dan apabila memungkinkan dapat lebih murah dari harga tersebut.

D. Meminta Kemenkes mempertimbangkan agar tes yang digunakan untuk pengetesan covid-19 fokus hanya menggunakan PCR test saja, dikarenakan PCR test merupakan tes dengan akurasi paling tinggi dibandingkan tes lainnya, namun terlebih dahulu harus dipastikan harga PCR test terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat, atau Pemerintah diharapkan menyiapkan alokasi anggaran untuk memenuhi seluruh kebutuhan tes Covid-19 masyarakat, khususnya yang diperlukan untuk kebutuhan tracing atau pelacakan.

E. Meminta Kemenkeu berkomitmen apabila ingin meningkatkan target testing, juga harus diiringi dengan memberikan bantuan subsidi harga tes agar terjangkau atau menyediakan anggaran khusus untuk pengadaan tes Covid-19 bagi seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya yang bertujuan untuk tracing.

2. Sejumlah penerima beras bantuan sosial/bansos mengeluhkan kualitas beras bansos yang didapatkan tidak layak konsumsi, respon Ketua MPR RI:*

A. Meminta Kementerian Sosial/Kemensos, dan Bulog segera menarik dan mengganti beras bansos tersebut dengan beras bansos yang berkualitas baik, selanjutnya Kemensos mengevaluasi kasus tersebut serta meminta pemerintah pusat bersama Dinas Sosial meningkatkan pengawasan terhadap pendistribusian/penyaluran beras, khususnya beras bansos, agar beras layak konsumsi dan tepat sasaran diberikan kepada masyarakat yang berhak.

B. Meminta penegak hukum mengusut tuntas terjadinya pemberian beras bansos yang tidak layak konsumsi tersebut. Pemerintah dan Bulog agar dapat memberikn sanksi kepada oknum pelaku apabila ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran. Pemberian bantuan beras kualitas yang baik dan yang layak konsumsi merupakan hak rakyat yang wajib diberikan oleh Pemerintah.

C. Meminta Bulog segera memusnahkan beras berkualitas buruk tersebut, dan segera mengganti kebutuhan beras tersebut dengan beras yang layak konsumsi, sehingga masyarakat yang telah mendapatkan beras dengan kualitas yang buruk sebelumnya, tetap mendapatkan beras dengan kualitas layak konsumsi.

D. Meminta Bulog dan Dinas Sosial memperbaiki pemilihan beras untuk bansos, agar ke depannya keluarga penerima manfaat/KPM dapat menerima beras yang layak konsumsi dan kejadian beras tidak layak konsumsi tidak terulang kembali.

3. Menjelang penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX Papua, 2-15 Oktober 2021, isu kesehatan terkait pandemi Covid-19 masih mengancam. Hal tersebut dapat terlihat dari tingkat penularan Covid-19 di Papua yang tergolong tinggi, yakni 26,20 persen, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta Panitia Besar PON Papua untuk segera mengantisipasi hal tersebut dengan menyiapkan panduan penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang terperinci selama PON berlangsung dengan menggunakan acuan nasional dan dapat mengadopsi protokol Olimpiade Tokyo 2020, agar prokes dalam penyelenggaraan PON bisa berjalan terarah, teratur dan tegas. Mengingat, hingga kini panduan terkait prokes tersebut belum tersedia.

B. Meminta pemerintah daerah Papua bersama Satgas Penanganan Covid-19 untuk melakukan upaya yang lebih serius dan maksimal dalam menekan penyebaran Covid-19 di Papua, khususnya di empat kluster penyelenggara PON seperti dengan menerapkan pengendalian mobilitas masyarakat secara ketat.

C. Meminta Kemenkes segera mengalokasikan dan mengirimkan vaksin ke Papua, dan pemerintah daerah Papua bersama aparat untuk terus menggencarkan program vaksinasi Covid-19 di wilayah Papua, khususnya di empat kluster penyelenggara disamping melakukan vaksinasi masif kepada atlet agar vaksinasi dosis kedua mencapai 90 persen pada bulan ini. Mengingat, cakupan vaksinasi di wilayah Papua masih jauh dari target minimal 70 persen pada Agustus.

D. Meminta pemerintah daerah dan setiap kepala daerah di wilayah Papua untuk mendukung penyelenggaraan PON ditengah pemangkasan anggaran akibat pandemi Covid-19, disamping terus berupaya memberikan perlindungan terhadap masyarakat ataupun peserta PON yang akan mempertandingkan 37 cabang olahraga dari paparan virus Covid-19.

Terima kasih.