Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo Senin 30 November 2020

1
Dec

Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo Senin 30 November 2020

  1. Data Online Rumah Sakit di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 27 November 2020 menunjukkan, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (RS) secara nasional mencapai 56,78 persen dari total 58,395 tempat tidur, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kemenkes bersama pimpinan rumah sakit rujukan membuat terobosan dalam mengatasi keterbatasan tempat tidur untuk pasien Covid-19 dengan bekerja sama dengan rumah sakit rujukan lainnya untuk menampung dan melayani pasien yang membutuhkan, agar keterisian tempat tidur yang diperuntukan bagi pasien Covid-19 dapat teratasi dan tertampung, disamping pemda membantu fasilitas penambahan tempat tidur, terutama di daerah dengan tingkat keterisian tinggi namun pemerintah tetap harus memperhitungkan pasien non Covid-19 yang juga memerlukan perawatan di RS.

B. Mendorong pemerintah terutama pemerintah daerah yang daerahnya memiliki kasus penularan yang tinggi, perlu kembali memperketat penerapan pembatasan pada mobilitas masyarakat guna menekan lonjakan kasus yang mengakibatkan tingginya keterisian tempat tidur di rumah sakit mengingat pengendalian dan pencegahan penularan perlu kembali diperkuat, terutama di wilayah dengan lonjakan kasus positif Covid-19 yang tinggi.

C. Mendorong pemerintah, Pemda, dan Satgas Penanganan Covid-19 terus menyosialisasikan aturan terkait protokol kesehatan secara masif kepada masyarakat baik secara langsung ataupun melalui media siar maupun media sosial, guna meningkatkan kedisiplinan masyarakat, mengingat penegakkan prokes pencegahan Covid-19 sangat diperlukan saat kedisiplinan masyarakat mulai kendur akibat berlarutnya pandemi.

D. Meminta komitmen pemerintah untuk dapat memastikan ketersediaan tempat tidur yang memadai untuk perawatan pasien Covid-19 serta terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat di setiap rumah sakit, baik rumah sakit rujukan maupun non-rujukan.

  1. Satu SMP swasta berasrama di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah menjadi kluster penularan setelah ditemukan sedikitnya 10 orang terkonfirmasi positif Covid-19. Hal tersebut terdeteksi saat para siswa tengah melakukan simulasi pembelajaran tatap muka pekan lalu, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah daerah Kabupaten Jepara bersama Satgas Penanganan Covid-19 daerah untuk segera mengisolasi SMP swasta berasrama tersebut guna memasifkan tracing/penelusuran terhadap 10 siswa tersebut, dan selanjutnya dilakukan tes usap baik kepada guru, siswa, maupun penjaga sekolah sehingga penanganan penularan Covid-19 di lingkungan tersebut dapat segera teratasi.

B. Mendorong pemerintah daerah bersama Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Satgas Penanganan Covid-19 di daerah agar terus meningkatkan kewaspadaan dengan mengawasi penerapan protokol kesehatan di setiap sekolah, khususnya di sekolah berasrama serta memastikan sarana dan prasarana terkait protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ada harus sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah sebagai upaya mencegah penularan Covid-19 agar tidak meluas khususnya di sekolah berasrama yang memiliki potensi tinggi/cepatnya penyebaran Covid-19.

C. Mendorong pihak sekolah, khususnya sekolah yang memiliki kasus Covid-19 di lingkungannya agar menunda sistem pembelajaran tatap muka hingga penanganan di lingkungannya tuntas atau zero case.

D. Meminta komitmen pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dan Satgas Penanganan Covid-19 untuk terus menyosialisasikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 beserta penerapan sanksinya, baik di sekolah maupun di tempat publik lainnya guna meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap prokes, mengingat Jateng secara konsisten berada di urutan dua Provinsi dengan penambahan kasus harian terbanyak setelah DKI Jakarta.

  1. Kondisi pandemi covid-19 mengharuskan Indonesia untuk memperkuat sistem ekonomi digital di Indonesia, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah agar dapat mempercepat dan mengoptimalkan sistem ekonomi digital di Indonesia, agar usaha mikro, kecil, dan menengah/UMKM dapat meningkatkan promosi untuk produknya sebagai upaya meningkatkan daya saing di tengah pandemi covid-19.

B. Mendorong pemerintah mengikuti perkembangan pertumbuhan konsumen digital di Indonesia sebagai pangsa pasar UMKM, sehingga pihak-pihak yang melakukan perdagangan secara elektronik, khususnya bagi UMKM dapat semakin dikembangkan menuju ranah digital yang lebih kuat.

C. Mendorong pemerintah untuk mengupayakan agar pengguna internet di Indonesia dapat turut berperan membantu meningkatkan dan menggerakkan perekonomian digital.

D. Mendorong pemerintah agar dapat memberikan arahan kepada pelaku UMKM agar dapat memanfaatkan internet untuk memasarkan produknya di dunia digital, sehingga produk UMKM tersebut dapat diketahui oleh masyarakat secara lebih luas.

  1. Belum adanya keputusan dari pemerintah terkait rencana libur panjang akhir tahun 2020, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah dalam menetapkan kebijakan libur di bulan Desember ini tetap mempertimbangkan berbagai faktor dengan mengutamakan faktor kesehatan masyarakat, disamping tetap memikirkan pengaruh rencana libur panjang tersebut bagi dunia pariwisata untuk memulai bangkit dari keterpurukan akibat pandemi covid-19.

B. Mendorong pemerintah agar segera menetapkan hari dan tanggal libur akhir tahun, agar masyarakat dapat mempersiapkan diri untuk waktu liburannya dan juga tempat-tempat wisata ataupun tempat publik yang berpotensi ramai dapat mengantisipasi dan menyiapkan upaya sejak jauh hari agar dapat memenuhi standar protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

C. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata/Kemenpar, memastikan tempat-tempat wisata tidak menjadi kluster penyebaran covid-19, dengan mengatur upaya dan strategi untuk membatasi jumlah pengunjung maupun waktu buka dan tutup tempat wisata, serta memastikan bagi pengunjung agar disiplin menerapkan protokol kesehatan dan wajib mematuhi aturan bagi pengunjung yang ditetapkan pihak pengelola wisata.

Terimakasih.

Leave a Reply