Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Senin 6 April 2020

Pertama : Perlunya antisipasi dari potensi anjloknya nilai tukar rupiah yang dapat menembus Rp20 ribu per dolar Amerika Serikat (AS) sebagai dampak dari penyebaran wabah virus corona (covid-19), respon Ketua MPR RI:

1. Mendorong Pemerintah tetap melakukan proyeksi kurs rupiah sebagai langkah untuk mengantisipasi dampak terburuk dari tekanan kurs dolar AS terhadap rupiah dan juga adanya pandemi virus corona.
2. Mendorong Bank Indonesia (BI) untuk melaksanakan strategi yang telah ditentukan dari hasil proyeksi tersebut, sehingga dapat menjaga kestabilan moneter dan mencegah nilai rupiah semakin anjlok.
3. Mengimbau masyarakat agar tidak menjual dolar yang dapat berakibat semakin melemahkan nilai tukar rupiah, serta mendorong masyarakat untuk bersikap tidak panik dalam situasi saat ini.
4. Mengimbau masyarakat tidak menarik uangnya yang berada di bank secara besar-besaran (rush money) yang dapat berpotensi menyebabkan bank kolaps.
5. Mendukung dan mendorong langkah Pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus corona dan kecepatan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 dapat dilakukan secara maksimal, mengingat alokasi belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp 405,1 triliun yaitu untuk menangani wabah virus corona (covid-19), sehingga hal tersebut dapat menjadi salah satu kunci agar nilai tukar rupiah kembali menguat.

Kedua : Adanya ketidaksesuaian data Pemerintah dengan realita saat ini mengenai data kasus positif Covid-19 sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB, respon Ketua MPR RI:

1. Mendorong Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan BNPB untuk melakukan cross check terhadap informasi yang diterima, sebelum disampaikan ke masyarakat, sehingga informasi yang disampaikan bersifat komprehensif, baik jumlah yang terpapar, sembuh, maupun yang meninggal.
2. Mendorong Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan BNPB untuk dapat menginformasikan data jumlah positif Covid-19 yang lengkap, terbuka, dan sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga masyarakat dapat lebih meningkatkan kewaspadaan dan kepercayaan terhadap Pemerintah.
3. Mengapresiasi kinerja BNPB yang saat ini tengah membangun aplikasi Lawan Covid-19 yang nantinya akan menjadi aplikasi terintegrasi resmi yang menampung data terkait kasus positif Covid-19 di Indonesia.
4. Mendorong seluruh stakeholders, baik pusat dan daerah, untuk dapat memiliki data yang sinkron dan valid terhadap perkembang kasus Covid-19 di daerah masing-masing, sehingga menghasilkan satu data yang terintegrasi secara akurat sesuai dengan realita.
5. Meminta masyarakat untuk tidak lengah dan hanya percaya pada data atau instruksi resmi Pemerintah, serta tetap melakukan upaya-upaya pencegahan meluasnya wabah corona.

Ketiga : Sehubungan dengan diundurnya pendaftaran Program Kartu Prakerja yang semula akan dibuka pada 7 April, akibat proses pendataan calon peserta belum rampung, respon Ketua MPR RI:

1. Mendorong pemerintah bekerja sama dengan serikat buruh atau serikat pekerja dalam memverifikasi data yang ada dengan data riil dilapangan, mengingat banyaknya pekerja yang di PHK disamping adanya pekerja informal lainnya yang layak mendapat bantuan program kartu prakerja.
2. Mendorong pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan agar menyosialisasikan tata cara dan persyaratan mendaftar untuk mendapatkan kartu prakerja tersebut.
3. Mendorong pemerintah segera merampungkan pendataan tersebut, mengingat saat ini kondisi masyarakat semakin minus penghasilan disamping masyarakat melaksanakan kewajiban berdiam dirumah sebagai antisipasi penyebaran virus Covid-19.
4. Mendorong masyarakat yang ingin mendaftar agar memperhatikan tata cara dan persyaratan yang disampaikan pemerintah, hal ini agar dapat membantu pemerintah dalam melakukan verifikasi data dengan cepat.

Terimakasih.