RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
JUMAT 10 MARET 2023
- Terkait petisi yang dilayangkan 17 wisatawan mancanegara ke Kantor Camat Kuta Selatan, Kabupaten Badung yang berisikan komplain atas suara kokok ayam yang terdengar setiap hari hingga ke tempat mereka menginap. Respon Ketua MPR RI:
A. Menyayangkan adanya petisi dari wisatawan asing tersebut. Menurut MPR perlu ditanyakan dahulu legal standing (status hukum) mereka, dikarenakan sebagai pendatang seharusnya mereka menghargai kearifan lokal seperti yang terjadi di Bali ini. Oleh karenanya, MPR meminta pihak pengelola wisata harus mampu memberikan pemahaman kepada wisatawan mengenai kearifan lokal yang harus dijunjung dan dipatuhi.
B. Meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendorong para pengelola wisata agar dapat memanajemen destinasi wisata dengan baik namun tetap menerapkan aturan tegas, agar yang datang sebagai pengunjung dan tamu memahami nilai-nilai lokal yang harus dijunjung dan diikuti.
C. Meminta komitmen Kemenparekraf dan para pengelola destinasi wisata dapat menjelaskan beberapa jenis unggas yang ada di Bali sebagai salah saru objek wisata, guna menjaga reputasi destinasi sehingga dapat meningkatkan minat pengunjung baik lokal maupun mancanegara secara berkelanjutan.
D. Mendorong Kemenparekraf agar terus melakukan pengembangan destinasi wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, melalui penguatan jejaring serta peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan. Mengingat sinergitas ekosistem pariwisata penting untuk keberhasilan pembangunan sektor pariwisata yang lebih baik.
- Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali menyerang warga di Papua, yakni di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan yang menyebabkan dua warga sipil menjadi korban tewas akibat tertembak. Respon Ketua MPR RI:
A. Menyampaikan rasa dukacita yang mendalam atas korban jiwa yang terjadi dalam insident tersebut, sekaligus mengecam keras aksi penyerangan KKB. MPR meminta pemerintah bersama aparat TMI dan Polri dan istansi terkait untuk benar-benar fokus dalam upaya penanganan kekerasan ataupun penyerangan oleh KKB yang terus berulang di wilayah Papua.
B. Mendesak pemerintah pusat bersama TNI-Polri segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi aksi kekerasan dan baku tembak yang sering terjadi antara aparat TNI-Polri di Papua. Yakni salah satunya dengan menambah jumlah personel untuk memperkuat pengamanan di wilayah Papua, dan memutus mata rantai kebutuhan pokok bagi KKB.
C. Meminta pemerintah untuk memetakan lokasi dan mengidentifikasi pola penyerangan dan menerapkan strategi perang yang tepat agar TNI dan Polri dalam memberikan perlindungan kepada warga sipil setempat dapat berhasil sesuai yang diharapkan dalam melawan aksi kekerasan yang dilakukan teroris dan separatis.
D. Mendesak pemerintah dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk segera mengambil sikap tegas mengubah status KKB di Papua menjadi kelompok teroris dan separatis. Mengingat selama ini aksi-aksi yang dilakukan KKB di Papua telah mengancam keamanan masyarakat, menciptakan rasa takut bagi warga sipil dengan tindakan teror yang dilakukan hingga menyebabkan korban jiwa.
- Sejak Januari hingga Februari 2023, masih ditemukan kasus anak-anak perempuan belasan tahun yang diperdagangkan dan dipaksa menjadi pekerja seks komersial di Jakarta dan sejumlah daerah, bahkan ada yang dibawa ke luar negeri sebagai pekerja migran. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah dan aparat penegak hukum berkomitmen untuk memberikan sanksi tegas bagi pelaku perdagangan orang yang dilakukan melalui berbagai modus, dan segera menangkap seluruh oknum yang terlibat dalam jaringan perdagangan manusia.
B. Meminta pemerintah berupaya meminimalisir ruang celah dilakukannya perdagangan orang, terutama pada anak dan perempuan, dan mempelajari berbagai modus tipu daya yang dilakukan oleh pelaku, sehingga tindak perdagangan orang di Indonesia dapat terus ditekan dan dicegah secara maksimal.
C. Meminta pemerintah mengedukasi masyarakat untuk lebih waspada dan berhati-hati terhadap modus-modus yang digunakan dalam perdagangan orang, mengingat saat ini modus yang digunakan sangat beragam dan meyakinkan, dari mulai modus secara langsung ataupun melalui media online atau sosial (daring).
D. Meminta pemerintah juga berfokus untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, dan melakukan upaya preventif yang komprehensif untuk mencegah meningkatnya kasus perdagangan orang.
E. Meminta pemerintah memperhatikan dan melakukan pemulihan jiwa dan raga korban perdagangan orang, dikarenakan banyak korban yang mengalami trauma, tidak hanya kondisi psikis yang terganggu, bahkan masa depan mereka juga turut terancam.
- Pemerintah melakukan pembatalan penetapan terhadap 3.043 guru yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi/Kemdikbudristek dan panitia seleksi, untuk meninjau ulang putusan tersebut, mengingat mereka sudah dinyatakan lulus seleksi, khususnya kategori Prioritas 1 atau P1 yang telah menunggu lama penempatan kerja sebagaimana janji yang disampaikan pemerintah.
B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemdikbudristek harus memperhatikan kondisi sosial ribuan pelamar prioritas yang telah menunggu lama untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN PPPK dengan jabatan fungsional guru. Oleh sebab itu, MPR meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersikap tegas dan segera memberikan kepastian penempatan pada guru yang telah lolos seleksi PPPK.
C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemdikbudristek, berupaya agar guru-guru P1 bisa diangkat dalam formasi 2022 serta berkomitmen tidak tebang pilih terhadap pengangkatan P1 Formasi PPPK 2022.
D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemdikbudristek, segera membenahi pendataan dan pemetaan kebutuhan guru, sehingga dapat segera dilakukan penempatan terhadap guru-guru yang telah lulus dalam seleksi PPPK sesuai dengan kebutuhan guru di berbagai wilayah.
Terimakasih.
