RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
KAMIS 9 MARET 2023

1. Angka korban jiwa bencana tanah longsor di Desa Serasan Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau bertambah menjadi 21 orang, sedangkan sebanyak 35 orang masih dinyatakan hilang dan 1.216 jiwa mengungsi. Respon Ketua MPR RI:

A. Menyampaikan rasa dukacita dan keprihatinan yang mendalam atas jatuhnya korban bencana tanah longsor tersebut. MPR meminta agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera mengambil sikap untuk memberikan pertolongan terhadap korban, dan bersinergi dengan aparat gabungan khususnya tim kepolisian agar menerjunkan anjing pelacak atau K-9 untuk memaksimalkan evakuasi dan mencari korban yang masih dinyatakan hilang.

B. Meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD disamping memberikan pertolongan juga mengupdate data warga terdampak bencana longsor, termasuk mendata jumlah kerugian akibat bencana tanah longsor di Kepulauan Natuna.

C. Meminta BPBD bekerja sama dengan aparat Polri untuk menerjunkan tim evakuasi gabungan untuk membantu proses pemulihan dan perbantuan penanganan bencana longsor di Kepulauan Natuna.

D. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial dan BPBD memastikan lokasi pengungsian bagi warga terdampak berada di titik aman atau bebas potensi bencana longsor, disamping menjamin pemenuhan kebutuhan bagi para pengungsi di lokasi pengungsian dan
terus berupaya mempercepat pendistribusian logistik bantuan yang dibutuhkan dengan tetap menyesuaikan data riil yang didapat.

E. Meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk turut berpartisipasi dengan menerjunkan tim medis atau relawan medis yang diperbantukan di setiap lokasi pengungsian, sehingga penanganan serta perawatan yang optimal dapat diupayakan untuk korban jiwa maupun korban luka-luka.

F. Meminta pemerintah untuk dapat menyusun strategi jangka panjang guna meminimalisir korban hingga kerugian akibat bencana, yakni dengan melakukan pemetaan wilayah yang rawan bencana sehingga diharapkan pembangunan gedung atau perumahan rakyat tahan gempa hingga relokasi rumah yang rawan bencana khususnya longsor dapat mulai dipertimbangkan dan dilaksanakan.

2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan/Kemenkeu berdasarkan pada 160 laporan sepanjang 2009 hingga 2023 yang melibatkan sekitar 460 orang. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, menjelaskan dan mengklarifikasi terkait laporan tersebut, dan mempertanggungjawabkan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut.

B. Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK melakukan pemeriksaan satu per satu terhadap pegawai Kemenkeu yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang tersebut, dan memberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku kepada pihak yang terbukti terlibat.

C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, segera menyelesaikan permasalahan tersebut, dikarenakan kasus tersebut bakal berdampak besar ke masyarakat, salah satunya adalah bisa memicu masyarakat enggan membayar pajak ataupun cukai.

D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, memastikan transaksi tersebut tidak berdampak pada penerimaan negara yang tidak mencapai target, dikarenakan sebelumnya pemerintah sudah mematok nilai belanja dengan jumlah tertentu.

3. Tanggal 9 Maret tiap tahunnya diperingati sebagai Hari Musik Nasional. Respon Ketua MPR RI:

A. Mengucapkan selamat Hari Musik Nasional kepada seluruh pemusik dan penikmat musik di tanah air, dan menyampaikan bahwa MPR RI terus mendukung musik nasional untuk terus berkembang.

B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kemenparekraf memberikan dukungan kepada industri musik nasional agar musik Indonesia, termasuk musik daerah, bisa terus berkembang dan makin banyak dinikmati oleh masyarakat Indonesia, hingga ke penjuru dunia.

C. Mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadikan momentum Hari Musik Nasional ini sebagai pengingat dan penyemangat untuk terus membudayakan dan menjaga musik nasional ataupun musik daerah, dan mendukung musik Indonesia dengan menghargai seniman nusantara dan karya-karya yang dihasilkan.

D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenparekraf, menjamin para pemusik nasional mendapatkan hak-hak mereka, dan memberikan perlindungan karya, seperti hak cipta dengan memberantas pembajakan.

Terimakasih.