RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
JUMAT 9 JUNI 2023
1. Para atlet disabilitas Indonesia yang bertanding di ASEAN Para Games 2023 Kamboja, memperoleh keberhasilannya dengan membawa Indonesia kembali keluar sebagai juara umum serta memperoleh medali emas terbanyak sepanjang sejarah di pesta olahraga difabel ASEAN. Respon Pimpinan MPR RI:
A. Mengapresiasi para atlet disabilitas beserta tim ofisial Indonesia dan pihak-pihak yang terlibat atas seluruh perjuangan dan pengorbanan yang sudah diupayakan kepada negara dan Merah Putih sehingga sukses membuat Indonesia mencetak hat-trick juara umum pesta olahraga difabel dengan perolehan medali terbanyak sepanjang sejarah pesta olahraga difabel.
B. Meminta komitmen National Paralympic Committe (NPC) untuk terus bekerja keras dengan memberikan motivasi dan dukungan dari segala hal kepada para atlet difabel, agar dapat meraih prestasi serupa di ajang ASEAN Para Games 2025 yang akan digelar di Thailand. Harapannya, Indonesia dapat mempertahankan gelar juara umum ini di ajang-ajang olahraga internasional lainnya sehingga dapat terus mengharumkan nama bangsa.
C. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk terus memberikan dukungannya kepada para atlet difabel, baik mulai dari aspek fasilitas yang dibutuhkan para atlet difabel hingga memberikan penyetaraan kesempatan bagi atlet-atlet difabel ke depannya agar dapat terus mengukir prestasinya.
2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menilai, bahwa kasus TPPO di NTT sudah masuk dalam kondisi darurat. Hal ini karena terhitung dari tahun 2020, 2021, hingga 2022 jumlahnya ada sekitar 1.900 mayat “pulang” ke Indonesia dan yang terbanyak berasal dari NTT. Respon Pimpinan MPR RI:
A. Meminta komitmen serius dan nyata dari pemerintah dalam mengatasi kasus TPPO di tanah air, dengan terus menindaklanjuti kasus-kasus TPPO yang ada hingga tuntas sebagai salah satu upaya pemerintah memberantas PMI yang ilegal melalui perdagangan orang.
B. Meminta pemerintah bersama aparat kepolisian untuk memperkuat dan memperketat pengawasan terhadap pengiriman PMI melalui kerja sama dengan berbagai negara. Hal ini untuk memastikan agar tidak ada celah lagi bagi TPPO.
C. Meminta pemerintah untuk juga melakukan pengawasan di dalam negeri, meliputi seluruh provinsi serta memberikan perhatian penuh terhadap daerah-daerah yang potensial menjadi target TPPO.
D. Mendorong agar dalam upaya menekan perdagangan orang di tanah air, pemerintah perlu mempercepat penanganan kemiskinan di beberapa wilayah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, seperti di Nusa Tenggara Timur. Pasalnya, salah satu penyebab tingginya PMI ilegal adalah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
3. Kepolisian menyampaikan ada dua kasus senjata api atau senpi ilegal di Papua dengan sumber dana berasal dari dana desa yang telah terungkap. Respon Pimpinan MPR RI:
A. Meminta pemerintah dan Kepolisian untuk menelusuri kasus tersebut secara mendalam, dan segera menangkap pihak-pihak yang terlibat dan memberikan sanksi tegas sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dikarenakan diduga kasus tersebut turut melibatkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB.
B. Meminta pemerintah daerah menjelaskan terkait hal tersebut, dan meminta anggaran dana desa tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengurangi manfaat atau tujuan pembangunan yang seharusnya digunakan dari dana desa tersebut.
C. Meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Kepolisian menyusun strategi yang tepat untuk mencegah penyalahgunaan dana desa di masa mendatang, dikarenakan diinformasikan bahwa dalam kasus-kasus senjata ilegal yang telah terjadi selama ini, 40 persen di antaranya melibatkan penggunaan dana desa.
D. Meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Kepolisian memastikan pengawasan di lapangan terhadap realisasi dana desa dilakukan secara ketat, agar dana desa dapat terhindar dari penyalahgunaan, utamanya oleh KKB.
4. Belakangan ini, banyak terjadi pembungkaman suara publik oleh sejumlah kepala daerah, dikarenakan para kepala daerah tersebut dikritik oleh sejumlah pengguna media sosial, dalam hal ini mayoritas dari platform TikTok. Pembungkaman dilakukan melalui intimidasi hingga laporan ke polisi. Respon Pimpinan MPR RI:
A. Menyayangkan kejadian tersebut, dan meminta Kepala Daerah dapat dengan bijak menghadapi berbagai masukan dan kritikan yang banyak dilontarkan melalui media sosial, khususnya platform TikTok tersebut. MPR meminta agar Kepala Daerah dapat melihat substansi dari kritikan yang dilontarkan guna kemajuan dan perbaikan pembangunan di tiap daerah.
B. Meminta Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi secara menyeluruh kinerja yang dilakukan di tiap daerah, dan memastikan seluruh poin-poin dalam mata Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD dapat direalisasikan secara maksimal, sehingga seluruh daerah hingga ke wilayah pelosok dapat tersentuh pembangunan yang memadai dan memiliki kesejahteraan masyarakat yang terjamin.
C. Mengimbau kepada masyarakat, utamanya pada generasi muda, untuk dapat memanfaatkan seluruh platform media sosial, termasuk dalam memberikan masukan atau kritikan secara bijak, tepat, dan valid, dan MPR juga meminta agar kritikan tersebut dapat diterima dan dijadikan masukan bagi Kepala Daerah terkait untuk lebih meningkatkan kualitas daerah masing-masing.
D. Menyampaikan apresiasi kepada generasi muda yang pedul terhadap pembangunan daerah dan negaranya, serta MPR meminta agar generasi muda tetap terus kritis dan memiliki asas data yang kuat dalam memberikan kritik ataupun masukan kepada pemerintah pusat ataupun daerah.
Terimakasih.