RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
KAMIS 28 DESEMBER 2023

1. Masyarakat Antifitnah Indonesia bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sepanjang 2023 menemukan 1.100 lebih informasi hoaks terkait pemilu. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika/Kominfo bersama lembaga terkait untuk melakukan pengawasan yang ketat bahkan melakukan tindakan pemblokiran terhadap laman yang menyampaikan berita hoaks baik di media digital ataupun media sosial. Mengingat ruang digital/media sosial merupakan media yang paling sering digunakan untuk membuat polarisasi masyarakat melalui informasi hoaks.

B. Meminta pemerintah dalam hal ini Kominfo bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu melalui suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan literasi politik melalui edukasi baik secara digital maupun media sosial, dengan harapan agar mampu membangun pribadi pemilih yang melek politik, cerdas, bijak serta kritis. Mengingat, penguatan literasi politik sangat krusial khususnya di masa kampanye ini karena maraknya sebaran berita hoaks dan disinformasi.

C. Meminta kerja sama Bawaslu dan Kominfo untuk berdialog dengan pimpinan redaksi media dan juga pers guna membahas konten dan edukasi yang baik terkait pemilu, sekaligus meminta media agar menyajikan konten-konten yang informatif sesuai dan berdasar fakta.

D. Mengajak seluruh masyarakat untuk berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar di media digital dan media sosial dengan memilah terhadap berita yang berdasarkan fakta dan mana berita hoaks, disamping MPR juga mengimbau masyarakat agar melaporkan apabila mengetahui atau menemukan informasi hoaks terkait pemilu melalui kanal pengaduan hoaks dan pelanggaran pemilu. Mengingat informasi hoaks dapat memengaruhi pemilih menjadi keliru dalam menentukan pilihan dan berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi.

2. Berdasarkan keterangan dari Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, tercatat ada 112 pasien terkonfirmasi subvarian JN.1 jumlah tersebut naik tiga kali lipat dari pekan lalu yang sebelumnya hanya terkonfirmasi 48 kasus. Respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan/Kemenkes agar segera menentukan sikap dengan mengambil kebijakan mewajibkan penggunaan masker di ruang terbuka dan membatasi mobilitas juga interaksi masyarakat, khususnya di daerah dengan tingkat penularannya tinggi (zona merah) guna mengatasi kenaikan kasus Covid-19. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi laju penyebaran virus Covid-19 saat ini.

B. Meminta Kemenkes untuk melaksanakan program imunisasi dosis ke lima terutama kepada tenaga kesehatan dan dokter sebagai ujung tobak dalam melayani kesehatan masyarakat. Disamping juga fokus terhadap peningkatan pelayanan kesehatan ditengah kenaikan kasus Covid-19, dengan memberikan instruksi kepada rumah sakit di seluruh Indonesia untuk menambah jumlah tempat tidur dan ruang isolasi, menambah obat-obatan yang diperlukan serta peralatan seperti APD, hingga menambah tenaga kesehatan. Upaya-upaya tersebut sebagai salah satu bentuk antisipasi apabila terjadinya lonjakan kasus yang mengakibatkan meningkatnya keterisian rumah sakit/fasilitas kesehatan.

C. Meminta pemerintah agar menginstruksikan masyarakat untuk terus disiplin mematuhi protokol kesehatan, utamanya penggunaan masker sekaligus melengkapi vaksinasi Covid-19. Sebab meskipun varian ini disebut lebih cepat menular, dengan disiplin prokes dan menaikkan imunitas melalui vaksin masih disebut efektif dalam menurunkan laju penularan yang ada.

3. Sepeda motor menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca/GRK terbesar dari sektor transportasi pada 2022. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah mengevaluasi sektor-sektor yang menjadi penyumbang GRK, dan menjadikan pendapat yang menyatakan sepeda motor sebagai penyumbang GRK, sebagai dasar dalam menyusun regulasi untuk mengantisipasi meningkatnya GRK, dan sebagai solusi yang tepat sehingga emisi GRK dapat ditekan.

B. Meminta pemerintah untuk mengambil langkah taktis untuk mengurangi GRK sesegera mungkin untuk menghindari dampak kerusakan dari pemanasan global, dan mengklasifikasikan secara detail sektor-sektor pemicu emisi GRK.

C. Meminta pemerintah berkomitmen untuk bekerja menurunkan emisi GRK sebesar 29% pada tahun 2030 mendatang, dengan menaikkan level emisi karbon hingga 41% guna menekan atau mengurangi GRK di Indonesia.

D. Meminta pemerintah mengoptimalkan sejumlah program yang sudah berjalan untuk menekan emisi GRK di tanah air, seperti Forestry and Other Land Uses/FOLU, pertanian, energi, pengolahan limbah, Industrial Process and Product Uses/IPPU, maupun rehabilitasi hutan bakau.

Terimakasih.