RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
KAMIS 7 SEPTEMBER 2023
1. Menteri Agama mengusulkan agar skema penetapan istitha’ah (kondisi/kemampuan) kesehatan jemaah calon haji Indonesia 2024 didahulukan mendahului pelunasan biaya haji 2024. Respon Ketua MPR RI:
A. Menyambut baik usulan skema penetapan istitha’ah kesehatan tersebut, karena istitha’ah kesehatan jemaah haji salah satu hal yang krusial bagi jemaah calon haji sebagai tolak ukur kemampuan jemaah dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur melalui pemeriksaan medis.
B. Meminta agar kebijakan terkait skema penetapan istitha’ah kesehatan jemaah calon haji tersebut dapat segera dibahas dan dikaji secara mendalam, karena dinilai efektif untuk menurunkan atau menekan kasus wafatnya jemaah haji di tanah suci saat beribadah, utamanya bagi jemaah yang masuk kelompok rentan. Mengingat, dengan skema penetapan istitha’ah kesehatan melalui screening yang dilakukan sejak dini dapat mencegah adanya jemaah calon haji yang mengabaikan atau memaksakan kondisi kesehatannya untuk tetap beribadah.
C. Meminta komitmen pemerintah untuk secara berkala melakukan evaluasi haji, guna mencari dan menemukan terobosan atau hal-hal yang dinilai perlu diperbaiki, untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji yang lebih baik di tahun-tahun yang akan datang.
D. Meminta pemerintah agar apabila kebijakan/skema tersebut benar-benar diimplementasikan, pemerintah harus memikirkan dan menyusun cara menyampaikannya secara tepat dan baik kepada masyarakat, sehingga diharapkan istitha’ah kesehatan ini bisa diterima dan dijalankan dengan baik utamanya bagi calon jemaah.
2. Blok Savana Lembah Watangan atau Bukit Teletubbies Gunung Bromo kembali mengalami kebakaran. Diduga api berasal dari ulah pengunjung yang menyalakan flare. Respon Ketua MPR RI:
A. Menyayangkan peristiwa kebakaran yang terjadi di Gunung Bromo sehingga akses wisata ke kawasan taman nasional harus ditutup hingga kebakaran benar-benar berhasil dipadamkan. Pasalnya, kawasan wisata Bromo tersebut merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur dengan jumlah pengunjung/wisatawan yang terus meningkat tiap tahunnya.
B. Meminta Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) bersama aparat/petugas lapangan untuk mendalami penyebab kebakaran yang terjadi, sehingga pihak yang menyebabkan hal tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas insiden yang berdampak pada kerusakan lingkungan di kawasan Taman Nasional Tengger Bromo juga kerugian negara, yang mana destinasi wisata Gunung Bromo ini turut menyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang cukup tinggi tiap tahunnya.
C. Meminta BBTNBTS untuk meningkatkan dan memperketat pengawasan kepada para pengunjung Taman Nasional Tengger Bromo, sehingga aktivitas di kawasan tersebut dapat lebih terpantau disamping mencegah berulangnya peristiwa kebakaran hutan dan lahan di salah satu destinasi wisata unggulan tersebut.
3. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal/Satgas PAKI menemukan 243 entitas serta 45 konten pinjaman online/pinjol ilegal yang ditemukan pada sejumlah laman/website, aplikasi, dan media sosial sepanjang Agustus 2023. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika/Kemkominfo dan Otoritas Jasa Keuangan/OJK, segera menelusuri dan menindaklanjuti temuan tersebut, serta segera memblokir akses pinjaman online ilegal tersebut.
B. Meminta OJK bersama Kepolisian segera mengusut tuntas oknum-oknum yang terlibat dalam kasus pinjaman online ilegal tersebut, dan memberikan sanksi tegas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
C. Meminta pemerintah, dalam hal ini OJK, Kemkominfo, dan Kepolisian bekerja sama untuk menyusun langkah preventif agar pinjaman online ilegal tidak lagi mudah bermunculan di laman website, aplikasi, maupun media sosial.
D. Meminta pemerintah mencari celah dan faktor penyebab masih maraknya pinjaman online ilegal di berbagai website, media sosial, dan aplikasi, dikarenakan diketahui sejak tahun 2017 hingga 4 September 2023, Satgas PAKI telah menghentikan sekitar 7.200 entitas keuangan ilegal. Oleh karena itu, MPR meminta seluruh stakeholders terkait, untuk serius dalam memberantas pinjaman online ilegal yang bisa merugikan masyarakat.
E. Mengimbau masyarakat untuk bijak dalam meminjam dan menggunakan uang, jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pendapatan, sehingga meminimalisir masyarakat untuk meminjam uang, terlebih dalam meminjam uang melalui pinjaman online ilegal. MPR meminta masyarakat dapat lebih kritis dan cerdas dalam memilih pinjaman online yang sudah memiliki izin OJK.
Terimakasih.
