RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
SELASA 19 SEPTEMBER 2023

1. BMKG mengungkapkan sejumlah wilayah Indonesia berpotensi mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Diantaranya di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah daerah dan BMKG untuk memberikan imbauan kepada masyarakat, utamanya masyarakat yang tinggal di wilayah rawan karhutla agar berhati-hati terhadap dampak yang ditimbulkan serta tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun.

B. Meminta BNPB, BPBD bersama sejumlah lembaga terkait mulai unsur TNI, Polri, KLHK dan relawan peduli api untuk mengoptimalkan langkah kesiapsiagaan penanganan dan penanggulangan karhutla di sejumlah wilayah yang berpotensi terjadinya karhutla tersebut, mulai dengan memantau dan secara sigap memadamkan setiap titik api yang ada baik melalui metode water bombing, melakukan operasi darat, udara hingga menggunakan teknologi modifikasi cuaca.

C. Meminta komitmen semua unsur pemerintah dan lembaga terkait penanganan karhutla, untuk secara rutin dan berkala melakukan rapat koordinasi dan monitoring, guna mengecek kesiapsiagaan, baik secara organisatori, personel maupun teknologi dalam meghadapi potensi bencana karhutla ke depan.

D. Meminta pemerintah untuk dapat mengelola keterlibatan masyarakat untuk bersama-sama mengantisipasi karhutla. Mengingat upaya antisipasi dan penanganan karhutla tidak bisa hanya bergantung dari pemerintah saja, melainkan semua pihak harus terlibat dalam pencegahan serta penanganannya.

E. Meminta pemerintah dalam hal ini KLHK tetap perlu mengingatkan kepada perusahaan swasta agar mengindahkan aturan yang dikeluarkan pemerintah terkait pengelolaan hutan dan lahan untuk berbagai kebutuhan maupun usaha, disamping mengingatkan bahwa adanya sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan dan terbukti membakar hutan atau melakukan tindakan deforestasi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam kebijakan pemerintah.

2. Kasus bunuh diri masih banyak terjadi di Indonesia. Diketahui tiga wilayah dengan angka bunuh diri tertinggi yaitu Jawa Tengah sebanyak 253 korban, Jawa Timur sebanyak 128 korban, dan Bali sebanyak 61 korban. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan/Kemenkes, Pemerintah Daerah/Pemda, bersama dokter kejiwaan untuk mengevaluasi dan mengklasifikasikan penyebab tingginya kasus bunuh diri di tiga wilayah tersebut.

B. Meminta pemerintah juga mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, dikarenakan kondisi ekonomi, perubahan sosial, dan menurunnya kedekatan antara keluarga disinyalir menjadi penyebab tingginya kasus bunuh diri di tiga wilayah tersebut.

C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes dan dokter kejiwaan memperluas akses layanan kesehatan jiwa untuk mengatasi persoalan tersebut, dan dalam rangka menekan angka bunuh diri nasional.

D. Meminta para pemangku kebijakan di pusat maupun daerah melakukan perubahan sistem yang lebih baik untuk menangani kasus-kasus bunuh diri di Indonesia, dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah kasus bunuh diri sejak dini.

3. Badan Kepegawaian Negara/BKN menyampaikan secara resmi bahwa pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS dijadwalkan akan dibuka pada Rabu, 20/9/2023. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah, dalam hal ini BKN menyosialisasikan secara masif terkait persyaratan, cara pendaftaran, dan seluruh prosedur pendaftaran CPNS 2023, agar mencegah masyarakat terkena penipuan yang berkedok jalan cepat atau pasti lulus tes CPNS, dan hanya mengikuti seleksi CPNS melalui alur resmi.

B. Meminta pemerintah, dalam hal ini BKN berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika/Kemkominfo, untuk memastikan website pendaftaran CPNS dalam kondisi stabil dan aman dari peretasan, serta menjamin bahwa tes dan seluruh seleksi CPNS nantinya tidak memiliki atau minim celah kecurangan.

C. Mengimbau kepada masyarakat, utamanya yang ingin mengikuti seleksi CPNS, agar mengikuti seluruh prosedur rekrutmen CPNS secara jujur dan memperhatikan secara detail seluruh persyaratan dan tenggat waktu yang ditentukan, dan belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa memberikan hasil yang maksimal sesuai potensi yang dimiliki.

D. Meminta pemerintah memastikan bahwa formasi yang dibutuhkan di tiap instansi atau lembaga sudah sesuai kebutuhan instansi atau lembaga di tiap wilayah, sehingga seleksi CPNS di tahun 2023 ini dapat memenuhi kebutuhan pegawai sesuai formasi yang diperlukan.

Terimakasih.