RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYOSENIN 18 SEPTEMBER 2023

18
Sep

RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
SENIN 18 SEPTEMBER 2023

  1. Kejadian kebakaran tempat pembuangan akhir (TPA) akibat panasnya cuaca semakin marak. Terbaru, kebakaran melanda TPA Putri Cempo Mojosongo, Solo. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menyoroti maraknya kebakaran TPA di sejumlah daerah, disamping melakukan penanganan yang optimal bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memadamkan titik api melalui bantuan water bombing hingga modifikasi cuaca guna mempercepat proses pemadaman sekaligus mencegah kebakaran lebih meluas hingga ke permukiman warga sekitar lokasi TPA. Pasalnya apabila kebakaran tidak ditangani secara cepat, dampak hingga kerugiannya akan lebih besar.

B. Meminta pemerintah daerah untuk juga menyiapkan dan mengoptimalkan posko kesehatan di lokasi terdampak kebakaran, sebagai salah satu upaya penanganan pemda setempat dalam mengantisipasi adanya warga di sekitar lokasi yang mengalami gangguan kesehatan diantaranya ISPA yang berasal dari asap kebakaran TPA tersebut.

C. Meminta pemprov Jateng agar mempertimbangkan dan menyiapkan TPA cadangan, sebagai upaya antisipasi melonjaknya volume sampah yang tertahan akibat terbakarnya TPA Putri Cempo Mojosongo.

D. Meminta pemda memberikan imbauan kepada masyarakat untuk waspada terhadap cuaca panas dan kekeringan yang terjadi saat ini, utamanya berhati-hati dengan percikan api baik yang berasal dari puntung rokok ataupun membakar sampah secara sembarang karena hal tersebut dapat menyebabkan kebakaran yang lebih luas/besar.

  1. Virus Nipah kembali mewabah di India, tepatnya di wilayah Kerala dengan dua kasus kematian yang dilaporkan pada 30 Agustus 2023. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah Indonesia untuk turut memantau perkembangan merebaknya kasus virus nipah tersebut, disamping mewaspadai potensi penyebaran virus nipah ke Indonesia melalui hewan ternak utamanya babi. Mengingat penyebaran virus tersebut relatif tinggi di Asia, dengan angka kematian mencapai 75 persen.

B. Meminta pemerintah untuk melakukan berbagai upaya antisipasi guna mencegah masuknya virus nipah ke Indonesia, diantaranya dengan memperketat prosedur ekspor dan impor komoditas babi dan produk lainnya yang berasal dari negara yang memiliki kasus virus nipah hingga berupaya mencegah perdagangan ternak babi ilegal dari daerah yang terinfeksi.

C. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan bersama pakar epidemiolog untuk memperkuat kembali kemampuan deteksi penyakit dalam hal ini virus serta infeksi baru lainnya, karena diketahui sistem deteksi di Indonesia belum secara memadai diperbaiki setelah pandemi. Sehingga dikhawatirkan virus serta infeksi baru lainnya tidak terdeteksi sejak dini yang berpotensi menimbulkan pandemi baru.

D. Meminta pemerintah agar mempertimbangkan untuk memperketat kembali pengawasan serta penjagaan di pintu masuk negara, juga memberlakukan konsep karantina bagi pendatang. Pasalnya, pemerintah perlu belajar dari kasus pandemi Covid-19 dan harus bersiap dengan kemungkinan munculnya pandemi hingga epidemi yang diprediksi akan muncul dalam lima tahun ke depan.

  1. Kebakaran yang melanda Museum Nasional Indonesia harus dijadikan sebuah peringatan dan momen untuk peningkatan perlindungan dan keamanan museum, dikarenakan rusak atau terbakarnya museum dapat menghilangkan benda-benda bersejarah dan benda yang memiliki nilai penting bagi bangsa. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/Kemdikbudristek, bersama Kepolisian mengusut dan menginvestigasi penyebab terjadinya kebakaran di museum nasional tersebut secara transparan, dan segera mendata benda-benda bersejarah yang rusak atau hangus akibat kebakaran tersebut dan segera menyusun solusi agar nilai dari benda-benda tersebut, khususnya benda-benda bersejarah murni non-replika tidak serta merta hilang.

B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, mengevaluasi prosedur keamanan dan perlindungan di seluruh museum di Indonesia, serta berupaya meningkatkan keamanan dan perlindungan terhadap museum-museum tersebut.

C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, mendesak seluruh pengelola museum untuk menyusun standard operating procedure/SOP terkait pengelolaan dan tata museum, sehingga museum memiliki standar yang jelas sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna memastikan keamanan benda-benda bersejarah.

D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR untuk memperbaiki dan membangun kembali Nuseum Nasional yang telah terbakar tersebut, mengingat benda-benda bersejarah juga perlu dilestarikan dan dikenalkan kepada seluruh masyarakat.

  1. Terjadinya bentrok antara penduduk Pulau Rempang dan aparat keamanan berakhir ricuh sebagai imbas dari masalah pengembangan kawasan ekonomi baru proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang dan Galang, Batam. Hingga kini, permasalahan antara Pemerintah dengan masyarakat di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri, masih belum usai, diantaranya belum semua masyarakat yang terdampak rencana proyek Rempang Eco-City sepakat untuk direlokasi dari tempat tinggalnya. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta aparat Kepolisian untuk tidak melakukan kekerasan dan menggunakan kekuatan berlebih terhadap masyarakat Rempang, tetapi dengan lebih mengedepankan pendekatan humanisme dan bersama pemerintah untuk membuka ruang dialog untuk menciptakan win win solution.

B. Meminta pemerintah mempertimbangkan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia/Komnas HAM yakni agar rencana pembangunan industri tersebut dilakukan tanpa harus menggusur warga setempat.

C. Meminta pemerintah dan aparat menyelesaikan seluruh proses penanganan masalah di Pulau Rempang dengan cara yang lembut dan baik, serta tetap memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun di sana, yakni sejumlah penawaran, baik hunian sementara, hunian tetap, hingga sertifikat hak milik/SHM.

D. Meminta pemerintah menyosialisasikan secara jelas kepada masyarakat setempat terkait penawaran yang diberikan oleh pemerintah, dan meminta pemerintah juga mendengarkan keluhan dan pendapat masyarakat setempat terkait rencana pemerintah tersebut.

Terimakasih.

Leave a Reply