RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
SENIN 20 FEBRUARI 2023

1. Terhitung sejak awal tahun 2023, wabah Lumpy Skin Disease (LSD) dilaporkan menyerang ternak sapi di sejumlah daerah. Kasus terbaru dilaporkan terjadi di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur yakni sebanyak 20 ternak sapi terdeteksi mengidap LSD. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah yakni Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian untuk segera menyiapkan vaksin LSD untuk dikirimkan ke Dinas Pertanian di daerah terkait sebagai langkah konkret dalam menangani kasus LSD pada hewan ternak, agar tidak terjadi penyebaran kasus LSD ke sejumlah daerah, mengingat mayoritas hewan ternak sapi ataupun kerbau yang terpapar LSD diketahui belum mendapat vaksinasi LSD.

B. Meminta pemerintah daerah bersama Dinas terkait juga melakukan upaya lain guna mencegah meluasnya penularan wabah LSD, yakni dengan melakukan pemeriksaan terhadap hewan ternak yang ada di daerahnya serta memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak di setiap perbatasan daerah.

C. Mendorong Kementan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk terus memantau dan melaporkan kasus LSD yang ada, disamping menggencarkan sosialisasi pencegahan, seperti menjaga kebersihan kandang. Karena LSD ini penularannya melalui vektor salah satunya lalat caplak atau nyamuk.

D. Meminta Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan untuk terus mengingatkan para peternak sapi maupun kerbau agar tetap waspada dan terus memantau kondisi kesehatan ternaknya masing-masing, serta segera melaporkan kepetugas medis veteriner terdekat apabila ada indikasi hewan ternak terinfeksi LSD. Sehingga upaya pengobtan yang cepat dan tepat dapat segera diambil oleh Dinas terkait.

E. Mendorong pemerintah daerah untuk mengimbau masyarakat agar tidak menjual sapi yang terkena LSD karena memberikan banyak dampak kerugian, salah satunya memicu lumpuhnya sendi-sendi perekonomian masyarakat.

2. Kuota jamaah haji Indonesia pada 2023 telah kembali normal yakni sebanyak 221.000 orang dan 61.000 orang lebih diantaranya adalah jamaah lansia. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) bersama Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) agar memperhatikan secara serius jemaah lansia serta menjadikan momentum ini sebagai bahan acuan untuk meningkatkan kesiapan pelayanan haji, mulai dari pelayanan kesehatan, bimbingan haji, pemondokan hingga katering haji yang sudah disesuaikan dengan kondisi dan aturan di Arab Saudi, sehingga diharapkan persiapan dan kesiapan haji 2023 benar-benar dilakukan secara matang dan tetap mengutamakan keselamatan serta kenyamanan jamaah.

B. Meminta PPIH untuk lebih concern kepada jamaah lansia baik terhadap penempatan pemondokan dan katering, khususnya terhadap pelayanan kesehatannya di Arab Saudi. Mengingat, dengan kuota yang kembali normal tersebut maka layanan kesehatan bagi jamaah lansia perlu diperkuat.

C. Meminta komitmen Kemenag bersama jajarannya agar terus berupaya mengoptimalkan kesiapan penyelenggaraan dan pelayanan jamaah haji Tahun 2023 baik di Indonesia maupun di Arab Saudi, agar dalam pelaksanaannya nanti berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya kendala atau masalah yang berarti.

3. Pemerintah melakukan kebijakan pencadangan belanja atau automatic adjustment kementerian lembaga (K/L) yang diblokir sementara pada pagu belanja tahun anggaran 2023. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan/Kemenkeu, menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada seluruh kementerian/lembaga, utamanya tujuan dari kebijakan tersebut yang diperuntukkan untuk kesiapan menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik di tahun 2023.

B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, dalam mengimplementasikan kebijakan automatic adjustment, agar mengawasi realisasi anggaran seluruh K/L agar benar-benar memblokir sebagian dari anggaran yang belum prioritas dilaksanakan di awal tahun, dan memastikan realisasi anggaran K/L diprioritaskan untuk terlebih dahulu melakukan belanja yang benar-benar penting.

C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, meminta seluruh K/L memetakan kebutuhan belanja dan program-program prioritas yang akan dilakukan di awal tahun, agar meskipun kebijakan automatic adjustment dilaksanakan, tidak mengganggu atau menghambat kinerja K/L dan capaian atau sasaran program masing-masing K/L tetap dapat terlaksana dan tercapai.

D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, memastikan seluruh K/L akan memiliki ketahanan untuk antisipasi apabila harus dilakukan perubahan dalam menghadapi dampak ketidakpastian perekonomian global di tahun 2023, tanpa harus menganggu target kinerja dari masing-masing K/L.

Terimakasih.