RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYOSENIN, 23 OKTOBER 2023

23
Oct

RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
SENIN, 23 OKTOBER 2023

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 14 kejadian kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang terjadi sepanjang Juni hingga Oktober 2023, mulai dari Sabang sampai Merauke. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memanggil pengelola TPA sampah guna menjelaskan penyebab terjadinya kebakaran, serta bagaimana proses penanggulangan yang ada disetiap TPA sampah jika terjadi kebakaran sebelum adanya bantuan dari Dinas Pemadam Kebakaran Daerah, Dengan begitu diharapkan pemerintah daerah setempat dapat membuat dan mengeluarkan kebijakan maupun tindakan yang dapat mencegah berulangnya peristiwa kebakaran di tempat pembuangan akhir.

B. Meminta BNPB dan BPBD agar tetap bersiaga dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran, dan bekerja sama dengan berbagai pihak, yang dapat membantu proses pemadaman, sehingga upaya penanganan dan penanggulangan kebakaran di tiap TPA dapat dilakukan secara optimal. Mengingat masih ada TPA yang hingga kini masih belum bisa dipadamkan bahkan sudah meluas mendekati lokasi permukiman warga.

C. Meminta pemerintah daerah untuk mengingatkan warga yang berada di sekitar area TPA yang mengalami kebakaran, agar menggunakan masker untuk menghindari pengaruh gas sulfur dioksida (SO2) yang meningkat karena kebakaran di lokasi tersebut.

D. Meminta komitmen pemerintah pusat melalui BNPB dan pemerintah daerah dengan BPBD untuk secara aktif dan efektif mengatasi situasi darurat kebakaran dan melindungi masyarakat serta lingkungan dari bahaya kebakaran TPA.

2. Saat ini masih terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang mengalami blankspot meskipun tidak termasuk di wilayah 3T. Respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong masalah ketidakmerataan akses internet menjadi salah satu program kerja yang harus diselesaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Oleh karenanya, MPR berpendapat Kominfo segera mengatasi secara serius ketidakmerataan akses internet tersebut, diantaranya dengan meningkatkan akses internet dan sinyal komunikasi sampai daerah-daerah terpencil melalui berbagai optimalisasi program pembangunan infrastruktur, antara lain program Bakti Kominfo, Program Satria I, dan Palapa Ring yang menghubungkan jaringan telekomunikasi antar pulau-pulau besar di Indonesia.

B. Mendorong Kominfo untuk membuat program pemberian subsidi atau insentif bagi penyedia layanan untuk melayani daerah-daerah yang kurang menguntungkan secara ekonomi. Atau bisa juga mempertimbangkan penggunaan teknologi seperti satelit untuk daerah yang sulit dijangkau oleh teknologi konvensional.

C. Meminta pemerintah melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) untuk memasifkan kegiatan Bimtek Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Data Menggunakan Aplikasi SIGMON, kepada seluruh perangkat desa di seluruh wilayah di Indonesia agar dapat meningkatkan pemahaman mereka dalam memanfaatkan aplikasi tersebut. Yang mana, aplikasi ini ditujukan untuk memudahkan pihak terkait dalam memantau dan memeriksa kualitas layanan jaringan nirkabel atau internet di masing-masing wilayah desa yang tentunya dapat diketahui oleh pihak Kementerian Kominfo RI secara realtime, guna mendorong pembangunan jaringan telekomunikasi dan internet.

D. Mendorong komitmen semua stakeholder terkait, untuk berupaya optimal mengatasi permasalahan blankspot guna pemerataan layanan telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia.

3. Harga sejumlah komoditas pangan di pasar-pasar yang ada di sejumlah wilayah masih terus mengalami kenaikan harga dan menjadi salah satu ancaman perekonomian bagi masyarakat. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan operasi pasar secara gencar dan berkala, guna kembali menstabilkan harga sejumlah komoditas pangan tersebut di pasaran dan memastikan harga pangan tidak melebih harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan.

B. Meminta pemerintah segera mengambil sikap untuk membendung kenaikan harga sejumlah komoditi pangan tersebut, serta menyusun program jangka pendek dan panjang sebagai tindak lanjut dari kenaikan harga komoditi pangan yang tengah terjadi tersebut, sehingga harganya terjangkau oleh masyarakat.

C. Meminta pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan stok pangan tetap tersedia sesuai kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan pengawasan terhadap pendistribusian pangan ke agen-agen maupun ke pasaran guna mencegah adanya tengkulak atau pihak yang ingin mengambil keuntungan semata.

D. Meminta pemerintah peduli kebutuhan pangan masyarakat dengan berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah antisipasi guna memastikan ketersediaan bahan pangan dan menjaga harga bahan pangan yang terjangkau oleh masyarakat, dan menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Terimakasih.

Leave a Reply