RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
SENIN 6 FEBRUARI 2023

1. Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan mengatakan jumlah jamaah haji Indonesia yang meninggal di Arab Saudi masih menjadi yang tertinggi. Respon Pimpinan MPR RI:

A. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) untuk menjadikan tingginya angka kematian jamaah haji Indonesia sebagai fokus utama sekaligus sebagai bahan evaluasi kebijakan dan pelayanan kesehatan haji di Indonesia. Oleh karenanya, perlu kebijakan serta langkah yang tepat dari pemerintah untuk bisa menekan angka kematian pada jamaah haji Indonesia.

B. Meminta Kemenag untuk mengoptimalkan peran Perhimpunan Kedokteran Haji Indonesia (Perdokhi) dalam menurunkan angka kematian jamaah haji Indonesia yang saat ini sebesar 2 permil, salah satunya dengan melakukan pembinaan kesehatan terhadap calon jamaah haji selama masa tunggu, sehingga pada waktu keberangkatan haji, mereka masuk dalam kategori istitha’ah.

C. Meminta Kemenag untuk juga mempertimbangkan panjanganya antrean atau daftar tunggu calon jamaah haji, sebagai bahan evaluasi karena berdampak pada lamanya waktu tunggu keberangkatan haji yang dapat berpengaruh pada penurunan kondisi kesehatan calon jamaah haji. Oleh karenanya, pemerintah perlu memprioritaskan antrean haji kepada para kelompok lansia atau yang berisiko tinggi sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang menyebut bahwa kalangan lansia mendapat kuota secara khusus dari total jamaah reguler.

D. Meminta komitmen petugas haji khususnya Pusat Kesehatan Haji untuk dapat lebih aktif memantau kesehatan jamaah haji utamanya lansia dan yang memiliki risiko tinggi, baik sebelum keberangkatan maupun pada saat di Tanah Suci. Pasalnya seluruh rangkaian perjalanan ibadah haji dapat menyebabkan penurunan kondisi kesehatan yang disebabkan karena perjalanan jauh, aktivitas fisik yang banyak, kondisi lingkungan yang panas dan terik serta lingkungan sosial baru yang dijumpai jamaah.

E. Mendorong perlunya transformasi-transformasi baru dalam menurunkan angka kesakitan hingga kematian jamaah, dengan memperkuat transformasi kesehatan yang tentunya akan berdampak positif pada penyelenggara kesehatan haji, baik dari upaya pembinaan, pelayanan hingga perlindungan kepada jamaah haji.

2. Ditemukan dua kasus baru gagal ginjal akut, yakni satu kasus konfirmasi dan satu kasus suspek. Respon Pimpinan MPR RI:

A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan/Kemenkes, Badan Pengawas Obat dan Makanan/BPOM, dan aparat menelusuri penyebab terjadinya kasus gagal ginjal akut tersebut, seiring dengan implementasi dari surat perintah yang dikeluarkan oleh BPOM untuk menghentikan sementara produksi dan distribusi obat yang dikonsumsi pasien gagal ginjal akut.

B. Meminta BPOM, selain melakukan investigasi atas sampel produk obat dan bahan baku baik dari sisa obat pasien hingga sampel dari peredaran dan tempat produksi yang telah diuji di laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional/PPPOMN, juga kembali menegakkan upaya pengawasan terhadap produk obat dan bahan bakunya yang beredar di pabrik farmasi maupun di pasaran, guna dipastikan kandungan yang ada dalam obat yang digunakan oleh masyarakat aman untuk dikonsumsi.

C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan, baik dinas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan organisasi profesi kesehatan, terhadap ancaman munculnya kembali kasus gagal ginjal akut, dan berupaya agar kasus serupa tidak kembali terjadi, apalagi meluas.

D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes dan BPOM, berkomitmen untuk memastikan pendistribusian, produksi, penyaluran, hingga penjualan produk-produk obat di pasaran aman dikonsumsi oleh masyarakat, dan meminta BPOM untuk berkomitmen agar tidak sampai lalai dalam melakukan pengawasan terhadap kandungan dalam obat-obatan yang beredar di pasaran.

3. Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia di tahun 2022 berdasarkan rilis Transparency International Indonesia atau TII mengalami penurunan empat poin menjadi 34 dari sebelumnya 38 di tahun 2021. Respon Pimpinan MPR RI:

A. Meminta pemerintah pusat dan Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK menjadikan hasil IPK di tahun 2022 sebagai acuan data untuk mengevaluasi secara keseluruhan mengenai upaya pencegahan kasus korupsi di Indonesia yang selama ini dilakukan, dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab menurunnya IPK di tahun 2022 tersebut.

B. Meminta pemerintah, KPK, dan Kepolisian membenahi dan menggalakkan penegakan hukum terkait kasus-kasus korupsi di Indonesia, agar menimbulkan efek jera bagi koruptor dan berdampak pada enggannya atau takutnya orang-orang lain untuk melakukan tindak korupsi di sektor apapun.

C. Meminta KPK meningkatkan upaya dan strategi preventif untuk mencegah terjadinya korupsi, mempersempit ruang celah dilakukannya korupsi di berbagai aspek dan sektor, menggencarkan pendidikan antikorupsi, dan tegas dalam melakukan penindakan.

D. Meminta pemerintah pusat dan KPK melakukan pembenahan sistem dan integritas untuk memperbaiki IPK Indonesia di tahun-tahun selanjutnya, serta melakukan penguatan dan kerja sama secara kolaboratif dengan berbagai pihak terkait lainnya dalam rangka menurunkan tingkat korupsi di Indonesia.

Terimakasih.