Respon Ketua DPR RI Atas Isu-Isu Aktual, Jumat (08/03/19)

Pertama : Terkait dengan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan terdapat jalur Jalan Tol Kertosono-Ngawi Km 604-605 Madiun yang terendam banjir, Ketua DPR:

1. Mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian, dan relawan bencana untuk melakukan evakuasi dan pertolongan apabila ada warga yang masih bertahan di rumahnya yang terdampak banjir;
2. Mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pemerintah Daerah dan BPBD untuk segera membuat dapur umum dan mengkoordinasikan bantuan maupun pertolongan ke tempat evakuasi korban banjir dan longsor, serta mengidentifikasi kebutuhan warga yang terdampak bencana;
3. Mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Dinas Kesehatan untuk segera membuka posko kesehatan di lokasi pengungsian guna memberikan pertolongan bagi warga yang menderita luka-luka ataupun terserang penyakit, serta berkoordinasi dengan rumah sakit terdekat;
4. Mendorong Kepolisian dan PT Jasa Marga untuk melakukan contra flow guna mengurai kemacetan yang terjadi di Jalan Tol Kertosono-Ngawi Km 604-605 Madiun akibat banjir;
5. Mendorong BMKG untuk selalu meng-update informasi kondisi cuaca serta bekerja sama dengan lembaga penyiaran (publik/swasta) dalam menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat;
6. Mendorong Kepolisian bersama Pemerintah Daerah setempat untuk meningkatkan dan menjaga keamanan di lingkungan terjadinya bencana banjir dan longsor tersebut.

Kedua : Terkait dengan sekitar 25 persen zona musim di Indonesia diprediksi akan memasuki musim kemarau lebih awal, sehingga perlu segera ada langkah antisipasi dampak musim kemarau, Ketua DPR:

1. Mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, dan Kepolisian untuk berkoordinasi dalam melakukan pemetaan wilayah yang sering mengalami karhutla serta mempersiapkan peralatan dan strategi untuk mencegah terjadinya kebakaran dan upaya penanggulangan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau tiba;
2. Mendorong Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk selalu berkoordinasi dengan Satgas Karhutla, BNPB, dan BPBD, apabila muncul titik api agar dapat segera ditangani;
3. Mendorong Kementerian Dalam Negeri melalui Pemerintah Daerah (Pemda) bersama BNPB melalui BPBD untuk melakukan pemetaan wilayah yang sering mengalami kekeringan saat musim kemarau tiba dan berkomitmen melakukan upaya-upaya antisipatif dalam mencegah terjadinya bencana kekeringan yang selalu terjadi di setiap tahunnya;
4. Mendorong Pemda, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama BNPB untuk melakukan kajian dan inovasi dalam mencegah terjadinya kekeringan dengan memperhatikan letak geografis daerah, seperti membangun embung atau dam, mengatasi masalah pendangkalan waduk, dan memperbaiki sistem saluran air, sehingga masyarakat tidak mengalami bencana kekeringan saat musim kemarau tiba, serta mencari solusi dengan melakukan penelitian dan pengkajian untuk menjadikan air laut menjadi air tawar, agar dapat menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan kekeringan;
5. Mendorong Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan untuk melakukan persiapan obat-obatan dan alat kesehatan guna mengantisipasi penyakit-penyakit yang sering menyerang masyarakat saat musim kemarau, seperti infeksi saluran pernapasan atas, diare, dan tifus;
6. Mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi peralihan musim yang diperkirakan terjadi lebih awal, dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan dan tidak melakukan penebangan pohon secara sembarangan ataupun pembukaan lahan baru dengan cara membakar lahan.

Ketiga : Terkait adanya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2019 seperti di Sulawesi Selatan yaitu ASN secara terang-terangan memberikan dukungan kepada salah satu calon presiden dan calon wakil presiden yang melibatkan 15 camat di Makassar, Sulawesi Selatan serta di Jawa tengah yang melibatkan 35 kepala daerah, Ketua DPR:

1. Mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi pemerintahan untuk mensosialisasikan dan memberikan penjelasan kepada seluruh ASN agar tetap bersikap netral dalam menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2019;
2. Mendorong Pemerintah agar PPK yang dijabat Kepala Daerah, untuk selanjutnya dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda) disetiap pemerintah daerah, guna meminimalisir intervensi politik terhadap ASN;
3. Mendorong Komisi ASN (KASN) untuk meningkatkan dan memperketat pengawasan guna menjaga jangan sampai birokrasi dicemari ketidak netralan ASN, serta memperkuat KASN ke depannya, agar yang selama ini hanya memberikan rekomendasi kepada PPK atas pelanggaran yang dilakukan ASN, nantinya bisa langsung menjatuhkan sanksi. (Bamsoet)