Respon Ketua DPR RI Atas Isu-Isu Aktual, Sabtu (11/05/19)

Pertama : Terkait dengan masih sekitar 30% (kurang lebih 40.000 jiwa) korban gempa dan tsunami di Palu Sulawesi Tengah yang hingga saat ini masih mengungsi di selter-selter pengungsian dan belum diberi kepastian oleh pemerintah untuk dipindahkan ke hunian sementara (huntara) dikarenakan masih kurangnya dana untuk pemasangan dan penyediaan listrik dan air bersih, Ketua DPR:

1. Mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera memberi kepastian kepada masyarakat Palu yang masih berada di tempat pengungsian, mengenai penyiapan huntara agar tidak meresahkan masyarakat, mengingat pembangunan huntara merupakan janji Pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan tempat tinggal bagi korban gempa dan tsunami di Palu;
2. Mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk tetap memberikan bantuan dan memastikan distribusi pemberian bantuan, baik bantuan berupa kebutuhan sehari-hari, obat-obatan, serta petugas medis, guna memberikan bantuan bagi para pengungsi;
3. Mendorong PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) bersama Pemda untuk segera melakukan perbaikan dan pemulihan jaringan listrik di wilayah-wilayah yang aliran listriknya rusak akibat gempa dan tsunami  beberapa waktu lalu;
4. Mendorong Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk segera mengatasi kebutuhan air bersih kepada masyarakat terdampak gempa dan tsunami Palu beberapa waktu lalu;
5. Mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan berupa anggaran untuk pemenuhan kebutuhan huntara kepada masyarakat terdampak gempa dan tsunami di Palu;
6. Mengimbau kepada seluruh pengungsi untuk bersabar dan tetap mempercayai bahwa pemerintah akan memenuhi janjinya untuk pembangunan huntara serta tetap menjaga kebersihan di lingkungan tenda-tenda pengungsian.

Kedua : Terkait rencana kajian yang akan dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mendalami meninggalnya 440 petugas penyelenggara Pemilu dan 3.788 petugas yang jatuh sakit (data Komisi Pemilihan Umum/KPU per 4 Mei 2019), Ketua DPR:

1. Mendorong Komnas HAM untuk tidak terpengaruh adanya teori konspirasi dari pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu dan diharapkan dapat bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk melakukan kajian tersebut secara objektif dengan mengikuti informasi yang berkembang dan memantau setiap tahapan dalam Pemilu 2019, serta tidak terpengaruh oleh berita-berita di media yang belum dapat dipastikan kebenarannya;
2. Mendorong Komnas HAM untuk mengoptimalkan tim pemantau Pemilu dalam melakukan kajian tersebut di lapangan, sehingga hasil dari kajian tersebut dapat sesuai dengan demokrasi dan menciptakan kedamaian bagi bangsa Indonesia;
3. Mendorong KPU dan Komnas HAM untuk terus melaksanakan sistem perhitungan Pemilu 2019 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dengan lebih memperhatikan aspek keselamatan kerja pada petugas penyelenggara pemilu, seperti melakukan pengecekan kesehatan terlebih dahulu kepada petugas penyelenggara Pemilu, serta tetap berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).

Ketiga : Terkait dengan mulai meningkatnya harga telur ayam dalam beberapa hari terakhir di sejumlah pasar tradisional, seperti harga telur ayam ras dijual seharga Rp 26.000/kg yaitu diatas harga acuan pemerintah sebesar Rp 23.000/kg, Ketua DPR:

1. Mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dinas Perdagangan untuk melakukan peninjauan pasar dalam rangka melihat langsung mengenai disparitas harga telur ayam maupun kebutuhan pokok serta mengantisipasi kenaikan harga, salah satunya dengan melakukan pengecekan stok di setiap daerah serta kesiapan produsen dan distributor untuk menghadapi permintaan yang meningkat menjelang hari Raya Lebaran;
2. Mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) untuk melakukan operasi pasar di sejumlah pasar tradisional, guna menekan disparitas harga yang terjadi, serta mengevaluasi dan menambah stok yang ada sehingga dapat terjamin ketersediaan telur ayam maupun kebutuhan pokok lainnya selama bulan Ramadan hingga Lebaran;
3. Mendorong Kemendag untuk menjaga serta menjamin ketersediaan stok telur ayam agar tidak terjadinya lonjakan harga pada saat bulan Ramadan, mengingat rata-rata harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional sudah mengalami kenaikan sebesar Rp 3.000 per kg.

Keempat : Terkait pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa terdapat Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  yang belum menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara benar, seperti masih ada yang melakukan kontrak fiktif, serta kinerja Satuan Pengawas Internal (SPI) di lingkungan BUMN dan Pemerintah belum optimal, Ketua DPR:

1. Mendorong Kementerian BUMN untuk mengkaji dan mengevaluasi kewenangan yang dimiliki oleh SPI agar menguatkan fungsi SPI dalam melaksanakan tugasnya sebagai sistem pengendalian internal;
2. Mendorong Kementerian BUMN untuk memperhatikan kendala yang ada bagi Inspektorat di Kementerian BUMN tidak hanya sebatas dorongan untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi bisa langsung mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Mendorong Kementerian BUMN agar lebih meningkatkan integritas kepada seluruh pekerja dan manajemen perusahaan BUMN, agar semua BUMN melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. (Bamsoet)