Respon Ketua DPR RI Atas Isu-Isu Aktual, Selasa (18/06/19)

Pertama : Terkait membludaknya pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 yang dilaksanakan pada 17 Juni 2019-22 Juni 2019 dan pengumuman hasilnya pada tanggal 29 Juni 2019, dikarenakan tingginya minat masyarakat untuk menempuh pendidikan di sekolah negeri, Ketua DPR:

1. Mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Dinas Pendidikan bersama Pemerintah Daerah (Pemda) untuk terus mensosialisasikan serta mengupdate ke website resmi PPDB apabila ada pembaharuan informasi;
2. Mendorong Kemendikbud melalui Dinas Pendidikan bersama para guru untuk tetap memperhatikan keamanan di lingkungan sekolah, agar suasana tetap dapat kondusif walaupun jumlah masyarakat cukup banyak yang melakukan pendaftaran;
3. Mengimbau masyarakat untuk antri dengan tertib, mengikuti dan mencari tahu peraturan terkait pendaftaran PPDB melalui situs resmi PPDB, memahami sistem zonasi, serta memastikan seluruh berkas-berkas yang diperlukan sudah disiapkan dengan baik;
4. Mengimbau masyarakat untuk tidak mudah teriming-imingi dengan pihak-pihak yang menawarkan bantuan instan agar anak dapat masuk sekolah negeri dengan mudah.

Kedua : Terkait dengan pernyataan pemerintah yang menjelaskan adanya ketidaksinkronan pasokan dengan konsumsi cabai di pasar yang menyebabkan adanya perbedaan jauh antara harga pembelian di level petani dengan harga pembelian di level konsumen, Ketua DPR:

1. Mendorong Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) untuk menyelidiki dan mengusut tuntas penyebab rendahnya harga cabai di tingkat petani yang saat ini sedang memasuki musim panen raya di kisaran Rp4.000-Rp5000 per kilogram (kg), sementara harga di tingkat konsumen saat ini rata-rata Rp 48.980 per kg;
2. Mendorong Satgas Pangan untuk menyelidiki kemungkinan adanya distributor distributor, ataupun pedagang yang mencari untung dengan menimbun stok bahan pangan, serta menindak tegas spekulan maupun pengepul yang terbukti mengakibatkan harga cabai mengalami perbedaan yang cukup jauh;
3. Mendorong Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Pertanian untuk mencari solusi mengenai rendahnya harga pembelian bahan pangan saat musim panen raya di tingkat petani, sebagai upaya menjaga kestabilan harga bahan pangan terutama di tingkat petani, agar para petani tidak merugi akibat tingginya biaya produksi.

Ketiga : Terkait dengan semakin banyaknya alih fungsi lahan hutan, diantaranya menjadi industri, pertambangan, dan perkebunan sawit yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir di sejumlah wilayah, Ketua DPR:

1. Mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan organisasi yang berorientasi pada hutan dan lingkungan untuk melakukan kajian serta pemetaan terhadap kondisi hutan terkini dan penyebab rusaknya daya dukung hutan sepanjang 2019;
2. Mendorong KLHK bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan organisasi yang berorientasi pada hutan dan lingkungan di provinsi setempat untuk melakukan upaya-upaya prioritas dalam penanggulangan degradasi lahan guna mencegah terjadinya bencana banjir hingga kekeringan;
3. Mendorong KLHK bersama Kementerian Pertanian (Kementan) untuk melakukan kajian mendalam terkait permohonan alih fungsi hutan serta meminta Pemda agar menerapkan peraturan daerah secara tegas yang dapat mempersulit pemberian izin kepada perusahaan yang ingin melakukan alih fungsi lahan, mengingat kewenangan Areal Penggunaan Lain (APL) dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Mendorong KLHK bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemda untuk memberikan sosialisasi kepada organisasi yang berorientasi pada hutan dan lingkungan di provinsi setempat mengenai pengelolaan hutan dengan mengedepankan kelestarian ekosistem guna menumbuhkan kesadaran semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun para pelaku usaha yang berkaitan dengan lahan akan pentingnya hutan bagi kehidupan.

Keempat : Terkait meningkatnya utang luar negeri dari sektor swasta dan pemerintah per-akhir April 2019, yaitu meningkat menjadi Rp5.533 triliun atau meningkat 8,7% dari tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar adalah utang luar negeri dari sektor swasta yang mencapai Rp2.837 triliun atau meningkat hingga 14,5%, Ketua DPR:

1. Mendorong Pemerintah untuk melakukan evaluasi terkait meningkatnya utang tersebut agar ke depannya anggaran dapat dikelola secara lebih terencana dan efektif, serta membuat mitigasi risiko, sehingga utang tidak terus menerus semakin meningkat;
2. Mendorong Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah untuk terus memantau perkembangan utang luar negeri, serta memastikan perekonomian Indonesia dapat tetap berjalan dengan stabil dengan struktur perekonomian yang sehat. (Bamsoet)