Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Selasa (22/10/19)

Pertama : Terkait dengan 12.166 Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan instansi sederajat lainnya yang belum mengunggah data siswa (Pangkalan Data Siswa dan Sekolah/PPDS) yang mendaftar Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), sementara pendaftaran akan ditutup pada tanggal 25 Januari 2018, Ketua DPR:

1. Mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Dinas Pendidikan Daerah dan Kementerian Agama (Kemenag) meminta SMA, MA, dan instansi sederajat lainnya untuk segera mengunggah data siswa yang akan mengikuti SNMPTN sebelum tanggal 25 Januari 2018;
2. Mendorong Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melalui Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) untuk memastikan proses verifikasi dan seleksi berlangsung secara terbuka dan transparan, agar pelaksanaan SNMPTN dapat berjalan baik dan lancar.

Kedua : Terkait dengan maskapai penerbangan yang melakukan kebijakan menaikkan tarif kargo udara berkisar 19 persen hingga 325 persen, menyebabkan perusahan jasa pengiriman menaikkan tarif pengiriman kargo ke konsumen, Ketua DPR:

1. Mendorong Kementerian Perhubungan memanggil maskapai penerbangan yang menyediakan jasa kargo untuk meminta penjelasan atas kebijakan kenaikan tarif kargo udara, mengingat kenaikan tarif kargo udara akan memberikan dampak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pelaku industri lainnya;
2. Mendorong Kementerian Perhubungan untuk melakukan kajian terhadap penetapan tarif kargo udara yang disesuaikan berdasarkan jarak dan daya beli masyarakat, sehingga ada batas kenaikan tarif yang dapat ditetapkan oleh maskapai;
3. Mendorong Kementerian Perhubungan meminta maskapai penerbangan dan perusahaan jasa pengiriman untuk meningkatkan pelayanan sebelum menaikkan tarif, mengingat masih ditemukannya kasus keterlambatan pengiriman barang ataupun kerusakan barang yang terjadi saat proses pengiriman berlangsung.

Ketiga : Terkait dengan tarif Jalan Tol Trans-Jawa yang masih tinggi dan dinilai kurang menguntungkan bagi sopir truk logistik meskipun pemerintah telah memberikan diskon hingga 15 persen pada dua bulan pertama ini, Ketua DPR:

1. Mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk melakukan evaluasi terhadap tarif tol Trans Jawa yang telah ditetapkan apakah besaran tarif yang ditetapkan dinilai memberatkan peyedia jasa angkutan barang, dan mencari solusi atas kurangnya minat angkutan barang untuk menggunakan tol tersebut;
2. Mendorong Kementerian PUPR melalui BPJT untuk meningkatkan fasilitas, sarana dan prasaran di jalan tol tersebut, termasuk marka dan rambu jalan, serta memastikan tidak adanya jalan yang rusak/berlubang.

Keempat : Terkait dengan banyaknya jalur sesar aktif di Jawa Barat yang berpotensi memicu bencana, Ketua DPR:

1. Mendorong Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Pusat dan Gempa Bumi dan Tsunami, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat khususnya di Jawa Barat tentang kondisi dan potensi bencana yang ditimbulkan dari sesar aktif yang ada di Jawa Barat;
2. Mendorong BMKG, BNPB bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melakukan mitigasi bencana secara berkesinambungan terhadap warga khususnya Jawa Barat untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
3. Mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menetapkan daerah-daerah yang rawan bencana untuk tidak diberikan izin mendirikan bangunan;
4. Mendorong BMKG dan BNPB untuk terus mengupdate secara berkala tentang kondisi cuaca dan memberikan early warning (peringatan dini) jika terjadi bencana. (Bamsoet)