Respon Ketua MPR RI Bambang Soesatyo Atas Isu Aktual, Rabu (26/2/20)

Pertama : Indonesia harus optimistis menghadapi sejumlah tantangan ekonomi global yang terjadi saat ini, seperti wabah virus Covid-19 yang menjadi ancaman pertumbuhan ekonomi global, respon Ketua MPR RI:

1. Dengan menarik investasi dari negara lain, selain dari negara Cina untuk masuk ke dalam negeri, pemerintah dapat memiliki peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian Indonesia.
2. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) perlu melakukan pemetaan terhadap regulasi yang menghambat pertumbuhan penanaman modal, baik dalam negeri ataupun luar negeri, termasuk industri-industri yang akan dibangun di setiap pulau atau wilayah berdasarkan pada industri unggulan di setiap daerah. Hal ini untuk mengurangi kesenjangan sosial antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.
3. BKPM juga perlu memberikan kemudahan dalam mengurus perizinan bagi para investor, baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri yang mau berinvestasi, sehingga dengan begitu BKPM dapat memberikan kepastian dan insentif bagi investor serta dapat menciptakan iklim investasi yng positif dan kontribusi yang sangat konkret untuk kemajuan ekonomi bangsa.
4. BKPM juga diminta untuk terus mendukung industri dalam negeri agar bisa berkompetisi dengan baik, seperti dengan fokus mengidentifikasi keunggulan komparatif di masing-masing provinsi.
5. BKPM diminta untuk meningkatkan kinerja investasi dan terus melakukan upaya-upaya yang dapat mendorong pertumbuhan investasi pada 2020 agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kedua : Terdapat tiga variabel yang dapat berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, diantaranya yaitu perang dagang antara China dan Amerika; pencabutan status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju; dan dampak virus corona bagi dunia pariwisata Indonesia.

Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Joko Widodo sudah mengarahkan empat hal guna mengatasi potensi terjadinya perlambatan-perlambatan ekonomi global tersebut, yaitu:

1. Kementerian/lembaga diminta segera menggerakkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020;

2. Gubernur, Bupati, dan Walikota diimbau tidak mendeposito dana Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) di bank;

3. Memaksimalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

4. Menggerakkan dana desa.

Respon Ketua MPR RI:

1. Perlunya kerjasama dari seluruh Kementerian/Lembaga untuk dapat mulai melaksanakan setiap kegiatan proyek pembangunan per Januari atau Februari 2020 ini, mengingat APBN merupakan insentif untuk menggerakkan ekonomi Indonesia, sehingga dana yang telah tersedia harus segera direalisasikan guna menggairahkan perekonomian.
2. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan kontrol pada awal tahun 2020 terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah mulai berjalan yang didanai oleh APBD, mengingat saat ini ada Rp 876 triliun dana transfer pusat untuk seluruh daerah di Indonesia.
3. Pemerintah dapat memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola dana BOS, sehingga dana BOS pada tahun 2020 yang mencapai Rp54 triliun dapat digunakan tepat sasaran, transparan, dan zero penyelewengan.
4. Terhadap pengelolaan dana desa yang mencapai Rp72 triliun untuk 74 ribu desa se-Indonesia pada tahun 2020, maka perlu komitmen dari setiap Pemda dan aparat desa yang mengelola dana desa untuk memiliki integritas dan menggunakan dana desa sesuai target yang telah ditentukan. Selain itu, perlu juga pembinaan terhadap SDM pengelola dana desa, sehingga penggunaan dana desa selalu memiliki laporan yang jelas transparansinya dan dapat sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan desa, yang dapat berimbas kepada peningkatkan ekonomi daerah maupun nasional.
5. Menyampaikan bahwa perlunya evaluasi dan menetapkan target prioritas dalam menentukan upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi terjadinya potensi perlambatan ekonomi global.

Ketiga : PT Jiwasraya yang diketahui mengalami kerugian sejak tahun 2006, sehingga untuk memperbaiki kondisi tersebut, Menteri BUMN, Erick Tohir, berencana akan membuat “holdingisasi” PT Jiwasraya Persero guna mendatangkan dana baru sekitar Rp 1,5 triliun – Rp 2 triliun, dan juga akan melakukan restrukturisasi terhadap produk-produk Jiwasraya, respon Ketua MPR RI:

1. Perlunya keterbukaan dan informasi yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat mengenai progres pembahasan besaran suntikan dana melalui Penanaman Modal Negara (PMN) dalam rangka menyelamatkan perusahaan PT Asuransi Jiwasraya dan bagaimana upaya maupun strategi dalam memenuhi kewajiban pembayaran polis, sehingga masyarakat, terutama nasabah yang terkena dampak, mendapatkan informasi mengenai progres permasalahan PT. Asuransi Jiwasraya.
2. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil, harus memiliki dampak sosial dan politik yang signifikan, serta memastikan bahwa restrukturisasi Jiwasraya akan dilakukan secara paralel.
3. Perlu transparansi terhadap audit perusahaan sehingga masyarakat mengetahui bagaimana permasalahan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Perusahaan asuransi tersebut juga harus segera menanggapi jika ada klaim dari nasabah.

Terimakasih.