REKOMENDASI ISU AKTUAL, RABU 7 FEBRUARI 2024

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara resmi telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No.3 tahun 2024 mengenai pengelolaan sampah sisa dari penyelenggaraan Pemilu 2024, seperti baliho, brosur, dan alat peraga kampanye lainnya. Respon Pimpinan MPR RI:

A. Meminta agar kebijakan KLHK tersebut segera disosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan antara lain Dinas pertamanan dan kebersihan untuk mempersiapkan petugasnya, sehingga sampah dari sisa penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak berakhir dengan mencemari lingkungan atau memenuhi Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

B. Meminta kerja sama dari gubernur, bupati, dan walikota untuk menindak lanjuti SE Menteri KLHK tersebut dengan menugaskan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan penerapan SE Menteri LHK. Dengan begitu, alat peraga kampanye yang nantinya dicopot benar-benar dikelola secara lanjutan dengan diberikan ke bank sampah untuk dikelola dengan baik di pusat daur ulang. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong Pemilu 2024 yang ramah lingkungan, mengingat alat peraga kampanye yang digunakan terdiri dari bahan-bahan yang perlu dipilah, termasuk kertas, kayu, kain, dan plastik, untuk mempermudah proses daur ulangnya nanti.

C. MPR berharap KLHK bersama pemerintah daerah dapat mengelola jumlah sampah sisa dari perhelatan Pemilu 2024, baik sampah dari alat peraga saat masa kampanye atau ketika hari pencoblosan, dipastikan tidak ada yang berakhir menumpuk di TPA.

D. Meminta KLHK berkoordinasi dengan KPU untuk pengelolaan surat suara yang rusak dan tidak diperlukan lagi untuk dimusnahkan, agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkap konten pelanggaran pemilu berupa informasi hoaks paling banyak ditemukan di media sosial Facebook. Setidaknya ada 110 konten hoaks terkait pemilu yang ditemukan Bawaslu. Respon Pimpinan MPR RI:

A. Mendorong Bawaslu untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai platform media sosial, utamanya facebook yang diketahui paling banyak ditemukannya hoaks. Sehingga diharapkan melalui kerjasama yang baik, pengawasan dan penanganan konten dapat lebih masif dan optimal.

B. Mendorong Kemkominfo untuk melakukan upaya pemberantasan penyebaran konten negatif melalui berbagai strategi pencegahan penyebaran konten yang dilakukan secara komprehensif baik dari tingkat hulu hingga hilir, yakni mulai dengan menggencarkan kampanye, edukasi dan sosialisasi terkait literasi digital secara masif melalui Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, menutup situs, platform, ataupun akun yang memuat konten negatif, hingga bekerja sama dengan Bareskrim Polri dalam penindakan dan penegakkan hukum terhadap pembuat maupun penyebar hoaks serta konten negatif. Pasalnya langkah pencegahan ini menjadi semakin krusial mengingat penyebaran hoaks dan disinformasi cenderung meningkat menjelang masa kampanye dan pemilihan.

C. Mendorong komitmen Bawaslu, KPU dan Kemkominfo untuk terus berupaya melakukan mitigasi konten di media siber yang melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta selalu siap mengerahkan semua daya dan upaya sesuai kapasitas dan kapabilitas untuk melawan hoaks, informasi menyesatkan dan informasi yang menimbulkan permusuhan berdasarkan SARA.

3. Masih banyak buruh di sektor manufaktur yang tersebar di 21 provinsi Indonesia menerima upah bersih lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi/UMP di provinsi masing-masing. Respon Pimpinan MPR RI:

A. Meminta pemerintah pusat berkoordinasi dan melakukan evaluasi dengan pemerintah daerah di 21 provinsi tersebut, guna mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan buruh di sektor manufaktur masih mendapatkan upah bersih lebih kecil dibandingkan UMP setempat.

B. Meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat, segera menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan buruh di sektor manufaktur masih mendapatkan upah bersih lebih kecil dibandingkan UMP setempat, sehingga buruh bisa mendapatkan hak sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa harus mendapatkan ancaman untuk pemutusan hak kerja/PHK.

C. Meminta pemerintah pusat mengawasi penyaluran anggaran untuk upah buruh agar tepat sasaran, sehingga dipastikan buruh bisa mendapatkan besaran upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Meminta pemerintah pusat memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah agar ke depannya, pemberian upah kepada buruh bisa sesuai dengan standar UMP provinsi setempat.

4. Tanggal 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional atau HPN yang pada tahun 2024 bertemakan “Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Menjaga Keutuhan Bangsa”. Respon Pimpinan MPR RI:

A. Menyampaikan selamat memperingati HPN kepada segenap insan pers, dan berharap agar pers dapat menghasilkan berita-berita yang informatif dan akurat, dan berkomitmen teguh untuk memerangi pemberitaan hoaks.

B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika/Kemkominfo, mengajak segenap insan pers, untuk menjaga pemberitaan yang berkualitas di tengah kemajuan teknologi, seperti adanya artificial intelligence/AI, sehingga berita yang disajikan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemkominfo, memastikan pers menjaga kondusivitas melalui berita di tengah situasi jelang pemilihan umum/Pemilu 2024, agar keutuhan bangsa tetap terjaga jelang transisi kepemimpinan nasional.

D. Menyampaikan agar HPN dapat dijadikan momentum sebagai ajang silahturahmi dan penyatuan pemikiran untuk kemajuan segenap insan pers di Indonesia.

Terimakasih.