RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYOSENIN 5 FEBRUARI 2024

5
Feb

RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYOSENIN 5 FEBRUARI 2024

1. Pelaku kejahatan siber memiliki beragam cara untuk membuat korban teperdaya. Modus terbaru, para pelaku kejahatan siber menggunakan nama instansi besar, mengirim melalui email, dan kode QR sebagai perantara penipuan kepada calon korbannya. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah peduli terhadap hal tersebut dengan meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama BSSN dan Tim Siber Polri untuk segera menelusuri akun tersebut dan segera mengambil sikap tegas terhadap oknum pelaku kasus kejahatan siber yang terjadi belakangan dan menjadikannya isu prioritas. Mengingat kejahatan di dunia siber masih menjadi salah satu ancaman serius bagi Indonesia.

B. Mendorong Kemkominfo segera menugaskan tim reaksi cepat untuk menindaklanjuti serangan-serangan siber yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini. Mengingat pentingnya emergency response team untuk menjaga sistem, data dan tata kelola data yang baik di Indonesia, disamping untuk menjaga kepercayaan publik.

C. Meminta pemerintah perlu bekerja sama dengan pihak atau negara lain untuk meningkatkan kemampuan menangani cyber crime. Apalagi saat ini perkembangan teknologi sudah mulai bergeser ke teknologi blockchain, yang mana pemerintah harus bisa memahami dan mengetahui cara mengendalikan potensi ancaman kejahatan siber melalui teknologi tersebut.

D. Mendorong pemerintah untuk terus melaksanakan program penyuluhan tentang bahaya ancaman siber melalui media apa pun agar masyarakat lebih melek digital.

E. Meminta komitmen pemerintah dalam hal ini BSSN, Kominfo, Polri hingga Badan Intelijen Negara (BIN) untuk saling bekerja sama mengatasi serangan peretas, pembobolan data maupun modus kejahatan siber lainnya di ruang digital untuk kepentingan dan keamanan masyarakat.

2. Sehubungan dengan libur panjang Imlek dan Isra Mi’raj pekan ini yang diprediksi akan membuat mobilitas masyarakat meningkat. Respon Ketua MPR RI:

A. Mengimbau masyarakat, agar tidak melakukan perjalanan keluar kota, jika terpaksa harus mengatur waktu keberangkatan yang baik, sehingga tidak menghambat masyarakat untuk melaksanakan hak konstitusionalnya dalam pemilu 2024.

B. Meminta pemerintah dalam menyambut libur panjang tersebut agar mendorong Kementerian Perhubungan melalui Dinas Perhubungan bersama Korlantas Polri untuk mulai melakukan upaya-upaya antisipasi lonjakan mobilitas masyarakat saat periode libur panjang Imlek, dengan menyiapkan strategi pengaturan atau skema rekayasa lalu lintas baik di setiap ruas tol maupun non tol. Upaya ini diharapkan mampu mengurai hingga mencegah kemacetan imbas peningkatan mobilitas masyarakat.

C. Meminta pemerintah daerah agar turut memperhatikan situasi dan kondisi libur panjang di masing-masing daerah, termasuk memperhatikan destinasi wisata yang diprediksi akan mengalami lonjakan pengunjung sehingga pengelola wisata diharapkan dapat mengantisipasi dan mengatur dengan baik tempat-tempat wisatanya, seperti dengan memastikan kesiapan sarana prasarana hingga SDM nya dalam menangani para pengunjung, melakukan pembatasan jumlah pengunjung maupun jam buka-tutup tempat wisata, juga tetap menerapkan protokol kesehatan di area wisata. Dengan begitu diharapkan tidak terjadi kenaikan kasus Covid-19 pasca libur panjang Imlek.

D. Meminta pemerintah untuk terus mengingatkan masyarakat agar tetap waspada dan tetap disiplin prokes khususnya saat bepergian ke tempat-tempat wisata. Pasalnya kasus Covid-19 di tanah air masih terdeteksi.

3. Badan Pusat Statistik/BPS menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2023 sebesar 5,05 persen, yang mana lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2022 yang mencapai 5,31 persen. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah untuk mengevaluasi faktor penyebab menurunnya perekonomian di tahun 2023, agar di tahun 2024 dapat dilakukan berbagai upaya untuk kembali meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi.

B. Meminta pemerintah memetakan sektor-sektor yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, seperti industri manufaktur, perdagangan, transportasi, dan lainnya, sehingga sektor-sektor tersebut dapat lebih dioptimalkan kinerjanya.

C. Meminta pemerintah menentukan target pertumbuhan ekonomi di tahun 2024, serta pos-pos anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN agar bisa dialokasikan dan direalisasikan secara maksimal untuk menunjang target pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2024.

D. Meminta pemerintah mengklasifikasikan sektor-sektor di tahun 2023 yang turut menyumbang angka penurunan perekonomian secara signifikan, agar di tahun 2024 ini, sektor-sektor tersebut bisa lebih dimaksimalkan, dan sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan perekonomian nasional dapat terus dioptimalkan, termasuk kinerja ekspor.

Terimakasih.

Leave a Reply