Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Jumat 4 November 2022

1. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengklaim bahwa obat fomepizole memiliki tingkat keberhasilan nyaris sempurna untuk mengobati sakit gagal ginjal akut yang diakibatkan oleh keracunan EG/DEG. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah dalam hal ini Kemenkes mengalokasikan dana dari APBN untuk pengadaan obat fomepizole yang diimpor dari sejumlah negara guna memenuhi kebutuhan obat penawar tersebut di tanah air, sebagai realisasi dari rekomendasi WHO, yang menyatakan bahwa obat fomepizole memiliki tingkat efektivitas tinggi diatas 90 persen untuk pasien gagal ginjal akut atau _Acute Kidney Injuries_ (AKI). Sehingga penderita AKI mempunyai harapan sembuh dan dapat meredam kekhawatiran masyarakat akan tingginya kasus gagal ginjal akut di tanah air.

B. Meminta Kemenkes, IDAI, bersama Dinas Kesehatan Daerah untuk melaporkan penderita AKI di daerahnya sebagai database bagi pemerintah terhadap pasien yang teridentifikasi terkena gagal ginjal akut, agar dalam pendistribusian obat fomepizole dapat dilakukan secara merata ke seluruh rumah sakit yang memiliki pasien dengan gejala gagal ginjal akut.

C. Meminta komitmen pemerintah untuk terus menyiapkan pengadaan obat penawar atau antidotum yaitu fomepizole yang akan diberikan secara gratis kepada pasien gagal ginjal akut melalui skema kerja sama dengan sejumlah negara.

D. Meminta Kemenkes agar dapat membangun kerjasama dengan para pakar dan PT Farmasi yang _concern_ terhadap kasus gagal ginjal akut ini, sehingga diharapkan penanganan juga pengobatan untuk pasien gagal ginjal akut dapat segera teratasi.

2. Ketua Kamar Dagang dan Industri/Kadin menyatakan sekitar 500.000 karyawan terancam dirumahkan atau terpaksa mengalami pemutusan hubungan kerja/PHK sebagai akibat dari tertekannya keuangan perusahaan oleh tekanan ekonomi global. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan/Kemnaker bersama Kadin, segera menyiapkan dana talangan untuk membantu keuangan perusahaan dalam menghadapi tekanan ekonomi global agar bisa dilakukan strategi sebagai solusi untuk tidak melakukan perumahan atau PHK kepada karyawan.

B. Meminta pemerintah menginstruksikan kepada pimpinan perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya produksi perusahaan, mengoptimalkan pengelolaan administrasi karyawan, menyesuaikan pemberian gaji dengan kemampuan perusahaan, dan upaya-upaya lainnya yang dapat mencegah terjadinya PHK massal di perusahaan.

C. Meminta pemerintah menetapkan untuk memberikan dukungan kepada perusahaan dan industri-industri, baik dalam bentuk insentif fiskal ataupun non-fiskal, dikarenakan bantuan tersebut merupakan langkah krusial di tengah ancaman badai gelombang PHK.

D. Meminta pemerintah merespon permasalahan pengusaha dan pekerja yang terancam PHK, agar hal tersebut dapat diantisipasi dan diselesaikan sejak dini, serta tidak membuat rugi perusahaan maupun karyawan. MPR meminta pemerintah juga dapat memperluas kesempatan kerja dengan membuka lapangan kerja bagi karyawan yang terpaksa harus di-PHK dari satu perusahaan tertentu, sehingga karyawan tersebut tidak perlu khawatir akan kehilangan pemasukannya.

3. Cukai rokok akan naik 10 persen di tahun 2023 dan 2024 sebagai upaya mencapai target penurunan prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun menjadi 8,7 persen sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN tahun 2020-2024. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah dapat merealisasikan RPJMN tahun 2020-2024 tersebut,  agar target dari kebijakan tersebut bisa tercapai secara optimal, yakni menurunkan angka perokok aktif di usia anak-anak dan menekan konsumsi rokok yang saat ini menjadi konsumsi rumah tangga terbesar kedua setelah beras.

B. Meminta pemerintah menyusun instrumen cukai rokok dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari tenaga kerja pertanian hingga industri rokok, dan memastikan petani tembakau dan pekerja di industri terkait tidak mengalami kerugian yang berdampak pada penurunan kesejahteraan petani maupun pekerja di industri rokok.

C. Meminta pemerintah juga menyusun strategi substitusi atau alih bidang lain pada petani tembakau dan pekerja industri rokok, dengan melakukan sosialisasi kepada mereka terkait bagaimana kondisi yang dihadapi jika cukai rokok dinaikan 10 persen. Diharapkan tenaga kerja pertanian dan pekerja industri rokok dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, dikarenakan adanya potensi pengurangan pendapatan petani dan pekerja industri rokok apabila cukai rokok dinaikkan.

D. Meminta pemerintah melakukan pengawasan secara ketat di lapangan, jangan sampai masih tersedia rokok yang lebih murah dengan banyaknya strata tarif yang berlaku, sehingga menyebabkan kebijakan kenaikan cukai rokok akan kurang efektif menurunkan konsumsi tembakau di masyarakat.

4. Ketua Umum PB IDI mendapatkan laporan empat dokter wafat akibat infeksi Covid-19. Tambahan kasus ini menambah jumlah dokter yang wafat, sehingga total sejak awal pandemi sampai saat ini sebanyak 755 dokter wafat karena Covid-19. Respon Ketua MPR RI:

A. Menyampaikan rasa dukacita yang mendalam atas wafatnya sejumlah dokter akibat infeksi Covid-19, dan meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan IDI agar tetap _concern_ terhadap kondisi kesehatan serta imunitas dan keselamatan para tenaga kesehatan, termasuk dokter yang menangani pasien Covid-19.

B. Meminta Kemenkes untuk melakukan evaluasi data cakupan dan capaian vaksinasi Covid-19 bagi nakes hingga dosis ke empat atau _booster_ kedua, sehingga diketahui nakes yang belum mendapatkan vaksin lengkap dan dapat diprioritaskan untuk pemberiannya.

C. Meminta komitmen Kemenkes dan PB IDI untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada para dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya yang menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19. Yakni mulai dari memberikan asupan vitamin rutin, makanan bergizi hingga jam kerja yang efisien.

Terimakasih.