Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Jumat (6/3/20)

Pertama : Menteri Keuangan menyatakan bahwa kompleksitas tekanan ekonomi akibat virus Covid-19 lebih tinggi dari krisis ekonomi tahun 1998 dan Kementerian Keuangan memberikan stimulus ekonomi yang berhubungan langsung dengan turis dan sektor manufaktur, respon Ketua MPR RI:

1. Mendukung kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh Kemenkeu yang telah memberikan stimulus di sektor pariwisata (hotel, restoran, dan penerbangan), termasuk sektor manufaktur agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.
2. Mendorong seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak secara berlebihan menyikapi pandemi virus Covid-19 serta agar tidak mendengar/membaca berita hoaks ataupun rumor, dan meyakini kerja pemerintah yang telah mempersiapkan antisipasi terhadap penyebaran virus Covid-19.
3. Mendorong pemerintah agar menyiapkan hotline khusus bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih banyak tentang virus Covid-19, baik penyebaran, masa inkubasinya maupun bagaimana gejala dan akibat yang ditimbulkan, agar dapat meminimalisir kecemasan dan memberikan rasa tenang bagi masyarakat.
4. Mendorong pemerintah untuk bersikap tegas dengan membeberkan sanksi hukum bagi pelaku/pedagang yang melakukan penimbunan masker, guna meminimalisir adanya pihak-pihak yang hendak menimbun masker ataupun yang mencari keuntungan dengan skala besar.

Kedua : Mengenai pemekaran wilayah Papua yang memerlukan kajian komprehensif, mengingat isu itu kembali ramai diperbincangkan setelah adanya pertemuan 62 tokoh Papua dengan Presiden Joko Widodo, respon Ketua MPR RI:

1. Mendukung rencana tersebut, namun diharapkan setelah  pemerintah dan DPR RI melakukan kajian yang mendalam tentang tujuan dilakukannya pemekaran suatu wilayah yang harus dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.
2. Mendorong pemerintah dan DPR RI agar dalam merumuskan pemekaran suatu wilayah daerah, khususnya Papua untuk berhati-hati dan cermat.
3. Mendorong pemerintah untuk secara terbuka dengan mengajak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk berdiskusi mengenai rencana pemekaran wilayah Papua, agar tidak terjadi pro dan kontra antara elite, tokoh dan rakyat sebagai akar rumput.

Ketiga : Belum optimalnya regulasi dalam implementasi kebijakan tol laut, sehingga menyebabkan masih tingginya biaya pengiriman logistik antarpulau di tanah air, respon Ketua MPR RI:

1. Pemerintah dapat mengkaji persoalan yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan tol laut dan disusun dalam daftar inventarisasi masalah sebagai evaluasi dari implementasi kebijakan tol laut.
2. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dapat meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan tol laut, apakah ketidakefektifan saat ini dikarenakan adanya monopoli angkutan atau hal lain, serta harga barang yang dijual di pasar, mengingat direktorat Jenderal Perhubungan Laut sudah menerapkan aplikasi digital yang mampu memonitor data barang yang diangkut menggunakan tol laut, sehingga pelaksanaan tol laut dapat dilakukan secara efisien dan efektif.
3. Pemerintah untuk menyesuaikan harga barang yang diangkut menggunakan tol laut, sehingga dapat meminimalisir dan menekan harga agar tidak terlampau tinggi.
4. Mendukung kebijakan Pemerintah yang akan memberikan kelonggaran pajak (tax allowance dan tax holiday) yang besar bagi industri-industri di kawasan Indonesia Timur.

Keempat : Hari KOSTRAD (Komando Strategis Angkatan Darat) yang diperingati tanggal 6 Maret setiap tahunnya, respon Ketua MPR RI:

1. Menyampaikan selamat memperingati Hari KOSTRAD ke-59, serta menyampaikan pentingnya peran TNI, terutama bagi TNI AD, untuk selalu menjadi garda terdepan dalam menjaga status bangsa Indonesia yang bebas dan berdaulat agar status tersebut tetap melekat pada bangsa Indonesia.
2. Perlunya peningkatan pertahanan keamanan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Panglima ABRI, serta mengemban tugas-tugas sebagaimana amanat Undang-Undang dalam membela dan menjaga NKRI.
3. Menyampaikan harapan kepada seluruh Korps tentara, pasukan elit, dan prajurit TNI agar semakin memperkuat pertahanannya untuk melindungi NKRI, serta menjadi pasukan yang selalu berjuang untuk kemanusiaan dan kebangsaan dengan tetap mengedepankan kode etik dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia.

Terimakasih.