Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Kamis 1 Juli 2021

1. Jumlah kasus harian Covid-19 pada Rabu (30/6) kembali mencetak rekor, yakni sebanyak 21.807 kasus, sementara kematian harian tercatat 467 orang, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah agar segera mengantisipasi lonjakan penularan Covid-19, dengan memfinalisasi rencana pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat untuk mengatasi lonjakan penularan Covid-19. Disamping, setiap kepala daerah dapat mempersiapkan segala sesuatu untuk menjalankan kebijakan PPKM darurat tersebut. Berharap PPKM darurat bisa efektif membatasi mobilitas penduduk sesuai dengan yang diharapkan selama dua pekan, khususnya di daerah-daerah dengan lonjakan yang tinggi.

B. Meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama aparat agar dalam penerapan PPKM darurat nantinya upaya penegakan disiplin dilakukan secara lebih tegas dan tidak tebang pilih, sekaligus memberikan jaminan sosial bagi warga terdampak secara ekonomi selama PPKM darurat diberlakukan.

C. Meminta pemerintah untuk terus berupaya menjamin ketersediaan fasilitas layanan kesehatan untuk pasien Covid-19, diantaranya dengan memastikan ketersediaan ruang perawatan di fasilitas kesehatan, fasilitas isolasi pasien OTG, jaminan ketersediaan perangkat medis, alat pelindung diri, pasokan oksigen medis, serta obat-obatan yang diperlukan. Mengingat, ditengah lonjakan kasus saat ini fasilitas kesehatan yang menangani Covid-19 sudah hampir kolaps.

D. Meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempertimbangkan kembali penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti awal pandemi, disamping memberlakukan PPKM Darurat, paling tidak untuk seluruh provinsi di luar Pulau Jawa selama minimal tiga pekan. Mengingat, cara itu dinilai efektif menahan laju lonjakan penularan Covid-19.

2. Sehubungan dengan Presiden Jokowi masih menerima informasi soal masih adanya tenaga medis atau tenaga kesehatan yang belum menerima insentif baik penuh, sebagian ataupun seluruhnya, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah daerah dan pimpinan rumah sakit atau fasilitas kesehatan untuk mendata ulang tenaga medis/nakes di setiap RS di setiap daerah, khususnya yang belum menerima insentif ataupun yang sudah menerima namun hanya sebagian, disamping melakukan penelusuran terhadap kendala yang terjadi terkait penyaluran insentif bagi para tenaga medis/nakes sehingga dapat segera diketahui penyebab dan diberikan solusi agar insentif tenaga medis dapat segera disalurkan penuh dan tepat sasaran.

B. Meminta pemerintah daerah untuk mendukung pemerintah pusat dalam menyampaikan tata cara dan persyaratan data penerima insentif atau nakes yang berhak menerima insentif, disamping menyediakan dukungan pendanaan yang bersumber dari DAU dan DBH paling sedikit 8 persen sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3687/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi.

C. Meminta komitmen pemerintah pusat untuk segera merealisasikan insentif bagi para tenaga medis/nakes khususnya yang bertugas dalam penanganan pandemi Covid-19 serta terus memastikan sekaligus menjamin insentif tenaga medis/nakes disalurkan secara merata dan sesuai dengan nominal yang telah diatur pemerintah tanpa adanya pengurangan. Mengingat, insentif tersebut merupakan hak sekaligus bentuk apresiasi untuk para tenaga medis/nakes yang selalu berjuang di garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19.

3. Adanya varian baru covid-19, yaitu Lambda, yang telah menyebar di 29 negara, terutama Amerika Latin, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah segera melakukan pengetatan semua akses masuk ke wilayah Indonesia melalui bandara, pelabuhan, dan pintu-pintu perbatasan, sebagai langkah antisipatif mencegah varian baru covid-19 yang berkembang di luar negeri masuk ke wilayah Indonesia.

B. Meminta pemerintah mempertimbangkan kebijakan pemberian waktu karantina bagi orang-orang yang akan masuk ke wilayah Indonesia dari luar negeri, sehingga selama waktu karantina dapat dipastikan orang tersebut bebas dari Covid-19 beserta variannya.

C. Meminta pemerintah memperkuat kinerja petugas yang berada di pintu masuk Indonesia, khususnya dalam memperketat masuknya orang-orang dari negara-negara yang memiliki penyebaran varian baru Covid-19, khususnya varian Lambda, dikarenakan semua yang datang dari luar negeri mempunyai potensi membawa virus, meski telah melakukan tes covid-19.

D. Meminta pemerintah dan peneliti virus menjelaskan kepada masyarakat mengenai akurasi tes covid-19 mendeteksi varian baru covid-19, dikarenakan diperlukan kejelasan dari pemerintah dan peneliti virus terkait hal tersebut, guna meningkatkan pemahaman, keamanan, dan kesehatan masyarakat dari terpapar virus corona maupun varian barunya.

E. Mengimbau masyarakat Indonesia untuk dapat mengurangi mobilitas, khususnya ke luar negeri, mengingat kondisi peningkatan pandemi covid-19 saat ini cukup riskan dampaknya terhadap meluasnya penyebaran virus.

4. Minimnya pendidikan demokrasi di sekolah-sekolah, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah mengevaluasi kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diberikan bagi siswa-siswi di jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas, yang saat ini dinilai hanya menitikberatkan pada pengetahuan teori semata. MPR berpendapat bahwa pembahasan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus proporsional, kontekstual, dan eksploratif.

B. Meminta pemerintah membuat kebijakan agar sekolah-sekolah menerapkan dan menjunjung nilai-nilai demokratis, salah satunya melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dikarenakan perlu penguatan literasi kewargaan untuk membentuk insan demokrasi di masa mendatang.

C. Meminta pemerintah memastikan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan membuka ruang kesempatan bagi siswa-siswi untuk memahami isu-isu yang berkembang dikesehariannya dengan baik, seperti hak anak, kesetaraan jender, hak bagi penyandang disabilitas, dan kebhinekaan global, sehingga dapat membangun kemampuan untuk berpikir kritis dan memahami etika dan konsep dari prilaku yang demokratis, dengan meningkatkan pengetahuan tentang budi pekerti.

Terima kasih.