Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Kamis 12 Agustus 2021

1. Peretasan berulang terhadap situs Sekretariat Kabinet (Setkab) RI yang terjadi pada Sabtu (31/7) merupakan puncak dari gunung es peretasan terhadap laman daring lembaga negara, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta lembaga pemerintahan khususnya Setkab untuk secara serius memperbaiki dan menyiapkan infrastruktur termasuk sumber daya pengaman siber agar situs-situs resmi milik pemerintah aman dari serangan hacker. Mengingat, sistem keamanan pada laman daring lembaga negara baik di pusat maupun daerah dinilai masih relatif lemah, sehingga perlu peningkatan sistem dan melakukan inovasi.

B. Meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk meningkatkan pengawasan terhadap situs milik pemerintah. Disamping lebih memperkuat keamanan situs lembaga negara, dengan secara berkala melakukan pembaruan sistem seperti menambahkan beberapa penguatan (firewall), melakukan manajemen kontrol akses yang lebih ketat hingga menerapkan segmentasi jaringan dan monitoring yang lebih baik guna memperkecil celah kerentanan pada situs milik lembaga negara yang kerap dimanfaatkan peretas.

C. Meminta komitmen pemerintah untuk terus mengupgrade keamanan pada setiap laman daring lembaga negara, bekerja sama dengan sumber daya yang mumpuni dibidangnya sehingga sistem keamanan pada situs milik lembaga negara aman dari serangan peretas.

2. Arab Saudi mulai membuka dan menerima jamaah umrah dari luar negeri sejak Senin (9/8). Namun, Indonesia belum diperkenankan mengirim jamaah dikarenakan persoalan vaksin yang digunakan Indonesia mayoritas menggunakan Sinovac, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah melalui perwakilan Duta Besar dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah untuk terus melakukan upaya diplomasi melalui komunikasi yang intens dengan pihak Arab Saudi terkait pemberian izin bagi warga negara Indonesia yang terkendala persoalan vaksin dalam penyelenggaraan ibadah umrah, agar Arab Saudi dapat memberikan izin bagi jamaah Indonesia.

B. Meminta pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) untuk dapat menyesuaikan aturan dan ketentuan yang dipersyaratkan pihak Arab Saudi berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umrah, seperti terkait persoalan empat vaksin yang diakui oleh Saudi (Moderna, Pfizer, Jhonson&Jhonson dan Astrazeneca), diikuti dengan upaya pemerintah dalam mempertimbangkan vaksin booster bagi calon jamaah Indonesia.

C. Meminta pemerintah untuk terus mematangkan persyaratan dan kesiapan calon jamaah dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, dengan tetap mempertimbangkan sisi keselamatan dan keamanan calon jamaah.

D. Meminta komitmen pemerintah Indonesia untuk terus melakukan negosiasi dengan otoritas pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah umrah, baik masalah kuota hingga persiapan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun-tahun berikutnya disamping terus memantau perkembangan pandemi Covid-19 baik didalam maupun di luar negeri khususnya di Arab Saudi.

3. Pernyataan Kementerian Kesehatan/Kemenkes yang menyatakan lonjakan angka kematian covid-19 di Indonesia dalam tiga pekan terakhir dipicu oleh akumulasi kasus yang belum terlaporkan sebelumnya, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta Kemenkes menjelaskan perkembangan penanganan covid-19, baik data jumlah kasus positif, data kesembuhan, maupun kematian secara terintegrasi dan transparan. Khusus untuk metode penghitungan angka kematian covid-19 di Indonesia, harus terus di update, sehingga informasi yang disampaikan sudah berdasar pada kondisi riil saat ini.

B. Meminta Kemenkes agar memperbaiki cara penghitungan angka kematian covid-19 yang sebelumnya dan segera menentukan cara penghitungan angka kematian covid-19 yang tepat berdasarkan data teraktual yang terupdate secara berjenjang, serta dengan jelas mencantumkan tanggal atau durasi penghitungan yang sesuai, sehingga masyarakat tidak bias ataupun menimbulkan spekulasi masing-masing.

C. Meminta Kemenkes menginstruksikan secara tegas kepada pemerintah daerah untuk tidak menumpuk data angka kematian pasien akibat covid-19, atau daerah yang menyicil pelaporannya sehingga data menjadi bias, serta meminta pemerintah daerah selalu memverifikasi dan mengupdate data setiap harinya agar laporan dapat disampaikan secara akurat.

D. Meminta Kemenkes agar dalam menginformasikan data-data covid-19 secara transparan dan jelas kepada masyarakat, baik data kematian akibat covid-19, angka kesembuhan pasien covid-19, maupun kasus aktif covid-19, sehingga langkah-langkah penanganan covid-19 di setiap daerah tepat sasaran, termasuk dalam menentukan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat/PPKM.

4. Keputusan pemerintah memberikan izin operasional untuk pusat perbelanjaan atau mal di empat kota besar di Pulau Jawa dengan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat/PPKM level 4, dengan syarat total pengunjung maksimal 25% dan wajib sudah divaksin minimal dosis pertama, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah menyosialisasikan keputusan perpanjangan PPKM dan persyaratannya, khususnya persyaratan kunjungan ke mal kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mematuhi ketentuan dan aturan tersebut apabila ingin berkunjung ke mal.

B. Mendorong pemerintah meminta kerjasama pihak pengusaha mal untuk selalu memelihara atau melakukan maintenance secara intensif dan berkala pada aplikasi yang digunakan untuk membatasi jumlah pengunjung mal, yaitu aplikasi ‘Peduli Lindungi’, sebab aplikasi harus berjalan dengan baik dan efektif sehingga metode penghitungan kapasitas mal tepat. MPR juga menyarankan, selain metode aplikasi, mal dapat membuat alat yang dapat secara otomatis menghitung jumlah orang masuk dan keluar, sehingga kapasitas mal tetap valid dan terjaga maksimal 25%.

C. Meminta pemerintah memastikan bantuan sosial tetap diberikan kepada karyawan yang bekerja di mal, sebab kapasitas 25 persen yang diizinkan saat ini belum mendukung usaha pusat perbelanjaan untuk pulih sepenuhnya. MPR berpendapat, pemerintah tetap harus memberikan bantuan kepada pelaku usaha dan karyawan yang bekerja di mal.

D. Meminta pemerintah memberikan solusi strategi pemasaran lain kepada pelaku usaha di mal, seperti penguatan strategi perluasan pemasaran online.

E. Meminta seluruh karyawan mal dan khusunya pengunjung untuk kooperatif wajib menaati ketentuan yang berlaku dan harus menyertakan bukti telah divaksin, minimal dosis pertama untuk dapat berkunjung ke mal.

Terima kasih.