Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Selasa, 16 Juni 2020
- Sebanyak 146 orang tenaga kerja asing/TKA asal Cina dijadwalkan akan tiba di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 23 Juni 2020, yang merupakan gelombang pertama dari total 500 TKA yang akan bekerja di perusahaan tambang PT VDNI di Morosi, Konawe, respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) dan pemerintah daerah Sultra untuk memperketat prosedur pemeriksaan maupun persyaratan yang harus dipenuhi oleh TKA, juga diharapkan sikap tegas petugas yang memeriksa kondisi kesehatan berdasarkan protokol kesehatan standar WHO, termasuk melakukan isolasi terhadap TKA asal China tersebut.
B. Mendorong pemerintah tetap membatasi akses orang asing masuk ke wilayah Indonesia, juga tetap memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat Sultra, serta mengedepankan keselamatan dan kesehatan masyarakat mengingat beberapa wilayah Sultra berstatus zona merah Covid-19.
C. Mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memiliki langkah konkret dan komitmen bersama dalam membatasi pergerakan orang selama masa pandemi Covid-19, guna memutus rantai penyebaran Covid-19.
D. Mendorong pemerintah memastikan agar sebelum TKA tersebut tiba di Sultra, mereka telah menjalani masa karantina sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19 guna memberikan rasa aman bagi masyarakat sekitar.
- Perlunya mengutamakan aspek pencegahan korupsi terhadap keseluruhan anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 677,2 triliun, respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong BNPB yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan anggaran penanganan Covid-19, untuk bekerjasama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memperbaiki tata kelola penanganan penyebaran virus Covid-19 dengan mengutamakan aspek pencegahan penyebaran di masyarakat.
B. Mendorong BPK, Inspektorat dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara bersama mengawasi realisasi anggaran yang ditetapkan dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran Covid-19 oleh BNPB dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 secara transparan dan akuntabel.
C. Mengajak seluruh pihak lebih proaktif turut mengawasi dan mengawal pelaksanaan anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
D. Mendorong seluruh petugas baik yang di pusat maupun di daerah untuk secara konsekuen dan disiplin tinggi melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab agar tidak terjadi kebocoran anggaran, juga diharapkan penegak hukum dapat bertindak secara tegas jika terjadi penyimpangan.
3.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk membuka kembali kegiatan belajar dan mengajar secara tatap muka di wilayah yang berstatus zona hijau atau zona aman penyebaran Covid-19 pada tahun ajaran baru 2020-2021, respon Ketua MPR RI:
A. Meminta agar data mengenai zona wilayah benar-benar akurat setelah dilakukan pengecekan, khususnya wilayah yang dinyatakan zona hijau agar pemberlakukan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka aman dari penyebaran Covid-19, disamping adanya izin dari pemerintah daerah setempat.
B. Mendorong pemerintah bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memastikan kesiapan protokol kesehatan setiap sekolah di zona hijau sudah sesuai dengan standar kesehatan WHO, guna mencegah terjadinya kasus positif Covid-19 di lingkungan sekolah.
C. Meminta tenaga pendidik dan siswa/i untuk meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan melaksanakan protokol kesehatan serta peraturan yang ditetapkan pihak sekolah, juga meniadakan kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak seperti kegiatan ekskul.
D. Mendorong pemerintah bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tetap mengutamakan kesehatan peserta didik yang utama, untuk itu setiap sekolah wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penyebaran Covid-19.
E. Mengimbau pihak sekolah sebelum dimulainya pembelajaran tatap muka, terlebih dahulu meminta izin dari orang tua/wali siswa/i bagi anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka.
- Target pertumbuhan ekonomi pemerintah pada 2021 yang mencapai 4.5-5 persen, respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah yang menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5 persen untuk secara realistis memperhatikan kondisi ekonomi makro dan mikro juga perkembangan ekonomi secara global, sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan.
B. Mendorong pemerintah untuk melakukan sejumlah upaya yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi di tahun 2021 yaitu bagaimana terlebih dahulu memperbaiki daya beli masyarakat, meningkatkan ekspor, dan mencari solusi dari hambatan lainnya yang dapat menghambat pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, khususnya tahun 2021.
C. Mendorong pemerintah dapat meningkatkan pendapatan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP dengan mensinkronkan kebijakan fiskal dan menjaga keseimbangan moneter dimasa penanganan dampak pandemi virus corona.
D. Meningkatnya perekonomian suatu negara juga dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat, oleh karena itu target pertumbuhan ekonomi juga harus diiringi upaya peningkatan ekonomi rakyat agar target tersebut dapat tercapai dan tidak meleset jauh.
Terimakasih.
