Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Selasa 26 Oktober 2021

26
Oct

Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Selasa 26 Oktober 2021

1. Sejumlah daerah menghentikan sementara kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas akibat ditemukannya kasus positif Covid-19 di kalangan siswa dan guru di sekolah. Respon Ketua MPR RI:

A. Menghargai sikap pemerintah daerah yang menghentikan sementara kegiatan PTM sebagai antisipasi berkembangnya kasus positif Covid-19, dan meminta pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh PTM terbatas di setiap daerah, khususnya mengevaluasi standar prosedur pelaksanaan PTM terbatas hingga penerapan protokol kesehatan (prokes) di lingkungan sekolah. Hal ini guna mencegah timbulnya kasus baru Covid-19.

B. Meminta pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan untuk terus menggencarkan swab sampling di seluruh sekolah yang melaksanakan PTM terbatas, untuk memastikan tidak ada penyebaran virus Covid-19 di lingkup pendidikan dan memutus rantai penularan apabila ditemukannya kasus positif Covid-19.

C. Meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk terus memastikan pelaksanaan PTM terbatas ditengah pandemi sesuai dengan SOP kesehatan dan keselamatan, disamping bekerjasama dengan Satgas Covid-19 sekolah untuk terus memantau serta mengawasi pelaksanaannya guna memastikan penerapan prokes dan petunjuk teknis PTM terbatas diimplementasikan dengan baik dan benar.

D. Meminta orang tua/wali murid untuk senantiasa berusaha memastikan prokes tetap dilaksanakan ketika berada di rumah atau tempat tinggal. Sebab, sikap displin melaksanakan prokes diluar sekolah turut mendukung pencegahan penularan Covid-19 terhadap anak.

2. Presiden Joko Widodo telah meminta agar semua pihak mengantisipasi lonjakan gelombang Covid-19 jelang KTT G-20. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta semua pihak melaksanakan instruksi Presiden dalam rangka menjaga kepercayaan dunia terhadap kinerja Indonesia yang dinilai mampu mengendalikan pandemi dengan baik. Mengingat, banyaknya acara penting tahun depan khususnya KTT G-20 yang akan dilaksanakan di Indonesia bergantung pada kepercayaan pimpinan dunia terhadap Indonesia dalam menangani kondisi pada saat Natal dan Tahun Baru.

B. Meminta pemerintah dan Satgas Covid-19 untuk terus memonitor perkembangan varian baru Covid-19 di Indonesia, termasuk memantau masuknya varian AY.4.2 asal Inggris. Sebagai upaya antisipasi pemerintah terhadap potensi lonjakan kasus baru Covid-19. Mengingat varian AY.4.2 merupakan turunan dari varian delta yang terdeteksi meningkatkan kasus konfirmasi positif di beberapa negara.

C. Meminta komitmen pemerintah untuk terus melakukan berbagai langkah untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 di tanah air, khususnya jelang KTT G-20 yang dijadwalkan akan diadakan di Bali. Seperti, dengan meningkatkan testing dan tracing, meningkatkan pengawasan yang berfokus di rute-rute perjalanan internasional hingga mempercepat vaksinasi terutama pada kelompok lansia.

3. Pemerintah berencana akan menerapkan syarat wajib tes polymerase chain reaction atau PCR ke semua moda transportasi. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah mempertimbangkan secara matang kondisi perkembangan ekonomi rakyat dan kesiapan moda transportasi yang ada, dan juga pemerintah harus menetapkan harga tes PCR yang terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat, dikarenakan besaran yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 300.000 masih dinilai memberatkan masyarakat.

B. Mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat yang masih belum normal dan masih dalam tekanan, agar memberikan ketenangan di masyarakat terhadap ketetapan harga tes PCR, terutama jika nanti benar-benar akan diterapkan di seluruh moda transportasi.

C. Meminta pemerintah mengantisipasi adanya calo atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memalsukan hasil tes PCR, dan mengimbau masyarakat tidak tergoda dengan bujukan para calo, agar pelaksanaan tes PCR, hasilnya dapat disinkronisasikan dengan aplikasi PeduliLindungi. Selain meminta pemerintah membenahi sistem di aplikasi PeduliLindungi agar ramah akses di gadget yang dimiliki oleh masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan masyarakat yang tidak memiliki gadget, agar bisa mengurus semua keperluan perjalanan secara manual.

Terima kasih.

Leave a Reply