RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
JUMAT 11 AGUSTUS 2023

1. Musim ibadah umroh di Arab Saudi saat ini bertepatan dengan gelombang panas yang tinggi. Kondisi demikian menekankan betapa pentingnya agar setiap jamaah tetap terhidrasi saat melakukan ritual ibadah. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah melalui Tim Kesehatan Haji dan Tim Promosi Kesehatan PPIH Arab Saudi untuk terus memantau situasi dan kondisi cuaca di Arab Saudi serta mewaspadai perubahan cuaca ekstrem yang diperkirakan masih akan terus terjadi, sehingga diperlukan edukasi serta promosi kesehatan yang masif kepada para jemaah agar jemaah memiliki bekal pemahaman yang baik untuk bisa menjaga kondisi kesehatannya selama menjalani ibadah umrah di Tanah Suci.

B. Meminta Kemenag untuk mengoptimalkan peran tim PPIH yang bertugas di pelayanan kesehatan, baik yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dokter bidang gizi hingga perawat untuk secara profesional mendampingi, mengedukasi dan memantau kondisi kesehatan jemaah selama berada di Arab Saudi, utamanya kepada jemaah yang masuk kelompok risiko tinggi sehingga diharapkan semua kondisi jemaah dapat terpantau dengan baik juga diharapkan mampu mengurangi risiko kematian.

C. Meminta PPIH untuk terus mengingatkan jemaah mewaspadai dampak dehidrasi saat mengikuti ibadah umrah. Pasalnya jemaah kerap tidak menyadari sedang mengalami dehidrasi karena tidak berkeringat akibat kelembapan udara rendah.

D. Meminta PPIH harus terus melakukan upaya preventif dan promotif khususnya ditengah tantangan gelombang panas yang tinggi di Arab Saudi agar kesehatan jemaan terjaga dengan baik.

2. Para petani garam mengeluhkan harga garam yang baru mereka panen terus-menerus anjlok atau mengalami penurunan. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian terkait untuk segera mencari tahu penyebab anjloknya harga garam tersebut, disamping mencari solusi terbaik untuk melindungi para petani garam. Mengingat peran serta langkah cepat pemerintah sangat dibutuhkan, karena harga garam dikhawatirkan semakin anjlok saat musim panen raya garam yang masih akan berlangsung hingga September.

B. Meminta pemerintah untuk melakukan intervensi langsung terhadap persoalan ini, dengan menetapkan harga pokok pembelian garam seperti halnya gabah dan beras, dengan tujuan agar harga garam tidak dipermainkan oleh tengkulak juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani garam. Mengingat selama ini diketahui harga garam kerap dipermainkan oleh para tengkulak sehingga harga garam di tingkat petani anjlok.

C. Meminta pemerintah untuk juga mendorong para importir garam untuk secepatnya menyerap garam rakyat, bukan hanya saat terjadi kelangkaan garam karena importir juga memiliki tanggung jawab untuk menyerap garam rakyat ketika musim panen tiba seperti sekarang.

D. Meminta pemerintah untuk mempertimbangkan pembentukan lembaga buffer stock guna menjaga ketersediaan stok nasional garam dan menjaga stabilitas harga. Disamping agar pemerintah segera merealisasikan PP Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional guna mempercepat terwujudnya swasembada garam nasional.

3. Muncul tuntutan dari aksi demo buruh untuk kenaikan upah minimum sebesar 15 persen tahun 2024 dan menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah mendengarkan tuntutan dari para buruh, utamanya untuk kenaikan upah minimum sebesar 15 persen tahun 2024 dan juga meminta pemerintah memperhatikan poin-poin yang dinilai memberatkan bagi para buruh dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

B. Meminta pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk menghormati proses pembahasan revisi peraturan turunan UU Cipta Kerja yang saat ini tengah berlangsung, dan menyampaikan komitmen bahwa pemerintah berpihak pada kesejahteraan buruh.

C. Meminta pemerintah mengarahkan para buruh dalam menyampaikan tuntutannya, dikarenakan saat ini revisi aturan turunan tersebut tengah berada di tahap serap aspirasi publik.

D. Meminta pemerintah memperhatikan terkait mekanisme penghitungan upah minimum yang diamanatkan oleh UU tersebut, dikarenakan poin penghitungan upah minimum merupakan hal yang paling dituntut oleh buruh untuk direvisi dalam regulasi dimaksud.

Terimakasih.