RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
JUMAT, 13 OKTOBER 2023
- Ketersediaan suplai air masih menjadi persoalan krusial yang dihadapi mayoritas petani, terutama ketika muncul fenomena El Nino. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah dalam hal ini Dirjen Pengairan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) menanggapi kondisi tersebut dengan membenahi manajemen pengairan di wilayah sentra penghasil padi yang alami krisis suplai air, dengan menyiapkan anggaran yang cukup untuk menyiapkan pengairan untuk sawah-sawah yang mengalami kekeringan, mengingat periode tanam Oktober-Maret merupakan masa tanam padi yang paling tinggi potensi produksinya.
B. Mendorong pemerintah untuk meminta kelompok tani agar dapat mengelola dan mendistribusikan air irigasi secara merata guna mengairi lahan sawah seluruh daerah sentra produksi padi nasional, utamanya di Pulau Jawa, yang menghadapi persoalan kekurangan suplai air.
C. Meminta pemerintah menyusun dan mempersiapkan langkah antisipasi jangka panjang untuk menghadapi dampak dari fenomena El Nino, diantaranya dengan membangun tampungan air guna memperluas cakupan irigasi, mempersiapkan tempat penyimpanan air yang lebih lama di dalam bumi melalui resapan pepohonan atau upaya konservasi, dan memperluas distribusi air irigasi.
D. Meminta pemerintah utamanya Dirjen Pengairan Kemen PUPR berkomitmen untuk menjamin distribusi air irigasi dan memperbaiki manajemen air irigasi, yang menjadi dua faktor yang sangat penting bagi keberhasilan produksi pangan nasional.
- Di Indonesia masih ada kendala yang dihadapi dalam deinstitusionalisasi layanan kesehatan jiwa. Diantaranya ketidaksiapan masyarakat, terutama keluarga, dan kendala lain yang meliputi masih adanya stigma negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa/ODGJ, diskriminasi, dan kurangnya dukungan sosial, serta kendala ekonomi. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan/Kemenkes, untuk menangani dan meningkatkan literasi masyarakat mengenai kesehatan jiwa, agar masyarakat dapat menerima kembali ODGJ yang tengah berada dalam tahap deinstitusionalisasi layanan kesehatan jiwa, mengingat perawatan berbasis masyarakat pada ODGJ lebih baik dibandingkan dengan perawatan di tempat isolasi, seperti rumah sakit jiwa, dan meminimalisir risiko kekambuhan dengan adanya dukungan yang baik dari lingkungan
B. Mendukung pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, dalam melaksanakan proses deinstitusionalisasi layanan kesehatan jiwa dengan fokus untuk penguatan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, namun tetap memastikan penerimaan di masyarakat terhadap hal tersebut berjalan dengan baik.
C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes bersama pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan mengklasifikasikan ketakutan dan kekhawatiran yang dihadapi masyarakat dalam deinstitusionalisasi layanan kesehatan jiwa, serta menjawab ketakutan dan kekhawatiran tersebut, sehingga masyarakat perlahan-lahan dapat mulai dapat menerima dan terbuka dengan deinstitusionalisasi.
D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, melalui jajarannya pendampingan dari tenaga kesehatan untuk mengedukasi masyarakat, walau masih dalam deinstitusionalisasi, mengingat perlu dipahami bahwa ODGJ bisa kembali beraktivitas seperti sebelumnya jika ditangani dengan baik, dan pemberian obat juga tetap dilakukan guna membantu proses pemulihan ODGJ.
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan adanya potensi hujan lebat, angin kencang, badai, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga polusi udara, untuk sejumlah daerah di Indonesia pada hari ini, Jumat (13/10/2023). Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Penanggulanggan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengantisipasi kondisi tersebut dengan bersiaga dan mengoptimalkan tim relawan dalam upaya edukasi dan penanggulangan bencana di sejumlah daerah yang masuk ke dalam wilayah berpotensi hingga rawan bencana tersebut, mulai dari melakukan upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat hingga pemulihan pasca bencana. Dengan begitu diharapkan, dapat meminimalisir jatuhnya korban akibat bencana.
B. Meminta BMKG bersama pihak-pihak terkait, untuk terus memantau kondisi cuaca maupun potensi kebencanaan di seluruh wilayah, agar dapat dipetakan dan dipahami karakteristik wilayah-wilayah yang masuk kategori rawan bencana sehingga pihak terkait dalam hal ini BNPB dan BPBD dapat memperkuat upaya pencegahan hingga penanggulangan bencana di wilayah-wilayah yang telah dipetakan tersebut.
C. Meminta BMKG dan BPBD untuk dapat mengimbau dan mengingatkan masyarakat, utamanya masyarakat yang tinggal di wilayah dengan potensi bencana yang tinggi agar tetap tenang namun tetap waspada terhadap potensi bencana yang bisa terjadi kapanpun.
D. Mendorong pemerintah dan BNPB untuk terus meningkatkan kolaborasi atau sinergi dengan berbagai pihak dalam upaya penanggulangan bencana, disamping menginisiasi pembentukan Tim Reaksi Cepat dan forum pengurangan risiko bencana di seluruh wilayah, yang mana diharapkan nantinya kedua kelembagaan tersebut dapat menjadi unsur pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu, terkoordinasi secara menyeluruh.
Terimakasih
