RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
SENIN 16 OKTOBER 2023

1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa bibit siklon tropis 99W di Laut China Selatan berpotensi memengaruhi cuaca di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satunya berpotensi memicu gelombang tinggi 1,25-2 meter di wilayah Laut Natuna Utara. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta BMKG untuk menyampaikan secara langsung kepada institusi yang berkepentingan antara lain seperti Kementerian Perhubungan dan Syahbandar agar dapat memperhatikan hasil pantauan BMKG yang menyatakan adanya potensi gelombang tinggi tersebut, sehingga diharapkan hal tersebut menjadi peringatan dini, hingga kebijakan yang dikeluarkan tidak membahayakan keselamatan para penumpang kapal, nelayan juga masyarakat pesisir pantai.

B. Meminta BMKG untuk memberikan imbauan hingga peringatan baik melalui media sosia atau laman resmi BMKG maupun dari pemerintah setempat kepada masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah tepi pantai atau pesisir, untuk selalu waspada dan mengupdate informasi terkini terkait kondisi cuaca hingga potensi gelombang tinggi. Mengingat pentingnya kesiapsiagaan guna meminimalisir dampak ataupun risiko yang disebabkan gelombang tinggi.

C. Meminta BMKG dan pemerintah/lembaga terkait untuk melakukan upaya mitigasi bencana sebagai langkah antisipasi dini menghadapi potensi gelombang tinggi, salah satunya memastikan alat pendeteksi dini (buoy) masih berfungsi dengan baik.

D. Meminta komitmen BMKG dan pemda setempat untuk secara sigap memberikan informasi hingga peringatan dini kepada masyarakat dan para pengguna transportasi laut mengenai kondisi gelombang tinggi tersebut benar terjadi, dengan begitu akan meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi bencana dan juga mampu untuk meminimalisir hingga mencegah adanya korban jiwa.

2. Pembatasan peredaran sepeda motor di Jakarta dengan menggunakan sistem ganjil genap kembali diwacanakan usai rencana kebijakan tersebut terakhir dibicarakan pada 2020 lalu. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah bersama Polri sebagai pihak yang mengajukan kembali wacana penerapan sistem ganjil genap bagi kendaraan roda dua tersebut, agar terlebih dahulu mengkaji secara mendalam, baik secara sosiologis maupun secara yuridis, terhadap peraturan lalu lintas yang ada dan berlaku saat ini, agar kebijakan tersebut dapat berlaku efektif. Mengingat sampai saat ini sejumlah pihak menilai usulan Kapolri menerapkan kebijakan ganjil genap untuk sepeda motor masih belum tepat.

B. Meminta pemerintah untuk tetap fokus dalam mengatur dan meningkatkan kedisiplinan berkendara, baik kecepatan, kenyamanan, terutama keselamatan bagi pengguna transportasi umum, terlebih bagi daerah atau wilayah yang belum terjangkau transportasi umum. MPR meminta pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi umum yang nyaman, aman, dan tepat waktu bagi masyarakat, serta memastikan transportasi tersebut sudah terintegrasi sampai pelosok daerah, sehingga masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.

C. Mendorong pemerintah agar memperhatikan berbagai masukkan dari masyarakat khususnya para ahli di bidang transportasi, untuk perbaikan yang menyeluruh, baik transportasi umum maupun pribadi, termasuk ketaatan masyarakat pengguna jalan. MPR meminta pemerintah mengoptimalkan penerapan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP) yang dinilai lebih efektif mengurai kemacetan lalu lintas juga polusi udara di Jakarta.

3. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM akan mulai membagikan sebanyak 500.000 rice cooker gratis kepada masyarakat pada awal November 2023. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, mengkaji kembali Peraturan Menteri/Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga, utamanya terkait pemberian rice cooker gratis tersebut, dikarenakan pengalokasian anggaran untuk pembagian rice cooker gratis di tahun ini cukup besar yakni Rp 347,5 miliar.

B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai maksud dan tujuan dari pemberian rice cooker gratis tersebut, termasuk skema dari target penerima, kualitas rice cooker, hingga daya listrik rice cooker agar tidak memberatkan listrik masyarakat.

C. Meminta pemerintah, dalam menentukan kebijakan, agar memperhatikan akar persoalan, agar kebijakan atau rencana yang dicanangkan tepat sasaran, dan benar-benar mampu menjawab pertanyaan atau persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini.

D. Meminta pemerintah memetakan kebutuhan masyarakat terkait pangan, dikarenakan saat ini masyarakat lebih membutuhkan harga pangan murah dibanding bantuan rice cooker, mengingat harga sejumlah bahan pangan, termasuk beras, saat ini sedang melonjak tinggi.

Terimakasih.