RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYOJUMAT, 2 FEBRUARI 2024

1. Organisasi Migrant Care menemukan sebanyak 3.238 nama ganda pada daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN) di Johor Bahru, Malaysia serta ditemukan banyaknya data ganjil yakni sekitar 24 orang dari DPTLN Johor Bahru bertuliskan alamat Indonesia dan 19 nama dalam data tertulis beralamat ‘bercuti/rehat/pulang’. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta kejanggalan data ini agar menjadi perhatian Bawaslu dan KPU, dengan segera melakukan pembenahan terhadap potensi pemilih ganda untuk Pemilu 2024. Pasalnya apabila tidak benar-benar dipantau akan berpotensi jadi tempat penggelembungan suara. Mengingat wilayah Johor Bahru menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak pemilu Indonesia di luar negeri, yakni dengan total pemilih 119.491 orang.

B. Meminta Bawaslu di seluruh tingkatan untuk dapat memastikan bahwa proses penghapusan data ganda pemilih dan memasukkan pemilih potensial dalam daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU berjalan dengan benar. Yakni dengan melakukan penelusuran lebih lanjut dengan faktualisasi langsung ke lapangan dan mengecek KTP pemilih.

C. Meminta penyelenggara pemilu agar secara ketat melakukan pengawalan pada tahapan pemuktahiran daftar pemilih, karena tahapan ini merupakan tahapan yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemilihan karena daftar pemilih adalah komponen penting pada proses pemungutan dan penghitungan suara. Mengingat terciptanya daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan mutakhir adalah harapan seluruh masyarakat tanpa kecuali untuk memastikan hak memilih konsitusional warga terpenuhi.

D. Meminta komitmen KPU, dinas dukcapil, Bawaslu, dan peserta pemilu agar selalu bersinergi untuk bersama-sama melakukan pencermatan data pemilih guna menghasilkan data pemilih yang benar-benar akurat.

E. Meminta Bawaslu dan KPU dapat melihat kembali secara cermat dan terperinci DPTLN terutama di negara-negara di mana dengan jumlah pemilih yang besar. Pasalnya bukan tidak mungkin angka-angka yang ditemukan/dilaporkan tersebut jumlahnya bisa lebih besar.

2. Sejumlah daerah di Indonesia masih mengalami kenaikan angka kemiskinan di wilayahnya yang disebabkan beberapa hal, seperti belum pulihnya perekonomian pasca pandemi Covid-19. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah pusat, berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang masih mengalami angka kemiskinan tinggi, agar segera memetakan persoalan penyebab kemiskinan dari akarnya, sehingga dapat dilakukan upaya lebih lanjut untuk kembali menurunkan angka kemiskinan.

B. Meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melakukan upaya jangka pendek, serta mempersiapkan upaya jangka panjang untuk mengatasi dan menekan angka kemiskinan di Indonesia, baik secara nasional dan juga maupun secara daerah, sehingga penurunan kemiskinan bisa merata dan terealisasi di seluruh wilayah Indonesia.

C. Meminta pemerintah daerah mengembangkan sektor-sektor yang memiliki potensi di tiap daerah, baik itu potensi perdagangan, wisata, kuliner, dan lainnya, sehingga sektor-sektor tersebut dapat turut andil dalam meningkatkan perekonomian daerah.

D. Meminta pemerintah menciptakan lowongan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat diberdayakan untuk memajukan daerah dan juga meningkatkan taraf perekonomian daerah, dikarenakan masih rentannya dampak usaha-usaha yang lesu hingga Pemutusan hak kerja atau PHK.

3. Kementerian Agama/Kemenag mewajibkan pedagang makanan dan minuman termasuk pedagang kaki lima atau PKL memiliki sertifikat halal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenag menyosialisasikan aturan tersebut kepada seluruh pedagang makanan dan minuman di Indonesia, termasuk PKL, agar para pelaku usaha tersebut dapat segera mengurus untuk mendapatkan sertifikat halal.

B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenag, memberikan arahan dan pendampingan kepada para pedagang makanan dan minuman, utamanya PKL, agar mereka bisa mendapatkan sertifikat halal tersebut, dikarenakan seluruh pedagang makanan dan minuman harus sudah memiliki halal pada 17 Oktober 2024.

C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenag, nantinya bersikap tegas terhadap para pedagang makanan dan minuman yang per 17 Oktober 2024 masih belum memiliki sertifikat halal, yakni memberikan sanksi berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan produk dari pasaran.

D. Mengimbau para pelaku usaha atau pedagang makanan dan minuman, termasuk PKL, untuk memiliki sertifikat halal, dikarenakan sertifikasi halal bisa didapatkan gratis dengan kuota Sertifikasi Halal Gratis yakni dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri melalui aplikasi Sihalal yang dapat diakses secara online selama 24 jam.

4. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan adanya potensi cuaca ekstrem yakni curah hujan tinggi saat momen pencoblosan Pemilu 2024. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta BMKG untuk memetakan wilayah yang berpotensi mengalami cuaca ekstrem pada periode tersebut, sehingga BNPB dan BPBD dapat bersiaga melakukan upaya/mitigasi agar curah hujan yang tinggi tidak menimbulkan bencana dan mengganggu jalannya Pemilu. Mengingat kemungkinan hujan ekstrem tersebut dapat menyebabkan banjir, banjir bandang, dan tanah longsor jika tidak diantisipasi sejak awal.

B. Meminta pemda di masing-masing wilayah untuk turut memperhatikan informasi dari BMKG tersebut, sehingga pemda hingga tingkatan kelurahan/desa dapat dikerahkan untuk bersama melakukan upaya dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem dengan memberikan imbauan kepada masyarakat agar melakukan aksi nyata mitigasi yang bisa dimulai dari membersihkan saluran air atau drainase lingkungan, membersihkan sungai dari material sumbatan berupa batu, tanah, kayu, ranting pohon, dan sampah, yang dapat memicu terjadinya banjir bandang.

C. Meminta BMKG untuk juga berkoordinasi dengan pihak penyelenggara pemilu sehingga mereka juga dapat mengantisipasi hingga menyusun strategi atau solusi apabila benar terjadi cuaca ekstrem pada saat pelaksanaan pemilu, utamanya untuk wilayah rawan bencana. Dengan begitu diharapkan, pemilu tetap berjalan aman, damai dan tertib.

Terimakasih.