RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
KAMIS 14 SEPTEMBER 2023
1. Sampai saat ini diketahui masih adanya wilayah yang berstatus siaga darurat kekeringan. Salah satunya, terjadi di 16 kabupaten/kota di Jawa Barat. Respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk bergerak cepat dalam memenuhi dan memberikan bantuan kepada warga terdampak kekeringan, utamanya suplai kebutuhan air bersih yang paling dibutuhkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.
B. Meminta pemerintah daerah bersama BPBD untuk terus memetakan dan mengupdate wilayah yang berstatus siaga darurat kekeringan, disamping memastikan seluruh bantuan yang dibutuhkan warga terdampak disalurkan tepat sasaran juga tepat waktu.
C. Meminta BPBD untuk terus melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi dampak dari kekeringan, salah satunya dengan membangun kolam retensi sebagai upaya untuk mengurangi dampak kekeringan yang lebih luas.
D. Meminta komitmen pemerintah untuk mencari solusi jangka panjang yang efektif dan efisien dalam mencegah dampak kekeringan yang berkelanjutan, yakni mulai dari membangun atau melakukan rehabilitasi terhadap jaringan irigasi, membangun waduk buatan di beberapa daerah utamanya daerah yang kerap mengalami kekeringan, memelihara dan melakukan rehabilitasi terhadap konservasi lahan maupun air, reboisasi hutan dan penghijauan di area pemukiman warga maupun di jalan besar hingga melakukan sosialisasi untuk penghematan air.
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP menyebutkan adanya 3,38 juta honorer yang belum terdata dan masih banyak data tenaga honorer yang tidak valid. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Kemen PAN-RB bersama BPKP untuk menindaklanjuti temuan tersebut dan segera membenahi pendataan pegawai honorer agar sesuai dengan jumlah riil.
B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemen PAN-RB dan instansi terkait lainnya mengevaluasi hal tersebut, dan memetakan persoalan yang menyebabkan 3.38 juta tenaga honorer tersebut belum terdata.
C. Meminta pemerintah melakukan audit secara menyeluruh sebelum batas waktu penghapusan tenaga honorer tiba, mengingat banyaknya data tenaga honorer yang tidak terdata secara resmi, akan mempersulit dan merugikan tenaga honorer untuk memperjuangkan karirnya sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.
D. Meminta pemerintah juga segera memperbaiki data tenaga honorer yang masih belum valid, dan meminta pemerintah mencegah adanya pihak yang melakukan permainan data tenaga honorer.
3. Pemutusan hak kerja/PHK besar-besaran masih terjadi. Seperti baru-baru ini Google kembali melakukan PHK terhadap sejumlah karyawannya di divisi perekrutan globalnya. Juga diketahui, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan/Kemnaker, ada 31.549 karyawan yang terkena PHK selama periode Januari-Juli 2023. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenaker mengevaluasi hal tersebut dan memperluas akses informasi pasar kerja kepada masyarakat, serta ke depannya melakukan upaya untuk meminimalisir terjadinya PHK massal, seperti melakukan restrukturisasi atau reorganisasi tiap perusahaan atau lembaga/instansi.
B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenaker bersama Balai Latihan Kerja/BLK memberikan bimbingan teknis atau bimtek kepada masyarakat guna menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan mampu memenuhi serta menyesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan di era saat ini.
C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenaker, untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan bisa mengurangi atau menekan potensi PHK di Indonesia, seperti menggencarkan gerakan padat karya, usaha mikro, kecil, dan menengah/UMKM, dan lainnya.
D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenaker bersama pemerintah daerah, memetakan penyebab dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya PHK besar di Indonesia, dan segera menyusun solusi yang tepat dan berjangka panjang untuk menekan jumlah kasus PHK di masa mendatang.
E. Meminta pemerintah menyediakan akses layanan penyediaan data lowongan kerja, layanan konseling karir, maupun pelayanan antar kerja lainnya, serta menginformasikannya kepada masyarakat, guna membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan dan terhindar dari PHK.
Terimakasih.
