RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
RABU, 2 AGUSTUS 2023

1. Krisis kelaparan di Papua Tengah yang dipicu bencana kekeringan telah membuat enam orang meninggal serta sebanyak 7.500 warga di kawasan Papua Tengah terdampak kelaparan akibat gagal panen. Respon Ketua MPR RI:

A. Menyampaikan keprihatinan atas bencana kekeringan yang berdampak pada krisis kelaparan di wilayah Papua tersebut. Oleh karenanya, MPR pun mendorong pemerintah untuk terus berupaya secepatnya mengerahkan dan mengoptimalkan bantuan khususnya bantuan pangan hingga air bersih sebagai salah satu upaya penanganan awal krisis kelaparan di wilayah Papua.

B. Meminta pemerintah perlu memikirkan solusi yang sifatnya jangka panjang dalam mengatasi persoalan di Papua, salah satunya dengan melakukan riset dan perkembangan inovasi di bidang pertanian agar petani di daerah Papua lebih diberdayakan. Disamping melakukan riset terkait tanaman yang cocok untuk iklim di wilayah Papua. Pasalnya, penyebab berulangnya bencana kekeringan hingga krisis kelaparan ini akibat cuaca dingin saat memasuki musim kemarau.

C. Meminta pemerintah untuk juga concern terhadap persoalan terkait supply chain hingga akses bantuan di wilayah Papua. Karena, kedua hal tersebut merupakan faktor utama dalam upaya penanganan/penanggulangan saat bencana. Mengingat seperti diketahui, mayoritas wilayah di Papua masuk kedalam wilayah terpencil hingga terluar.

D. Meminta komitmen pemerintah, khususnya dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk terus berupaya melakukan percepatan pelaksanaan program prioritas bidang pembangunan manusia, baik terkait penghapusan kemiskinan ekstrem di Papua maupun terkait krisis lainnya yang kerap berulang di wilayah tersebut. Upaya ini penting untuk kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah Papua.

2. Penyalahgunaan dan penyelundupan narkotika masih terjadi. Terbaru warga negara asing/WNA asal Kenya menyelundupkan sabu lintas negara dengan berat sekitar 5,1 kilogram melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah dan aparat kepolisian berkoordinasi dengan otoritas negara WNA terlibat, dan segera mengamankan barang bukti tersebut dan memusnahkannya sesuai prosedur agar tidak disalahgunakan, dan memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 113 ayat 2 sub pasal 115 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan regulasi lainnya terkait penyelundupan narkotika.

B. Meminta pemerintah, Kepolisian, dan pihak imigrasi memperketat prosedur pengawasan di jalur-jalur ataupun pintu masuk ke Indonesia yang berpotensi dijadikan jalur penyelundupan narkotika, sebagai langkah preventif mencegah masuknya narkotika ke tiap wilayah di Indonesia.

C. Meminta pemerintah, imigrasi, dan kepolisian mempelajari modus-modus yang digunakan oleh para penyelundup dan penyalahgunaan narkotika, guna ditentukan langkah penanganan dan pencegahan yang tepat. MPR meminta seluruh pihak sigap dalam menangani dan mencegah terjadinya penyelundupan narkotika.

D. Meminta seluruh stakeholders atau pemangku kepentingan berkomitmen memberantas peredaran, penyalahgunaan, hingga penyelundupan narkotika, dan mengimbau masyarakat untuk berani melaporkan apabila mengetahui terjadinya potensi peredaran, penyalahgunaan, dan penyelundupan narkotika.

3. Pemerintah akan melakukan evaluasi program bebas visa kunjungan dengan berdasarkan tiga prinsip, yaitu timbal balik atau reciprocity, kebermanfaatan, serta keamanan. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah menjadikan evaluasi tersebut sebagai salah satu langkah untuk dapat memaksimalkan potensi kunjungan wisatawan berkualitas ke Indonesia, khususnya warga negara asing/WNA, sehingga tidak menimbulkan persoalan gangguan ketertiban umum, dan perihal penyebaran penyakit dari negara yang belum dinyatakan bebas penyakit tertentu dari World Health Organization/WHO.

B. Meminta pemerintah membuka peluang untuk pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, dan terus memastikan agar kedatangan WNA ke Indonesia memberikan manfaat, mulai dari keuntungan, timbal balik, hingga keamanan.

C. Meminta pemerintah tetap menjaga hubungan diplomasi yang baik dengan berbagai negara, utamanya dengan negara yang banyak datang dan berkunjung ke Indonesia, dan mengimbau kepada WNA yang akan datang ke Indonesia, baik untuk wisata, studi, pekerjaan, maupun keperluan lainnya, agar mengikuti aturan dan ketentuan yang saat ini tengah diberlakukan, sehingga prosedur masuknya WNA ke Indonesia bisa lebih kondusif dan diperhatikan secara saksama.

D. Meminta pemerintah memastikan para wisatawan yang datang ke Indonesia bisa memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia dan memiliki nilai kebermanfaatan yang baik bagi bangsa dan negara, dan tidak menganggu ketertiban, keamanan, dan kesehatan masyarakat Indonesia.

Terimakasih.