RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
RABU, 27 SEPTEMBER 2023
- Banyak anak terkena kasus polusi udara infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat tingginya polusi udara di Jabodetabek. Tren angka pasien anak di IGD bahkan meningkat pesat. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk segera mengambil sikap dalam merespon tingginya kasus ISPA pada anak, yakni dengan mengupayakan sinergi lintas sektor untuk melindungi anak dari paparan polusi udara yang membahayakan kesehatan anak.
B. Meminta pemerintah melalui kerja sama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk berupaya meningkatkan pengetahuan keluarga terutama mengenai dampak polusi udara, dan pentingnya vaksinasi pada anak serta menjaga kesehatan anak melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Sehingga dengan upaya tersebut, diharapkan dapat memberikan edukasi yang baik terkait polusi, imunitas anak serta kebersihan lingkungan seperti di lingkungan rumah. Mengingat peran keluarga dalam melindungi kesehatan anak sangat krusial.
C. Meminta Pemerintah Daerah untuk turut mendukung upaya hingga kebijakan pemerintah pusat, salah satunya dengan memastikan satuan pendidikan menjadi tempat yang aman bagi anak dan dapat memberikan edukasi terkait pola hidup sehat. Termasuk, memastikan satuan pendidikan menyediakan kantin yang sehat, lingkungan yang bersih dan bebas rokok, sehingga proses pembelajaran bagi anak bebas dari risiko penyakit ISPA.
D. MPR meminta pemerintah juga perlu menerapkan regulasi kepada dunia industri untuk mewujudkan ekosistem yang bersih bagi kehidupan keluarga dan anak-anak secara berkelanjutan. Yang mana dapat dilakukan dengan cara tidak boleh membuat/membangun pabrik di lingkungan perumahan serta mematuhi peraturan yang berlaku, utamanya terkait perizinan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- Truk dengan kapasitas muatan berlebihan atau Over Dimension Over Loading/ODOL hingga saat ini masih terus menjadi salah satu permasalahan kendaraan niaga di Indonesia. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah untuk tetap mewajibkan uji KIR bagi para pengusaha yang masih menggunakan angkutan truk, pemerintah harus bersikap tegas terhadap yang melanggar aturan dimensi dan muatan atau truk ODOL, dikarenakan selain menyebabkan jalanan menjadi cepat rusak akibat beban kendaraan yang berlebih, truk ODOL juga banyak menyebabkan terjadinya kecelakaan di jalan.
B. Meminta pemerintah menyusun langkah solutif yang bersifat win-win solution, bagi pengusaha, pemerintah, pengemudi, hingga masyarakat, yang mengarah pada target zero ODOL, dikarenakan penanganan truk ODOL saat ini disinyalir masih terkendala perilaku para pengusaha yang tidak mau diajak duduk bersama dan kerja sama.
C. Meminta pemerintah, dan seluruh stakeholders terkait secara bersama melakukan pembenahan dari hulu hingga hilir, serta pemerintah memastikan adanya kebijakan komprehensif dan diterapkan secara konsisten terkait pemberantasan atau zero truk ODOL.
D. Meminta pemerintah pusat bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian Lalu Lintas untuk menggencarkan pelarangan kendaraan berlebih muatan dan dimensi tersebut memasuki jalan tol, dan memaksimalkan pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor/UPPKB di jalan nasional.
- Maraknya produksi dan penyebaran konten pornografi dan judi daring telah menimbulkan keresahan dan merugikan masyarakat. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah, dalam hal ini seluruh stakeholders terkait, mendesak pelaku konten pornografi dan judi daring menghentikan produksi dan penyebarannya. Serta memastikan para penyelenggara sistem elektronik untuk bertanggung jawab dan memberantas penyebaran konten-konten pornografi dan judi daring.
B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika/Kominfo untuk memblokir atau takedown website yang menayangkan konten negatif, baik yang ditemukan melalui sidak website maupun yang dilakukan secara otomatis melalui sistem apabila ditemukan suatu website maupun aplikasi mengandung konten pornografi maupun judi daring.
C. Meminta seluruh pihak, baik pemerintah, perusahaan penyedia platform digital, atau masyarakat, berkomitmen bersama dalam penanganan konten negatif.
D. Meminta pemerintah bersama DPR dan seluruh stakeholders terkait untuk menyusun aturan terkait penyebaran konten negatif yang juga tidak melanggar kebebasan berekspresi masyarakat.
- Kementerian Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan No. HK.02.02/C/4022/2023 tentang Kewaspadaan Terhadap Penyakit Virus Nipah. ditujukan kepada Pemerintah Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan para pemangku kepentingan terkait. Respon Ketua MPR RI:
A. Mendukung implementasi SE tersebut dengan terlebih dahulu disosialisasikan agar langkah dan kebijakan Kemenkes tersebut dapat dipahami, yang tujuannya dalam rangka mewaspadai masuknya virus Nipah ke Indonesia. Mengingat letak geografis Indonesia berdekatan dengan negara yang melaporkan wabah Nipah sehingga perlunya kewaspadaan yang tinggi melalui kebijakan yang cepat dan tepat.
B. Meminta para pihak terkait, termasuk Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Dinkes Prov/Kab/Kota dan fasyankes di seluruh daerah agar turut melakukan pemantauan kasus virus Nipah baik terhadap orang (awak, personel, dan penumpang), alat angkut, barang bawaan, lingkungan vektor, binatang pembawa penyakit di pelabuhan, bandar udara hingga pos lintas batas negara utamanya yang berasal dari negara terjangkit.
C. Meminta Kemenkes melalui Dirjen P2P mendorong seluruh fasyankes untuk memantau dan melaporkan kasus yang ditemukan sesuai dengan pedoman melalui laporan Surveilans Bebasis Kejadian/Event Based Surveillance (EBS) melalui aplikasi SKDR dan Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC) di nomor atau kanal resmi Kemenkes.
D. Meminta pemerintah mengimbau seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dini dengan melaporkan segera jika ada kasus sindrom demam akut yang disertai gejala pernapasan akut atau kejang atau penurunan kesadaran serta memiliki riwayat perjalanan dari daerah terjangkit.
Terimakasih.
