RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
SELASA 2 MEI 2023

1. Tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Berdasarkan Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12811/MPK.A/TU.02.03/2023 tentang Pedoman Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2023, tema Hari Pendidikan Nasional 2023 adalah “Bergerak Bersama Semarakkan Merdeka Belajar.” Respon Pimpinan MPR RI:

A. Mengucapkan selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional bagi jajaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/Kemdikbudristek dan seluruh masyarakat Indonesia, serta menyampaikan harapan agar pendidikan di Indonesia dapat lebih berkualitas, baik melalui perbaikan kurikulum ataupun peningkatan kapabilitas pengajar atau guru, sehingga bisa melahirkan generasi Indonesia yang cerdas berkarakter, dan memiliki ketangguhan serta kecekatan dalam menghadapi perubahan zaman yang dinamis.

B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemdikbudristek, secara bertahap menyesuaikan tiap satuan pendidikan agar mengacu cara ajar mengajar yang sesuai kurikulum yang ditetapkan pemerintah, serta meminta agar tiap satuan pendidikan dapat memanajemen suasana pendidikan Indonesia yang menggembirakan, penuh antusiasme dan semangat gotong royong, serta banyak melibatkan partisipasi publik.

C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemdikbudristek, memetakan seluruh permasalahan yang ada saat ini di sektor pendidikan, mulai dari permasalahan tenaga pengajar, seperti polemik guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK, kurangnya tenaga pengajar di wilayah terluar, terdepan, tertinggal atau 3T, mutu dan kualitas pendidikan yang belum merata, akses pendidikan ke daerah 3T, guru honorer, upah guru, dan berbagai persoalan lainnya, agar bisa ditemukan solusi terbaik untuk mengatasi berbagai masalah pendidikan di Indonesia guna mewujudkan pendidikan dengan peningkatan kualitas dari masa ke masa.

D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemdikbudristek, mengadakan program bimbingan teknis atau bimtek bagi guru-guru di tiap satuan pendidikan, agar guru dapat menerapkan tata ajar sesuai kurikulum, menghasilkan generasi muda atau anak murid yang berkualitas, dan melaksanakan proses pendidikan dengan perpaduan holistik antara kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual.

E. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemdikbudristek, tetap memperhatikan
kurikulum terkait penerapan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari bagi murid-murid, agar perwujudan cinta tanah air, nilai moral, rasa empati, dan nilai-nilai emosional lainnya dapat diterapkan secara baik dalam kehidupan siswa dan siswi di Tanah Air.

2. Masa depan tenaga kerja Indonesia kedepan menghadapi tantangan dan ancaman diantaranya disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan teknologi otomasi dalam era revolusi industri 4.0, namun tidak didukung dengan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia atau SDM yang memadai, sehingga diperkirakan sekitar 23 juta pekerjaan akan hilang pada 2030. Respon Pimpinan MPR RI:

A. Meminta pemerintah memperhatikan dan mengantisipasi ancaman tersebut, terlebih Indonesia akan memasuki periode bonus demografi di tahun 2030 mendatang. Oleh karena itu, MPR meminta pemerintah melakukan pengembangan kualitas SDM, agar bonus demografi dapat selaras dengan perkembangan teknologi dan ragam pekerjaan yang terus berkembang.

B. Meminta pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah program pemberdayaan dan pengembangan kompetensi dan kapabilitas SDM di tiap wilayah di Indonesia untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja di Indonesia, terutama di bidang teknologi dan digital.

C. Meminta pemerintah tetap mengoptimalkan penciptaan lapangan kerja yang masih harus dilakukan secara manual, dan memberdayakan SDM tenaga kerja secara maksimal di sektor-sektor tertentu yang masih harus dilakukan secara manual tersebut, serta melakukan inovasi di berbagai sektor.

D. Meminta pemerintah harus siap untuk menghadapi segala perkembangan teknologi dan digital, khususnya kesiapan bagi masyarakat yang saat ini berada di wilayah-wilayah yang masih sulit akses, mengingat bahkan saat ini tingkat pengangguran pasca pandemi masih cukup banyak. Oleh sebab itu, MPR meminta pemerintah terlebih dahulu membenahi permasalahan terkait tenaga kerja saat ini.

3. Masih banyaknya pemilih pemula yang belum memiliki KTP elektronik, berdasarkan pencermatan daftar pemilih sementara. Respon Pimpinan MPR RI:

A. Meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk memastikan agar layanan atau fasilitas perekaman hingga penerbitan KTP-el bagi pemilih pemula dapat terus dilaksanakan dengan baik dan lebih digencarkan. Pasalnya fasilitas tersebut sangat penting agar pada hari pemungutan suara Pemilu 2024 seluruh pemilih pemula telah memiliki KTP-el.

B. Mendorong KPU untuk terus melakukan pemutakhiran data pemilih, khususnya pemutakhiran atas potensi pemilih baru untuk dimasukkan ke dalam DPT dengan tujuan menjamin hak pilih bagi seluruh pemilih pemula dalam pemilihan umum secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahuinya.

C. Meminta komitmen Disdukcapil kabupaten/kota sebagai instansi pelaksana pelayanan Adminduk agar terus berupaya menyisir perekaman dan memantau pencetakan KTP-el generasi millenial mulai dari mendatangi sekolah-sekolah, pondok pesantren hingga layanan jemput bola yang dilakukan di mal atau fasilitas umum lainnya sehingga mampu mendorong realisasi perekaman data KTP-el khususnya bagi pemilih pemula untuk tahapan Pemilu 2024.

D. Meminta KPU untuk juga turut concern terhadap pemahaman pemilih pemula tentang pemilu atau pemilihan umum. Oleh karenanya, KPU perlu kembali menggencarkan kembali program sosialisasi KPU goes to school bekerja sama dengan beberapa sekolah tingkat menengah untuk dapat bertemu langsung dengan calon pemilih pemula dan melakukan strategi komunikasi mengenai isu-isu demokrasi. Sehingga diharapkan, dengan upaya tersebut mampu meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu nantinya.

Terimakasih.