RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
SELASA 25 JULI 2023
- Sebuah kapal penyeberangan antardesa yang membawa 40 penumpang tenggelam di Teluk Mawasangka Tengah, Buton Tengah, Sulawesi Tenggara pada Senin (24/7) dini hari. Sebanyak 15 penumpang dilaporkan tewas dan 33 penumpang lainnya dilaporkan selamat. Respon Ketua MPR RI:
A. Menyampaikan dukacita yang mendalam atas insiden tenggelamnya kapal penyeberangan yang memakan korban jiwa tersebut, sekaligus meminta aparat penegak hukum untuk tetap melakukan investigasi mendalam guna mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab kecelakaan kapal tersebut. Pasalnya, tenggelamnya kapal diduga karena kebanyakan penumpang atau kelebihan kapasitas.
B. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kembali concern terhadap standar keselamatan hingga daftar manifes penumpang kapal, dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap transportasi perairan yang ada di Indonesia, mulai dari kelayakan kapal, SOP hingga pengawasan izin operasi kapal. Mengingat, diketahui masih banyaknya kapal tradisional di Indonesia yang beroperasi tanpa memenuhi standar keselamatan karena minimnya pengawasan.
C. Meminta pemerintah dan pihak terkait untuk menggencarkan kembali pembinaan terhadap setiap pengelola transportasi perairan di daerah-daerah serta masyarakat yang menggunakannya. Dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya aspek keselamatan pada moda transportasi laut.
D. Meminta komitmen Dithubla untuk dapat secara rutin memastikan standar keselamatan di setiap kapal baik kapal tradisional maupun modern, benar-benar mengikuti aturan/ketentuan yang berlaku khususnya terkait dengan izin operasionalnya.
- Tidak berlanjutnya partisipasi Rusia dalam inisiatif biji-bijian Laut Hitam berpotensi menimbulkan inflasi pangan dunia, mengingat pasokan pangan dunia tengah tergerus akibat ancaman gagal panen yang salah satunya disebabkan oleh El Nino. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah mewaspadai dampak dari tidak berlanjutnya partisipasi Rusia dalam inisiatif biji-bijian Laut Hitam tersebut terhadap inflasi komoditas utama yang didistribusikan lewat inisiatif tersebut, diantaranya seperti jagung, gandum, dan bunga matahari.
B. Meminta pemerintah menyusun strategi untuk mencegah munculnya dampak inflasi pangan dunia terhadap Indonesia, dengan meningkatkan produksi dalam negeri guna mengendalikan harga.
C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian/Kementan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, yakni Dinas Pertanian setempat, utamanya di daerah dengan sentra produksi jagung, gandum, dan bunga matahari, seperti di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, untuk diberikan insentif serta akses pada bibit unggul, guna meningkatkan hasil produksi dalam negeri yang berkualitas.
D. Meminta pemerintah mengarahkan masyarakat untuk mencari beragam sumber alternatif agar harga bahan baku industri komoditas terkait tidak naik secara signifikan, mengingat kenaikan harga gandum dunia dapat merambat pada produk-produk turunan, seperti kue dan roti, yang banyak dikonsumsi dan dibeli oleh masyarakat.
E. Meminta pemerintah terus memantau hal tersebut dan mengantisipasi potensi kenaikan harga minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil/CPO yang terimbas dari turunnya pasokan minyak bunga matahari di pasar dunia, dengan memastikan ketersediaan stok CPO untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu, baik untuk minyak goreng maupun biodiesel, sebelum melakukan ekspor.
- Realisasi pendapatan kabupaten/kota tergolong masih rendah, yaitu baru 43,21 persen per 21 Juli 2023. Selain itu, realisasi belanja baru 35,41 persen. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah daerah segera mengoptimalkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD agar seluruh pos-pos anggaran dalam APBD tersebut dapat dijalankan dengan maksimal, utamanya yang terkait dengan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
B. Meminta pemerintah pusat memantau realisasi APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar realisasi tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu, sehingga anggaran bisa sepenuhnya dimanfaatkan untuk keberlangsungan program maupun proyek yang ada dalam pos-pos anggaran.
C. Mengingatkan kepada pemerintah daerah bahwa APBD harus direalisasikan secara optimal guna menggerakkan ekonomi, dan harus tersalurkan tepat waktu, baik untuk program yang telah direncanakan maupun untuk masyarakat secara langsung, termasuk pemberian bantuan sosial atau bansos dan berbagai dana insentif lain yang tengah diperlukan masyarakat. Jangan sampai ada penyaluran atau penyerapan yang tertunda karena dapat mempersulit perekonomian masyarakat.
D. Meminta pemerintah pusat duduk bersama dengan pemerintah daerah untuk memetakan permasalahan dan hambatan yang selama ini dihadapi sehingga berdampak pada rendahnya realisasi APBD atau tidak sesuai dengan target seharusnya, agar dapat ditentukan solusi yang tepat agar realisasi APBD ke depannya bisa lebih tepat target, tepat waktu, dan tepat guna.
Terimakasih.
