RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
SENIN, 10 JULI 2023
- Kementerian Keuangan/Kemenkeu resmi menerbitkan aturan soal fasilitas kantor yang diterima karyawan kena pajak yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, menyosialisasikan aturan tersebut kepada pimpinan tiap kantor di seluruh Indonesia secara detail dan komprehensif, agar pihak kantor dapat segera menyesuaikan diri dan mengikuti aturan tersebut.
B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, meminta pihak kantor untuk menghormati dan mematuhi aturan tersebut, yaitu dengan memastikan pembayaran pajak terhadap fasilitas kantor yang telah ditentukan dalam aturan tersebut dapat dilakukan tepat waktu.
C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, memastikan pengawasan terhadap implementasi aturan tersebut dilakukan secara masif, guna mencegah kantor yang terlambat atau tidak membayar pajak fasilitas kantor sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut.
D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, meminta pihak kantor segera menyusun daftar fasilitas kantor apa saja yang dikenakan pajak sesuai peraturan, dan berkomitmen untuk disiplin membayar pajak tepat waktu terhadap fasilitas kantor tersebut.
- Krisis kesehatan mental berpotensi dialami generasi muda di sejumlah daerah di Tanah Air karena sejumlah faktor penyebab. Namun akses para generasi muda tersebut terhadap layanan kesehatan jiwa masih amat terbatas. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah melakukan pemetaan terhadap risiko kesehatan mental yang berpotensi dialami oleh generasi muda di Tanah Air, beserta faktor penyebab dan juga solusi preventif yang bisa dilakukan untuk menekan risiko tersebut, dikarenakan para generasi muda tersebut nantinya akan memimpin Indonesia Emas 1945, sehingga permasalahan kesehatan mental yang bisa berdampak sosial dan ekonomi berkepanjangan serta merugikan kehidupan mereka di masa depan harus segera ditangani dengan baik sejak dini.
B. Meminta pemerintah dengan melibatkan para psikolog untuk memberikan solusi kepada generasi muda agar terhindar dari permasalahan kesehatan mental, diantaranya melalui pemberian penyuluhan, sosialisasi, maupun edukasi, baik yang diselenggarakan secara khusus maupun melalui kurikulum pendidikan di satuan pendidikan.
C. Meminta pemerintah memperluas dan mempermudah akses layanan bantuan dan konseling untuk kesehatan mental, mengingat urgensi peningkatan kesadaran, akses, dan kualitas layanan kesehatan mental di Indonesia harus ditingkatkan, sebab berdasarkan survei terbaru Indonesia National Adolescent Mental Health Survey atau I-NAMHS tahun 2022 menemukan, sekitar 1 dari 20 atau 5,5 persen remaja usia 10-17 tahun didiagnosis memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir, dan sekitar sepertiga atau 34,9 persen memiliki setidaknya satu masalah kesehatan mental atau tergolong orang dengan masalah kejiwaan.
D. Meminta pemerintah mengingatkan orang tua untuk peduli, memperhatikan, dan tidak mengabaikan terkait kesehatan mental anak-anak mereka, dikarenakan anak-anak membutuhkan dukungan terkait kesehatan mental agar dapat tumbuh menjadi generasi muda yang berkualitas.
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi (Stamet) YIA memprediksi terjadinya gelombang tinggi 2,5-4 meter di perairan selatan Pulau Jawa, Senin (10/7). Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah daerah setempat untuk memberikan imbauan kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah pesisir pantai agar tetap tenang namun tetap mewaspadai potensi gelombang tinggi tersebut, disamping meminta BMKG dan pihak terkait untuk melakukan upaya mitigasi bencana sebagai langkah antisipasi dini menghadapi potensi gelombang tinggi, salah satunya dengan memastikan alat pendeteksi (buoy) gelombang berfungsi baik dan maksimal. Mengingat prediksi tinggi gelombang di perairan Pulau Jawa tersebut masuk dalam kategori tinggi.
B. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk turut memperhatikan serta mewaspadai potensi gelombang tinggi di perairan Pulau Jawa yang disampaikan BMKG tersebut, utamanya pada moda transportasi laut. Oleh karenanya, diperlukan kebijakan yang tepat hingga peringatan yang dikeluarkan khusus bagi nelayan, perusahaan kapal hingga wisatawan terkait kondisi perairan dan potensi gelombang tinggi di perairan Pulau Jawa yang bisa membahayakan keselamatan para awak maupun penumpang kapal.
C. Meminta komitmen BMKG dan Pemda untuk secara cepat dan sigap memberikan peringatan dini kepada masyarakat, apabila potensi gelombang tinggi tersebut benar terjadi. Sehingga diharapkan, dengan kesigapan tersebut mampu meminimalisir hingga mencegah adanya korban jiwa.
D. Mengimbau masyarakat, nelayan dan wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu di sekitar wilayah pesisir atau perairan, serta agar selalu waspada dan memantau atau mengupdate informasi terkini dari BMKG maupun pemerintah daerah setempat. Hal tersebut guna meminimalisir dampak dan risiko apabila terjadi gelombang tinggi.
Terimakasih.
