RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
SENIN, 29 MEI 2023
1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 diperkirakan tidak akan mencapai lima persen. Padahal target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 yaitu 5,3 persen. Hal tersebut dikarenakan sejumlah faktor seperti ekonomi global yang melambat, pengetatan fiskal dan moneter, serta ketidakpastian akibat tahun politik. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan/Kemenkeu tetap menjalankan program-program dan kebijakan yang terkait dengan peningkatan perekonomian nasional, dan meminta pemerintah untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan kondisi ekonomi, khususnya pada ekonomi makro.
B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, memperhatikan sejumlah faktor yang diperkirakan menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2023 tidak sampai lima persen, yakni faktor kondisi ekonomi global yang saat ini belum kembali stabil,berlanjutnya kebijakan pengetatan moneter di negara-negara maju, kebijakan fiskal yang lebih ketat, upaya pemerintah menekan utang dan mengembalikan target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN ke bawah 3 persen dari produk domestik bruto/PDB, serta ketidakpastian politik menjelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 yang bisa mendorong keraguan investor.
C. Meminta kepada pemerintah agar dampak dari faktor-faktor tersebut dapat diredam atau diminimalisir, dan menonjolkan sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan perekonomian nasional di tahun 2023, seperti industri logam dasar dan hilirisasi nikel.
D. Meminta pemerintah untuk tetap berkomitmen meningkatkan perekonomian secara bertahap meskipun perlahan, seperti tetap menjaga inflasi agar lebih rendah, mengendalikan defisit transaksi, dan menstabilkan kondisi fiskal negara.
E. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, memperhatikan laju perekonomian nasional tiap triwulannya, guna menentukan langkah dan kebijakan yang diambil ke depannya, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan bisa dilakukan secara bertahap sampai mencapai target atau minimal mendekati target.
2. Direktur Utama LPPOM MUI mengungkapkan, 85 persen Rumah Potong Hewan (RPH) belum bersertifikasi halal. Padahal, sertifikasi halal saat ini menjadi wajib bagi seluruh produsen yang akan mengklaim produknya halal dan akan dipasarkan di Indonesia. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta LPPOM MUI untuk melakukan pemetaan atau penelusuran terhadap RPH di setiap kabupaten/kota yang belum tersertifikasi halal. Dengan begitu, setiap RPH yang terdata dapat didorong untuk mengajukan proses pendampingan sertifikasi nomor kontrol veteriner (NKV) dan halal.
B. Meminta LPPOM MUI menggandeng semua pihak terkait, yakni Kementerian Agama, Baznas dan pemerintah kabupaten/kota dalam program akselerasi sertifikasi RPH halal. Sehingga diharapkan, setiap RPH yang ada sudah melakukan proses sertifikasi halal sebelum jatuh tempo kewajiban penerapan sertifikasi halal RPH pada 17 Oktober 2024.
C. Meminta LPPOM MUI untuk tetap mengedukasi dan menyosialisasikan pentingnya RPH bersertifikasi halal dan memiliki sertifikat NKV, sebagai upaya memenuhi kewajiban terkait jaminan produk halal dan memastikan konsumen memperoleh kualitas produk terbaik.
D. Mendorong di tahun 2023 ini semakin banyak RPH yang bersertifikat NKV dan halal, sehingga para pelaku UMK atau pelaku usaha lainnya semakin mudah dalam mendapatkan bahan dasar daging/hasil jasa sembelihan lainnya yang sudah bersertifikat halal. Mengingat, produk yang berasal dari RPH bersertifikasi halal lebih terjamin higienitasnya dan bisa diperdagangkan antarprovinsi, serta layak dimasukkan pada pasar ritel modern.
Terimakasih.
