RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
SENIN 31 JULI 2023
- Banyak peristiwa kecelakaan maut mobil dan kereta api (KA) akibat minimnya rambu hingga tidak adanya palang pintu di kereta. Respon Ketua MPR RI:
A. Sangat menyesalkan dan menyayangkan peristiwa kecelakaan maut yang kerap terjadi di perlintasan kereta api. Oleh karenanya, MPR mendorong pihak-pihak terkait khususnya PT KAI bersama kementerian terkait agar mengecek fasilitas hingga rambu-rambu yang terpasang dari setiap pintu perlintasan kereta api yang ada, sehingga dapat dipastikan kelayakannya.
B. Meminta Kementerian Perhubungan mendorong seluruh pihak sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dalam hal ini pemerintah daerah provinsi hingga kabupaten/kota dan desa agar melakukan evaluasi keselamatan atas keberadaan perlintasan sebidang di wilayahnya, khususnya mengoptimalkan pengelolaan perlintasan sebidang seperti melengkapi perlengkapan keselamatan atau menutup perlintasan sebidang, sebagaimana hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No 94 Tahun 2018 tentang wewenang untuk penanganan dan pengelolaan perlintasan sebidang antara jalur KA dan jalan dilakukan oleh pemilik jalannya.
C. Meminta PT KAI agar mempertimbangkan pemasangan kamera pengawas di setiap titik perlintasan kereta api. Disamping bersama pihak terkait agar membahas mengenai sanksi tegas bagi pengguna jalan yang melanggar ketentuan ataupun rambu yang ada. Sehingga diharapkan, dengan upaya/langkah ini dapat efektif menekan angka pelanggaran hingga angka kecelakaan di perlintasan kereta api.
D. Meminta PT KAI agar kembali memasifkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pengguna jalan mengenai keselamatan hingga rambu-rambu di perlintasan kereta api, salah satunya mengenai pengguna jalan yang diwajibkan mendahulukan perjalanan KA saat melalui perlintasan sebidang, sesuai UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pasal 124 dan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 114.
E. Mendorong peran aktif semua pihak untuk dapat melakukan peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang, demi keselamatan bersama. Disamping, masyarakat juga diharapkan agar lebih berhati-hati saat berada atau akan melintasi perlintasan sebidang dan disiplin mematuhi rambu-rambu yang terdapat di perlintasan sebidang.
2. Beberapa hari terakhir, pasokan LPG 3kg mengalami gangguan akibat disinyalir adanya agen atau pangkalan yang menjual LPG subsidi 3kg tidak sesuai dengan aturan. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta PT Pertamina untuk menyoroti persoalan tersebut, yakni dengan mengevaluasi dan mendalami permasalahan serta terjun langsung ke lapangan guna mengecek ketersediaan hingga mengawasi proses pendistribusian LPG subsidi tersebut. Sehingga, apabila ditemukan adanya oknum yang menjual tidak sesuai HET atau melakukan penyimpangan terhadap proses pendistribusian hingga penjualan, dapat segera ditindak secara tegas sesuai dengan hukum positif yang berlaku.
B. Meminta PT Pertamina untuk turut melibatkan masyarakat dalam membantu serta mengawasi program LPG subsidi 3kg ini, yakni mulai dengan mengingatkan masyarakat untuk memahami bahwa LPG subsidi peruntukkannya adalah hanya untuk masyarakat yang kurang mampu. Sehingga dengan pemahaman serta bantuan kontrol dari masyarakat tersebut, LPG subsidi yang menggunakan anggaran negara ini benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
C. Meminta PT Pertamina mendorong masyarakat dalam hal ini masyarakat yang berhak/kurang mampu, agar segera melakukan pendaftaran/registrasi pembeli LPG 3kg menggunakan KTP dengan tujuan sebagai bentuk pengawasan alokasi untuk memastikan penjualan tidak melebihi kuota, juga sebagai prioritas bagi masyarakat yang berhak.
D. Meminta komitmen Pertamina untuk terus memastikan ketersediaan LPG subsidi 3kg aman, dengan berupaya menambah pasokan melalui operasi pasar khususnya apabila jumlah konsumsi mengalami peningkatan. Disamping terus memonitor dan mengawasi secara ketat jalannya pendistribusian LPG subsidi agar tidak terjadi kelangkaan maupun permasalahan lainnya.
3. Pendidikan di Indonesia cenderung dinilai berjalan stagnan. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/Kemdikbudristek, mengklasifikasikan penyebab-penyebab yang membuat pendidikan di Indonesia cenderung berjalan lambat, guna dilakukan langkah-langkah solutif untuk menghadapi permasalahan tersebut.
B. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemdikbudristek, mengevaluasi sistem dan kurikulum pendidikan di Indonesia, dan memastikan tenaga pengajar atau guru yang mumpuni dan berkapabilitas, sehingga mampu menghasilkan anak murid generasi penerus bangsa yang berkualitas.
C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemdikbudristek, mengambil contoh sistem pendidikan dari negara-negara yang memiliki pendidikan yang maju, agar bisa diadaptasi dan disesuaikan dengan kultur maupun pendidikan di Indonesia, mengingat penguatan Sumber Daya Manusia/SDM menuju Indonesia unggul berkualitas 2045.
D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemdikbudristek, berkomitmen untuk selalu berupaya maksimal dalam memajukan pendidikan di Indonesia, sehingga pendidikan di Indonesia mampu memberikan kontribusi yang baik untuk bangsa di masa depan.
Terimakasih.
