Respon Ketua DPR RI Atas Isu-Isu Aktual, Rabu (20/03/19)

Pertama : Terkait masih banyaknya korban hilang akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sentani, Jayapura, Papua serta masih belum optimalnya upaya bantuan terhadap masyarakat terdampak banjir bandang, Ketua DPR:

1. Mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tim SAR Gabungan bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) untuk terus melakukan pencarian dan pertolongan bagi korban yang belum ditemukan, mengingat masih ada sekitar 206 orang yang dilaporkan hilang (data dari Polda Papua);
2. Mendorong Kemensos berkoordinasi dengan Pemda melalui Taruna Siaga Bencana (TAGANA) untuk terus memobilisasi pemberian dan penyaluran bantuan kemanusiaan agar kebutuhan para pengungsi dapat disalurkan tepat sasaran dengan memperhatikan informasi dan data yang sudah diverifikasi, mengingat sekitar 6.831 pengungsi yang tersebar di 15 titik pengungsian memerlukan kebutuhan dasar dan mendesak, seperti MCK, air bersih, makanan, pakaian layak, obat-obatan hingga layanan psikososial;
3. Mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk siap siaga dalam menyediakan obat-obatan dan tenaga kesehatan guna mengantisipasi berbagai penyakit yang timbul dan dialami oleh para pengungsi, serta bersama Kemensos membuat klinik trauma healing pasca bencana, guna membangun dan memulihkan kembali mental dan psikis korban terdampak banjir bandang;
4. Mendorong KemenPUPR bersama Pemda untuk segera melakukan upaya jangka panjang dengan membangun kembali rumah-rumah warga terdampak banjir bandang maupun bangunan lainnya, guna menata dan memulihkan kembali kehidupan para korban terdampak, mengingat banyaknya kerugian akibat bencana banjir bandang di Sentani meliputi 350 unit rumah rusak berat, tiga unit jembatan rusak berat, delapan unit drainase rusak berat, empat jalan rusak berat, dua unit gereja rusak berat, satu unit masjid rusak berat, delapan unit sekolah rusak berat, 104 unit ruko rusak berat, dan satu unit pasar rusak berat.

Kedua : Terkait dengan ditangkapnya tiga pemuda (dua diantaranya masih berstatus pelajar SMA) oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat dan Badan Narkotika Nasional Jawa Barat atas dugaan membuat dan menjual narkotika golongan I jenis tembakau gorilla/ ganja sintetis dan dipasarkan secara daring, Ketua DPR:

1. Mendorong Kepolisian besama Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk segera melakukan identifikasi dan menghentikan kegiatan produksi dengan menyita semua peralatan serta menindak tegas pelaku dan mengungkap jaringan distribusi narkotika yang bekerja sama dengan para pelaku;
2. Mendorong Kepolisian dan BNN untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai pemasok bahan baku pembuatan narkotika yang diketahui bahan baku didapatkan dengan mengimpor dari negara Tiongkok, serta meminta Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan pemeriksaan secara detail izin impor obat-obatan yang dapat menjadi bahan baku untuk pembuatan narkotika;
3. Mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama dengan BNN untuk meningkatkan penyuluhan mengenai bahaya dari penyalahgunaan narkotika di sekolah-sekolah (SD, SMP, SMA/SMK) secara masif kepada guru, terutama guru Bimbingan Konseling (BK), dan siswa-siswi, sebagai bentuk antisipasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah;
4. Mendorong Pemerintah Daerah bersama Dinas Pendidikan Daerah dan Kepala Sekolah untuk melakukan inovasi dengan mengadakan kegiatan-kegiatan positif yang melibatkan siswa/siswi antar kelas dan antar sekolah, dan disesuaikan dengan minat masing-masing siswa (seperti mengadakan dinamika kelompok, turnamen olahraga, kegiatan seni antar sekolah, dan membudayakan gemar membaca), yang disertai dengan menyediakan dan mengoptimalkan fasilitas penunjang (Gelanggang Remaja dan perpustakaan daerah), agar dapat dimanfaatkan para pelajar untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat dan minat yang positif;
5. Mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama dengan BNN untuk meningkatkan pengawasan dan segera memblokir serta mengusut situs-situs atau konten di internet (baik website maupun media sosial) yang berisikan transaksi jual-beli narkotika ataupun cara membuat obat-obatan terlarang, mengingat pelaku memanfaatkan internet untuk belajar membuat dan memasarkan narkotika;
6. Mengimbau kepada masyarakat, terutama guru dan orangtua, agar berkoordinasi dengan BNN guna memahami baik alur peredaran narkotika sampai kepada ciri-ciri fisik anak pemakai bahkan yang sudah ketergantungan narkotika, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap pengaruh pergaulan di lingkungan maupun dari internet, guna meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap murid-murid di sekolah dan anak-anak di rumah;
7. Mengimbau kepada seluruh masyarakat agar bersatu dalam memerangi narkotika dengan berperan aktif melaporkan kepada Kepolisian, BNN, ataupun pihak yang berwenang apabila terdapat aktivitas yang mencurigakan, seperti adanya kegiatan produksi narkotika di lingkungan sekitar, serta meminta para orang tua untuk menjaga dan meningkatkan pengawasan kepada anak-anaknya, mengingat generasi muda menjadi target pasar bagi para bandar dan pengedar narkotika.

Ketiga : Terkait masih ada sekitar satu juta rumah warga kurang mampu yang memerlukan bantuan biaya penyambungan instalasi listrik baru dengan daya 450 volt ampere, Ketua DPR:

1. Mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) untuk berkomitmen dalam memberikan bantuan biaya penyambungan listrik baru secara gratis di rumah-rumah warga yang kurang mampu, mengingat masih banyak warga kurang mampu yang belum bisa membayar biaya sambungan listrik;
2. Mendorong Kementerian ESDM bersama Pemda untuk mendata daerah yang belum mempunyai instalasi dan jaringan listrik, guna mempermudah dalam mempersiapkan seluruh keperluan, baik sarana, prasarana, dan infrastruktur yang memadai, agar kebutuhan penyambungan instalasi listrik baru tersebut dapat terealisasi secara maksimal;
3. Mendorong Kementerian ESDM bersama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk tetap meningkatkan penggunaan kandungan lokal (tingkat kandungan dalam negeri/TKDN) dalam memenuhi seluruh kebutuhan proyek pembangkit listrik, guna mengimbangi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan elektrifikasi di Indonesia;
4. Mendorong Kementerian ESDM untuk dapat secara maksimal memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akses listrik dengan harga yang terjangkau, sehingga fasilitas listrik tidak menjadi beban dan seluruh masyarakat Indonesia dapat memiliki akses terhadap penggunaan listrik;
5. Mengimbau seluruh masyarakat, terutama bagi yang daerahnya sudah teraliri listrik, untuk dapat menggunakan listrik secara hemat dan efisien.

Keempat : Terkait dengan batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2018 pada tanggal 31 Maret 2019 dan pelaporan SPT Tahunan Badan Usaha pada tanggal 20 April 2019, Ketua DPR mengingatkan kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai Wajib Pajak (WP), khususnya Anggota DPR RI dan pegawai yang bekerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI agar memenuhi kewajiban perpajakan dengan segera melaporkan SPT tahun pajak 2018 secara elektronik, baik menggunakan e-Filing maupun e-Form di portal DJP online. (Bamsoet)