Respon Ketua DPR RI Atas Isu-isu Aktual, Selasa (08/01/19)

Pertama : Terkait dugaan tidak adanya izin bagi Visa Facilitation Services (VFS) Tasheel sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Arab Saudi untuk melakukan perekaman biometrik di Indonesia bagi warga negara indonesia (WNI) yang ingin melakukan ibadah umrah. Ketua DPR:

1. Mendorong Kementerian Agama (Kemenag) berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memanggil duta besar Arab Saudi untuk mengklarifikasi keberadaan dan memastikan legalitas bagi VFS Tasheel untuk melakukan perekaman biometrik bagi WNI sebagai syarat bagi pembuatan Visa Facilitation Services tersebut, mengingat penyelenggaraan umroh di Indonesia mengacu kepada UU No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umroh dan Haji;
2. Mendorong Kemenag meminta VFS Tasheel agar segera mengurus perizinan terkait perekaman data biometrik bagi WNI di Indonesia, di Kemenag dan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Ditjen Imigrasi, serta melengkapi sarana dan prasarana termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal agar tidak menyulitkan calon Jemaah umroh Indonesia dalam menunaikan ibadah umroh;
3. Mendorong Kemenag untuk mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Indonesia mengenai perekaman biometrik sebagai persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi bagi calon jemaah umroh;
4. Mendorong Kemenag untuk menetapkan lokasi atau tempat pengambilan data biometrik bagi WNI agar memberikan kemudahan bagi WNI dalam melakukan pengurusan persyaratan menunaikan ibadah umroh.

Kedua : Terkait persoalan anggaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) seperti belum adanya anggaran sewa gedung untuk menampung kebutuhan logistik 2019 di tingkat panitian pemilihan kecamatan (PPK) di Kabupaten Cianjur Jawa Barat, dan  sulitnya pendistribusian logistik Pemilu 2019 oleh KPU Sumenep, Jawa Timur karena sebagian wilayahnya merupakan kepulauan, Ketua DPR:

1. Mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memberikan izin penggunaan fasilitas guna menampung kebutuhan logistik Pemilu 2019 di Kab. Cianjur, Jawa Barat serta meminta aparat Kepolisian RI untuk mengamankan gudang-gudang logistik Pemilu 2019 tersebut;
2. Mendorong Kepolisian RI untuk memberikan bantuan sarana transportasi seperti bantuan helikopter kepada KPU Sumenep dalam pendistribusian logistik Pemilu 2019, terutama untuk di daerah kepulauan.

Ketiga : Terkait bulan Januari sebagai puncak dari musim penghujan, sehingga berpotensi memicu bencana seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, tanah bergerak, angin kencang, maupun pohon tumbang disejumlah wilayah Indonesia, Ketua DPR:

1. Mendorong pemerintah untuk memberikan imbauan kepada seluruh masyarakat agar dapat mengantisipasi dampak dari puncak musim hujan pada bulan Januari ini, terutama masyarakat yang tinggal di dekat daerah aliran sungai/DAS untuk mewaspadai potensi terjadinya banjir, banjir bandang, tanah longsor, tanah bergerak, angin kencang, maupun pohon tumbang;
2. Mendorong Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk meningkatkan kesiapan fasilitas, terutama melakukan pertolongan terhadap korban dalam menghadapi bencana yang mungkin terjadi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, tanah bergerak, angin kencang, maupun pohon tumbang, terutama mengantisipasi dan mencari solusi terhadap wilayah-wilayah yang masih terisolasi atau sulit akses;
3. Mendorong Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) selalu meng-update kondisi cuaca serta bekerja sama dengan lembaga penyiaran (publik/swasta) dalam menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat;
4. Mendorong BMKG bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam menyampaikan informasi cuaca khususnya untuk kepentingan transportasi udara (kepentingan penerbangan melalui Air Traffic Control/ATC), transportasi laut/danau/sungai (nakhoda kapal), dan transportasi darat.

Keempat : Terkait dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan terjadi anomali iklim El-Nino moderate yang diprediksi pada bulan Januari-Februari 2019 dan kesiapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menghadapi potensi kebakaran lahan selama El-Nino, Ketua DPR:

1. Mendorong BMKG memberikan informasi ter-update mengenai potensi munculnya titik api di lahan rawan kebakaran agar KLHK melalui Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) dapat berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan lembaga terkait untuk melakukan upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran lahan;
2. Mendorong KLHK melalui Satgas Karhutla untuk secara aktif melakukan patroli serta terus melakukan upaya-upaya guna mencegah terjadinya kebakaran dan kerusakan hutan, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
3. Mendorong Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk mengantisipasi apabila terjadi kebakaran hutan yang disebabkan oleh El-Nino dengan mempersiapkan hujan buatan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh BPPT dalam memadamkan kebakaran hutan;
4. Mengimbau kepada seluruh pihak baik masyarakat maupun perusahaan untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan serta tidak membuka lahan dengan cara membakar, sehingga tidak menimbulkan terjadinya karhutla. (Bamsoet)