Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Senin 13 September 2021

1. Makin tergerusnya pendapatan dan akses pekerjaan di tengah situasi pandemi covid-19, yang diprediksi juga masih menjadi kekhawatiran masyarakat saat pasca pandemi nantinya. Hal tersebut tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen/IKK pada Agustus 2021 menjadi persentase terendah dalam 12 tahun terakhir ini, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah untuk mengupayakan penyelesaian terbaik dari menurunnya pendapatan dan akses pekerjaan melalui pengkajian dan melakukan riset mengenai tuntutan dan kebutuhan harian masyarakat dalam berbagai sektor di tengah pandemi hingga pasca pandemi nantinya, seperti kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sektor pendidikan ataupun kesehatan yang masih cenderung berbiaya tinggi saat ini.

B. Meminta pemerintah mengoptimalkan pergerakan ekonomi melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah/UMKM secara aman di tengah relaksasi pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat/PPKM guna melancarkan kembali roda perekonomian masyarakat.

C. Meminta pemerintah memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak pandemi, seperti pemberian stimulus pada pelaku usaha ataupun pemberian dana bantuan sosial/bansos. Pembenahan dan verifikasi data yang valid diperlukan agar jaring pengaman sosial dapat menyentuh target yang tepat.

D. Meminta pemerintah memperhatikan secara sungguh-sungguh mengenai penyediaan lapangan kerja di tengah maupun pasca pandemi nantinya. Agar jumlah dan kebutuhan lapangan kerja dapat disesuaikan dengan jumlah dan kemampuan sumber daya manusia/SDM atau angkatan kerja yang tersedia, pendidikan dan pelatihan bagi para angkatan kerja perlu lebih banyak menggunakan kemajuan ilmu dan teknologi.

E. Meminta pemerintah memetakan persoalan-persoalan yang semakin berkembang di tengah pandemi, seperti permasalahan pengangguran, pemutusan hubungan kerja, dan lowongan pekerjaan, sehingga pemerintah bisa melakukan perencanaan konkret yang strategis dan solutif agar Indonesia dapat bangkit dari keterpurukan akibat dampak pandemi.

F. Meminta pemerintah terus membangun optimisme masyarakat dalam pemulihan berbagai sektor yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan ekonomi. Salah satunya, pemerintah dapat memperhatikan indikator dari Indeks Kondisi Ekonomi/IKE yaitu penghasilan saat ini, ketersediaan lapangan kerja, dan pembelian barang tahan lama.

2. Pemerintah memutuskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional/PON Papua 2020 dapat disaksikan secara langsung oleh masyarakat Papua dengan syarat penerapan protokol kesehatan yang ketat dan menunjukkan bukti telah divaksinasi, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga/Kemenpora bersama pemerintah daerah/Pemda agar menyikapi keputusan pemerintah tersebut harus berhati-hati dan mempertimbangkan berbagai dampak kebijakan yang akan diambil, sebab pemda diharapkan dapat belajar dari kasus di negara lain yang tiba-tiba mengalami lonjakan angka kasus covid-19 dikarenakan menyelenggarakan kegiatan, salah satunya kegiatan olahraga, yang menimbulkan kerumunan.

B. Meminta Kemenpora mengkaji kebiasaan/habbit masyarakat setempat atau calon penonton langsung PON Papua 2020, agar dapat menerapkan protokol kesehatan/prokes secara disiplin. Hasil dari kajian tersebut dapat menjadi acuan sebelum memutuskan diizinkannya masyarakat untuk menonton langsung penyelenggaraan PON Papua 2020.

C. Meminta Kemenpora segera menuntaskan penyediaan fasilitas dan peralatan PON Papua yang sudah disesuaikan dengan protokol kesehatan yang berlaku dikarenakan penyelenggaraan PON Papua 2020 akan segera berlangsung pada 2 Oktober 2021.

D. Meminta penyelenggara PON menyosialisasikan secara masif mengenai prosedur dan seluruh persyaratan untuk pendaftaran masyarakat yang ingin langsung menyaksikan penyelenggaraan PON Papua 2020, dan memastikan masyarakat memahami dan tidak menimbulkan kerumunan orang yang berpotensi menyebabkan terbentuknya kluster covid-19 yang baru. Apabila penyelenggaraan PON menggunakan aplikasi PeduliLindungi, agar dipastikan aplikasi tersebut dapat berjalan lancar sebab akan banyak masyarakat yang mengakses.

E. Meminta Kemenkes dan Pemda mempercepat penyelenggaraan pemberian vaksinasi di Kota dan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Merauke, dan Mimika, bukan hanya untuk kebutuhan PON semata, melainkan untuk kesehatan dan keamanan masyarakat setempat.

F. Meminta Kemenpora dan Pemda menjamin diselenggarakannya PON Papua 2020 berjalan lancar dan sukses serta tidak akan menimbulkan kluster baru covid-19, baik kluster di antara atlet maupun kluster penonton.

3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memaparkan hingga Kamis (9/9) sudah ada 409.217 sekolah yang diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Sekolah-sekolah itu berasal dari 471 daerah kabupaten/kota yang berada di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 sampai Level 3, respon Ketua MPR RI:

A. Mengapresiasi langkah kebijakan yang diambil Kemendikbudristek mengenai PTM terbatas sebagai upaya menjaga kualitas pembelajaran pada masa pandemi. Namun, berharap agar seluruh komponen pendidikan tetap waspada terhadap penyebaran dan penularan Covid-19 pada ujicoba pelaksanaan PTM terbatas tersebut, jangan sampai terbentuk kluster baru di lingkungan pendidikan yang akan menghambat pelaksanaannya.

B. Meminta pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan satuan tugas di tiap sekolah benar-benar bekerja efektif dalam mengawasi, menjaga serta memantau pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan pendidikan. Hal ini penting, guna mencegah terjadinya pelanggaran prokes di lingkungan sekolah, disamping menjaga kedisiplinan satuan pendidikan ditengah era new normal.

C. Meminta Dinas Pendidikan bersama pihak sekolah untuk dapat mengevaluasi pelaksanaan PTM terbatas secara berkala, agar diketahui kendala dan kekurangan yang harus dipenuhi pihak sekolah dan pemda, termasuk memastikan peserta didik telah memahami tentang prokes pencegahan Covid-19 selama beraktivitas diluar rumah atau di lingkungan sekolah. Mengingat, evaluasi harus terus dilakukan guna menilai dampak PTM sehingga kedepannya dapat diterapkan kebijakan yang lebih baik dalam mendukung pelaksanaan PTM terbatas.

D. Meminta komitmen seluruh satuan pendidikan untuk benar-benar disiplin melaksanakan prokes serta mematuhi aturan atau SOP yang berlaku terkait pelaksanaan PTM terbatas, agar tiap sekolah dapat terus melanjutkan PTM.

E. Meminta pemerintah untuk memprioritaskan pemberian vaksinasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan, hal ini untuk menunjang upaya pemerintah dalam melakukan pembelajaran tatap muka.

4. Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan, data yang dihimpun Kemenkes menunjukkan 2,24 persen warga negara Indonesia yang kembali dari perjalanan luar negeri dan sebanyak 0,83 persen WNA teridentifikasi positif ketika dites di pintu masuk Indonesia.Padahal, mereka dinyatakan negatif di negara keberangkatannya, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta Kemenkes untuk tidak lengah dan fokus kepada WNI yang kembali atau wisatawan dari negara asal yang memiliki catatan positif Covid-19 tinggi pada saat datang ke Indonesia, sebagai upaya pencegahan dan kewaspadaan kemungkinan meningkatnya kembali kasus Covid-19 akibat pelaku perjalanan internasional.

B. Meminta semua pihak untuk ikut berpartisipasi dalam memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk Indonesia guna mencegah penularan Covid-19 dari pelaku perjalanan internasional, terutama varian baru Covid-19 Mu.

C. Meminta Kemenkes untuk terus melakukan pemantauan terhadap varian Mu yang saat ini menyebar di 46 negara, serta terus melakukan koordinasi dengan perwakilan dari 46 negara tersebut, selanjutnya menugaskan petugas di pintu masuk negara sekaligus menyusun berbagai kebijakan termasuk menutup sementara pintu masuk ke Indonesia bagi 46 negara tersebut, untuk mengantisipasi kemungkinan masuknya varian yang dikatakan memiliki potensi kebal terhadap vaksin.

Terima kasih