Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Senin 6 Juni 2022

1. Tiga calon jamaah haji (calhaj) gagal berangkat ke Tanah Suci karena positif Covid-19 saat dilakukan tes PCR sebelum memasuki asrama haji. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah dan mendukung Kementerian agama serta panitia penyelenggara ibadah haji untuk dapat menunda keberangkatan calon jamaah haji tersebut, dan melalui Kementerian Kesehatan segera memberikan penanganan khusus bagi para calon jamaah yang teridentifikasi positif Covid-19, serta terus memantau kesehatannya hingga dinyatakan pulih dan bisa mengikuti ibadah haji pada kloter berikutnya.

B. Meminta kepada panitia penyelenggara haji untuk terus mengingatkan dan memberikan imbauan khusus kepada para calon jamaah haji yang belum berangkat ke Tanah Suci, agar membatasi aktivitas dan tetap menjaga protokol kesehatan terutama saat mendekati waktu keberangkatan.

C. Meminta panitia penyelenggara haji untuk dapat memastikan para calon jamaah haji sudah memahami dan dapat mematuhi seluruh aturan yang berlaku baik yang ditetapkan Tanah Air ataupun yang ditetapkan oleh Arab Saudi, khususnya terkait protokol kesehatan. Hal ini demi kelancaran calon jamaah haji saat beribadah di Tanah Suci.

D. Meminta komitmen para panitia dan petugas kesehatan untuk terus melakukan pemantauan kesehatan para jamaah haji khususnya selama beribadah di Saudi, terutama melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin kepada para jamaah yang memiliki risiko tinggi terlebih ditengah suhu panas Saudi yang mencapai 43 derajat.

2. Ditemukan adanya vaksin Covid-19 kedaluwarsa atau melewati batas waktu untuk digunakan. Seperti halnya yang terjadi di Provinsi Bengkulu yang menyebutkan, sebanyak 68 ribu dosis vaksin Covid-19 dari berbagai jenis yang telah memasuki masa kedaluwarsa. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera memusnahkan vaksin yang telah kedaluwarsa tersebut, disamping bersama pemerintah daerah untuk mendata keseluruhan vaksin-vaksin Covid-19 yang belum dan akan memasuki masa kedaluwarsa agar vaksin tersebut dapat segera dimanfaatkan secara baik untuk diberikan kepada masyarakat yang belum divaksin.

B. Meminta pemerintah daerah untuk terus berupaya menggencarkan vaksinasi Covid-19 dengan sistem jemput bola, mulai dari kelompok anak, lansia hingga masyarakat umum agar mencapai kekebalan komunal disamping mencegah stok vaksin terbuang akibat kedaluwarsa.

C. Meminta komitmen pemerintah untuk terus menjaga dan memberikan jaminan keamanan, kemanfaatan dan mutu/kualitas berbagai vaksin Covid-19 yang ditetapkan berdasarkan data uji stabilitas produk vaksin.

3. Rencana kebijakan pemerintah menaikkan tarif wisata ke Stupa Candi Borobudur, yakni dari sebelumnya Rp 50.000 menjadi Rp 750.000 bagi turis lokal, yang menimbulkan pro kontra di masyarakat. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah untuk membahas kenaikan tersebut secara komprehensif baik alasan maupun tujuan yang hendak dicapai, dan juga menjelaskan kepada masyarakat bahwa rencana kenaikan tarif untuk naik ke area stupa Candi Borobudur dan adanya pembatasan kuota pengunjung merupakan upaya pemerintah untuk menjaga Warisan Budaya Dunia tersebut, mengingat sebagai situs sejarah, Candi Borobudur memiliki berbagai kerentanan dan juga ancaman kerusakan yang harus tetap terjaga. Disamping itu pemerintah harus menjelaskan ke masyarakat bahwa tarif wisata Rp50.000 tetap masih diberlakukan untuk kawasan masuk wisata di area Candi Borobudur.

B. Meminta pemerintah secara terbuka menjelaskan kepada masyarakat selain menjaga warisan budaya ada indikator-indikator yang mengharuskan kenaikan tarif wisata ke Stupa Candi Borobudur tersebut, agar masyarakat dapat memahami alasan ditetapkannya besaran Rp 750.000 menjadi tarif masuk Stupa Borobudur. MPR berharap sebelum menetapkan kenaikan tarif pemerintah harus mendengar masukan dan pendapat masyarakat terkait dengan wacana kenaikan tarif untuk turis lokal tersebut.

C. Meminta pemerintah, ketika nanti telah menerapkan tarif wisata sesuai kenaikan yang telah ditetapkan, untuk memantau dan melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai apakah besaran tarif wisata ke Stupa tersebut dapat membantu perawatan atau maintenance Stupa di Candi Borobudur yang saat ini memang membutuhkan pembenahan akibat sejumlah pelapukan yang terjadi selama ini akibat perubahan iklim, erupsi gunung berapi, gempa bumi, dan juga perilaku pengunjung yang suka melakukan vandalisme.

D. Meminta agar besaran tarif yang akan ditetapkan pemerintah tersebut nantinya dapat disesuaikan dan terus dikaji apabila hasil dari evaluasi mendapati besaran tarif tersebut masih terlalu tinggi. MPR juga meminta pemerintah untuk mengajak masyarakat secara bersama-sama menjaga kelestarian warisan budaya bangsa Indonesia, salah satunya Candi Borobudur, dan mengajak masyarakat untuk memahami bahwa perlu treatment khusus untuk mewujudkan upaya itu, namun diharapkan hal tersebut juga tidak membebani masyarakat mengingat warisan Candi Borobudur merupakan salah satu wisata sejarah yang juga perlu terus dilestarikan dari generasi ke generasi.

4. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial/Kemensos, mulai menerapkan penggantian program bantuan sosial/bansos menjadi pemberdayaan ekonomi bagi 1 juta warga miskin, namun kebijakan itu dinilai oleh sejumlah pihak tidak tepat dilaksanakan sekarang karena saat ini daya beli rakyat miskin sedang anjlok akibat dampak pandemi covid. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta Kemensos, untuk berpikir dengan cerdas melaksanakan program tersebut, seperti membentuk kelompok kecil sebagai projek uji coba keberhasilan program tersebut, mengingat jika program pemberdayaan ekonomi bagi 1 juta warga miskin tersebut diterapkan dalam waktu dekat dan hanya diperuntukkan bagi warga yang lolos asesmen sebab kuota terbatas akan menghadapi kendala besar, karena saat ini daya beli masyarakat kurang mampu atau miskin sedang anjlok akibat kenaikan harga komoditas dan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi covid-19.

B. Meminta Kemensos selanjutnya merincikan target dan proses asesmen dari program baru tersebut, dan mengevaluasi berdasarkan daya beli dan perkembangan perekonomian masyarakat saat ini, dikarenakan program baru tersebut berpotensi memunculkan resistensi, utamanya dari masyarakat yang bahkan masih terbebani dan kesulitan akibat imbas kenaikan harga kebutuhan pokok, dampak pandemi, dan tidak lagi mendapatkan dana bansos.

C. Mengingatkan Kemensos, tujuan dari pengalihan program bansos ke program pemberdayaan tersebut untuk menciptakan keadilan dan pemerataan bantuan bagi masyarakat, dan juga sebagai upaya mendorong pergerakan ekonomi rakyat. oleh sebab itu MPR meminta pemerintah menjamin jangan sampai ada warga miskin yang tertinggal atau luput dari program pemberdayaan ini sebab masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan ekonomi dari pemerintah sampai mereka benar-benar bisa pulih dari kesulitan ekonomi.

Terimakasih.