Respon Isu Aktual Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Senin 9 Agustus 2021

1. Penularan covid-19 di luar pulau Jawa dan Bali semakin meluas, terlebih lagi seiring dengan semakin merebaknya varian Delta, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah daerah/Pemda untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang meluas dengan memperketat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat/PPKM di wilayahnya, sehingga dengan adanya pembatasan mobiltas warga diharapkan dapat memutus rantai penyebaran Covid’19 di masyarakat. Pemda juga tidak perlu terburu-buru menurunkan level PPKM dalam laporannya.

B. Meminta Pemda bekerja sama dengan Satuan Tugas/Satgas Penanganan Covid-19 Daerah untuk memperhatikan dan mendata kebutuhan penanganan covid-19 di fasilitas-fasilitas kesehatan, seperti oksigen, ruang isolasi, tempat tidur pasien, obat-obatan, dan fasilitas lainnya, sehingga Pemda dapat mengetahui kebutuhan untuk penanganan covid-19 di setiap fasilitas kesehatan dan segera memenuhi kelengkapan fasilitas tersebut. Pemda bersama Satgas Penanganan Covid-19 juga perlu mempersiapkan fasilitas kesehatan atau rumah sakit darurat untuk mengantisipasi apabila terjadi lonjakan covid-19.

C. Meminta Pemda bersama Satgas Penanganan Covid-19 meningkatkan jumlah pelacakan terhadap orang yang kontak erat dengan orang yang positif terpapar virus corona, serta berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan/Kemenkes dalam melaksanakan tes Covid-19 sesuai dengan target yang ditentukan pemda, sehingga tes covid-19 di daerah dapat diperbanyak sesuai dengan target yang telah ditetapkan bersama.

D. Meminta Kemenkes mendorong pemda untuk segera merealisasikan anggaran Covid-19, tidak hanya fokus pada daerah-daerah yang memiliki angka kasus covid-19 yang tinggi, namun fokus kepada seluruh daerah di Indonesia.

E. Meminta Kemenkes memberikan perhatian ekstra kepada daerah dengan kasus covid-19 yang tinggi, dan tetap melakukan upaya preventif terhadap daerah dengan kasus aktif covid-19 yang rendah, agar kasus penyebaran virus corona tidak semakin meluas.

F. Meminta Kemenkes memperluas cakupan vaksin di setiap daerah, sebab selain vaksin dapat meningkatkan daya imun tubuh juga dapat menekan dampak negatif pada orang yang terpapar virus corona, serta dapat menekan angka kematian akibat covid-19.

G. Meminta Kemenkes bekerja sama dengan para ahli virus untuk melakukan analisis mendalam mengenai berbagai faktor penyebab terjadinya fluktuasi jumlah kasus covid-19, serta mendalami pola kematian di masyarakat akibat covid-19, khususnya kematian yang terjadi di rumah sakit.

H. Meminta Kemenkes mengevaluasi belum tercapainya target tes covid-19 sebanyak 400.000 tes per hari, masih rendahnya upaya pelacakan atau tracing, serta belum tercapainya target vaksinasi 2 juta dosis dalam sehari. sehingga didapat metode yang cocok dalam pelaksanaan jumlah tes per hari dan program vaksinasi sesuai target.

I. Meminta Kemenkes memaksimalkan pelayanan kepada pasien covid-19 melalui telemedicine, sebab hal tersebut sangat bermanfaat dan pentingnya khususnya bagi pasien covid-19 yang melakukan isolasi mandiri dan sulit mendapatkan akses pengobatan.

2. Maraknya pemalsuan hasil tes reaksi rantai polymerase (tes PCR) di sejumlah daerah, yang mengancam upaya pengendalian penularan dan penanganan covid-19, serta membahayakan keselamatan warga, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta Kementerian Kesehatan/Kemenkes, selain menetapkan rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang berhak melakukan PCR dan mengeluarkan hasil tes, juga mengevaluasi maraknya pemalsuan tes PCR di sejumlah wilayah di tanah air, sehingga ke depannya dapat dilakukan langkah yang tepat guna mencegah pemalsuan tes PCR.

B. Meminta Kemenkes bersama aparat Kepolisian untuk menelusuri tindak pemalsuan surat hasil PCR, serta menindak tegas seluruh pihak yang terbukti melakukan pemalsuan tes PCR, sebab hal tersebut dapat membahayakan kesehatan diri sendiri maupun orang lain di sekitar.

C. Meminta Kemenkes mencari upaya untuk dapat memperketat pengawasan dilakukannya tes PCR, dan mencari upaya agar hasil tes PCR tidak dapat dipalsukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dengan memberi tanda khusus atau menggunakan kertas khusus yang tidak diperjualbelikan secara umum di pasaran.

D. Meminta komitmen dari seluruh pihak agar tidak memalsukan tes covid-19 yang seharusnya dilakukan secara resmi di fasilitas kesehatan atau laboratorium yang sudah terafiliasi dengan Kemenkes.

E. Meminta Kemenkes mempertimbangkan untuk menurunkan biaya tes PCR agar dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat, sebab dengan diturunkannya biaya PCR, dapat meminimalisir terjadinya pemalsuan hasil tes, sebab selama ini banyak masyarakat yang merasa biaya PCR mahal dan menyebabkan mereka mencari jalur tes lain yang lebih cepat, mudah, dan murah sebagai syarat untuk melakukan perjalanan atau aktivitas lainnya.

F. Meminta Kemenkes agar menyeragamkan dalam memberlakukan tes covid-19 untuk seluruh moda transportasi, sebab saat ini hanya moda transportasi penerbangan saja yang wajib memberlakukan tes PCR. Seluruh moda transportasi seharusnya menggunakan syarat metode tes covid-19 yang sama, sehingga banyak hal yang perlu dievaluasi dan disesuaikan agar tidak terjadi kembali pemalsuan tes PCR.

3. Data laporan warga yang dihimpun Satgas penanganan Covid-19 selama Juli 2021 menyebutkan, ada 29 aduan terkait pelanggaran sekolah tatap muka saat PPKM Juli 2021, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk segera merespon dan menindaklanjuti banyaknya aduan terkait pelanggaran sekolah tatap muka tersebut, dengan memberikan peringatan baik secara tertulis ataupun lisan kepada sekolah yang melakukan sekolah tatap muka, guna mencegah penyebaran Covid-19 atau munculnya kasus penularan di lingkungan sekolah.

B. Meminta pemerintah daerah dan Satgas Covid-19 daerah untuk memperketat pengawasan terhadap sekolah yang memberlakukan pembelajaran tatap muka, agar tidak terulang pelanggaran serupa.

C. Meminta Kemendikbudristek untuk dapat mengevaluasi kebijakan sekolah tatap muka ditengah situasi pandemi yang masih tidak menentu, mengingat ratusan anak tercatat meninggal akibat infeksi Covid-19 sementara sarana sekolah dan vaksinasi tenaga pendidik masih belum merata dan memadai.

D. Meminta pemerintah maupun pihak sekolah agar dalam memutuskan pembukaan sekolah tatap muka untuk tetap memperhatikan faktor risiko penularan dan kedisiplinan terhadap kepatuhan protokol
kesehatan, sekalipun di wilayah yang berada di zona hijau atau kuning.

E. Meminta komitmen pemerintah untuk terus berupaya memfasilitasi ketersediaan sarana protokol kesehatan sekolah, fasilitas kesehatan meliputi akses ke medis hingga menggencarkan vaksinasi bagi tenaga pendidik. Mengingat, tingkat kerawanan infeksi di sekolah makin meningkat karena belum semua tenaga pendidik mendapat vaksin.

4. Kasus pungutan liar (pungli) pada penyaluran bantuan sosial (bansos) Covid-19 masih terus bermunculan. Yang terbaru, terjadi pada salah seorang warga Kabupaten Karawang Jawa Barat yang melaporkan kasus pemotongan bansos tunai Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 300 ribu ke Kejaksaan Negeri Karawang, respon Ketua MPR RI:

A. Menyesalkan masih terjadinya kasus pungli yang dirasakan oleh warga terdampak pandemi, dan meminta pemerintah bersama aparat untuk segera menindaklanjuti kasus pungli tersebut, atas dasar laporan warga Karawang tersebut.

B. Meminta Kemensos bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk terus mengusut tuntas kasus-kasus pungli yang terjadi, serta meminta aparat agar tidak segan menindak oknum pelaku pungli bansos, dan terhadap perbuatannya dapat dikenakan sanksi pidana agar ada efek jera.

C. Meminta Kemensos bersama aparat untuk meningkatkan pengawasan terutama terhadap setiap pendistribusian bansos bagi keluarga penerima manfaat (KPM), sebagai upaya pemerintah dalam mencegah berulangnya kasus pungli dana bansos.

D. Meminta masyarakat khususnya keluarga penerima manfaat bansos untuk tidak ragu melaporkan kepada aparat atau Kemensos apabila ditemukan atau mengetahui adanya pungli pada penyaluran dana bansos.

Terima kasih.