RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
KAMIS 14 DESEMBER 2023
1. Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan calon jamaah haji 1445 Hijriah/2024 M yang masuk ke daftar antrean sudah bisa mencicil pelunasan biaya haji seiring dengan telah ditetapkannya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp 56 juta. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta Kemenag untuk terlebih dahulu menetapkan daftar tunggu jemaah calon haji yang berhak mencicil pelunasan biaya haji, kebijakan ini dimaksudkan untuk memudahkan atau meringankan biaya perjalanan haji bagi para calon jamaah haji.
B. Meminta Kemenag menugaskan jajaran Kanwil Kemenag untuk segera menyampaikan sosialisasi mengenai kebijakan baru Kemenag tersebut, yang mana jamaah haji reguler dapat melakukan pelunasan Bipih secara cicil atau bertahap melalui rekening masing-masing.
C. Meminta Kemenag agar menjelaskan secara detil kepada para jamaah, terkait skema cicilan juga syarat pelunasan biaya haji termasuk batas waktu yang diberikan pemerintah untuk para jamaah bisa melunasinya. Salah satunya mengenai kebijakan pemenuhan istitha’ah kesehatan sebelum jamaah melakukan pelunasan.
D. Mendorong kebijakan baru ini benar-benar mampu meringankan beban para calon jamaah yang akan berangkat pada musim haji 1445 H/2024, disamping meminta pemerintah agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap implementasi dari kebijakan baru tersebut agar sesuai dengan target atau tujuan yang diharapkan pemerintah.
2. Ditemukan judi daring di Indonesia yang terkait dengan bisnis perjudian di Kamboja dan diduga melibatkan pekerja dan pemodal dari Indonesia. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta Aparat Kepolisian melalui Tim sibernya untuk mengusut tuntas temuan judi daring tersebut, serta menelusuri keterlibatan seluruh oknum atau pihak dari Indonesia yang terlibat. MPR meminta pihak Kepolisian agar bertindak tegas dan melakukan penangkapan kepada pihak terlibat dan memberikan sanksi hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
B. Meminta pemerintah dan Kepolisian dalam mengungkap kasus judi daring dengan menyampaikan ciri-ciri perjudian daring, agar masyarakat tidak terjebak, dan mengatur langkah untuk mencegah meluasnya judi online di Indonesia.
C. Meminta pemerintah menyusun dan mempersiapkan langkah untuk menangani maraknya kasus perjudian di Indonesia, yang saat ini bahkan sudah terjadi lintas negara, guna mewujudkan Indonesia yang bebas dari judi offline maupun online.
D. Meminta pemerintah dan Kepolisian berkomitmen memberantas perjudian baik secara offline maupun online, dengan melakukan langkah hukum terhadap pelaku penyedia layanan perjudian berdasarkan hukum positif yang berlaku agar menimbulkan efek jera, serta mengoptimalkan penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU untuk menjerat pelaku utama dan pemulihan aset hasil tindak pidana.
3. Hingga saat ini, kasus dugaan kebocoran 204 juta data pemilih Pemilihan Umum/Pemilu 2024 yang pemberitaannya marak sejak dua minggu lalu, masih belum menemukan titik terang, dikarenakan Komisi Pemilihan Umum/KPU masih belum bisa menyimpulkan bahwa data yang dijual peretas itu adalah data pemilih milik KPU. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta KPU mempertanggungjawabkan atas kebocoran data dimaksud, dan bersama aparat kepolisian untuk menelusuri dan menyelidiki serta mengungkap motif pelaku pencurian data pemilih. KPU harus berani menyampaikan secara terbuka, jujur dan transparan kepada masyarakat terkait kebocoran 204 juta data pemilih tetap atau sementara, mengigat hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.
B. Meminta KPU memberikan penjelasan kepada masyarakat sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab terhadap keamanan data masyarakat yang diperkirakan bocor tersebut.
C. Meminta KPU segera memvalidasi data pemilih yang diduga bocor tersebut, guna diketahui kebenaran data yang diduga bocor tersebut.
D. Meminta KPU menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika/Kemkominfo untuk bersama-sama berkomitmen membenahi sistem penyimpanan data dan memperkuat sistem keamanan digital yang dimiliki, dikarenakan banyak data penting negara hingga data pribadi masyarakat yang disimpan via digital.
Terimakasih.
