RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
SELASA 10 OKTOBER 2023
- Eskalasi konflik antara Palestina dengan Israel terus meningkat ditandai dengan pertempuran kedua pihak yang terus berlanjut sepanjang hari. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri RI untuk memantau perkembangan yang terjadi, selanjutnya melakukan pembicaran dengan negara-negara ASEAN untuk mencari dukungan perdamaian di Pelestina, selanjutnya pemerintah RI mendesak PBB agar secara aktif bekerja sama dengan pemangku kepentingan internasional untuk segera menyelesaikan akar konflik eskalasi tersebut sesuai dengan konvensi PBB yang sudah disepakati.
B. Meminta Kementerian Luar Negeri RI untuk terus berkoordinasi dengan tiga KBRI di dekat Palestina guna memastikan kondisi dan juga mengupayakan perlindungan serta menyiapkan rencana evakusi bagi WNI yang tinggal di Palestina. Mengingat berdasarkan data terakhir, jumlah WNI yang ada di Palestina tercatat ada 45 orang, dengan sebarannya 10 orang berada di Gaza dan 35 lainnya di Tepi Barat.
C. Meminta pemerintah RI sebagai anggota OKI untuk mengimbau negara-negara Islam untuk berupaya menyerukan penghentian konflik tersebut ke PBB sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagaimana diakui oleh legitimasi internasional dalam memastikan perlindungan bagi rakyat Palestina. Mengingat Perang telah berdampak buruk tidak hanya bagi masyarakat sipil dari dua pihak yang berkonflik namun juga berdampak pada masyarakat dunia pada umumnya, karena perang telah memunculkan multikrisis, mulai dari kemanusiaan hingga finansial.
D. Mendorong pemerintah RI untuk juga memberikan imbauan kepada negara-negara besar untuk menahan diri dari konflik tersebut. Karena komentar negara-negara lain bisa memperkeruh suasana, yang dapat mengeskalasi perang.
E. Meminta Kemenlu RI untuk juga mengimbau para WNI di Palestina dan Israel untuk meningkatkan kewaspadaan dan terus menjalin komunikasi dengan perwakilan setempat, serta meminta kepada WNI yang memiliki rencana kunjungan ke wilayah tersebut agar menunda dan membatalkan perjalanannya hingga adanya pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan sejak Januari hingga Agustus 2023 tercatat 2.355 kasus pelanggaran pada perlindungan anak. Namun, jumlah tersebut belum menggambarkan keseluruhan kasus yang terjadi karena tidak semua kasus teradukan ke KPAI. Respon Ketua MPR RI:
A. Menyatakan keprihatinan atas tingginya angka kasus pelanggaran pada perlindungan anak. MPR pun mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), KPAI dan semua pihak terkait untuk memformulasikan secara riil perlindungan terhadap anak, terutama anak pada satuan pendidikan. MPR berharap baik pemerintah pusat dan daerah, keluarga, dan masyarakat, serta aparat pemerintah sipil hingga ke RT/RW, pihak satuan pendidikan, untuk berpartisipasi setidaknya melaporkan jika terjadi kekerasan terhadap anak. Mengingat, data kasus pelanggaran pada anak mengalami kenaikan setiap bulannya, sehingga perlu mendapatkan perhatian bersama untuk menekan penurunan angka kekerasan anak, khususnya di lingkungan satuan pendidikan.
B. Meminta pemerintah dalam hal ini KPPPA bersama KPAI untuk segera menyikapi fenomena yang terjadi dengan melakukan kajian mendalam terhadap penyebab tingginya angka kekerasan anak utamanya di lingkungan satuan pendidikan, sehingga langkah tepat dapat dilakukan dan disesuaikan berdasarkan hasil kajian yang ada.
C. Meminta pemerintah memberikan dukungan terhadap KPAI agar tetap menjalankan program perlindungan anak dengan mengedepankan perspektif Undangan-Undang (UU) Perlindungan Anak serta UU Sistem Peradilan Pidana Anak pada semua proses kasus anak, namun tetap mengedepankan aspek pembinaan, termasuk pemberian pidana tidak hanya untuk membuat efek jera yang harus ditumbuhkan kepada pelaku, disamping memberikan rasa keadilan bagi korban.
D. Meminta kementerian dan lembaga terkait untuk concern dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya dari sisi pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, disamping memberikan edukasi hingga pendampingan kepada lembaga pendidikan juga orang tua agar dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak, sehingga tumbuh kembang anak dapat maksimal.
E. Meminta Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi agar turut serta dalam upaya menurunkan angka kekerasan anak, khususnya di lingkungan satuan pendidikan. Salah satunya dengan mengkaji ulang kurikulum dan metode pembelajaran yang dinilai saat ini menitikberatkan pada capaian target kognitif saja, sehingga pendidikan penguatan karakter kurang mendapatkan perhatian. Mengingat pendidikan karakter sangat penting bagi anak agar dapat meningkatkan rasa peduli, empati, dan kasih sayang terhadap sesama.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/BKKBN menyatakan penyakit Tuberkulosis merupakan salah satu penyebab anak terkena stunting. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan/Kemenkes, untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan Tb di Indonesia, utamanya kepada penderita anak-anak, guna mengatasi dan menekan penyebab merebaknya angka stunting di Indonesia.
B. Meminta pemerintah mendukung dengan menyiapkan anggaran yang cukup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN untuk membenahi permasalahan pemicu Tb yang menyebabkan anak-anak terkena stunting, yakni rumah yang tidak layak huni, dan penyebab lain anak terkena stunting, seperti tidak optimalnya pemberian Air Susu Ibu atau ASI eksklusif dan makanan tambahan yang mengandung protein hewani, terutama pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan/HPK.
C. Meminta seluruh stakeholders terkait, untuk menjaga sinergi dan kolaborasi, sehingga angka prevalensi bisa turun sesuai target, yakni sekitar 3,8 persen pada tahun 2023.
D. Meminta pemerintah berupaya menangani permasalahan stunting dengan melakukan intervensi secara maksimal, baik secara spesifik maupun sensitif, sehingga angka prevalensi stunting dapat ditekan.
Terimakasih.
