RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
SELASA 12 DESEMBER 2023
- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI membuka layanan vaksinasi Covid-19 di sejumlah fasilitas posko mudik. Hal ini dilakukan untuk menekan laju kasus selama libur Natal dan Tahun Baru 2024. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta Kemenkes menyiapkan secara matang pos kesehatan tersebut, terutama strategi bagi tenaga kesehatan yang bertugas selama 24 jam, dan juga vaksin dan peralatan medis lainnya. MPR menilai sebaiknya Kemenkes berfokus pada percepatan serta perluasan cakupan vaksinasi Covid-19 sebelum momen libur Nataru, dengan tujuan untuk membentuk kekebalan kelompok masyarakat sekaligus mencegah semakin tingginya kasus aktif Covid-19 pasca libur Nataru.
B. Meminta pemerintah agar juga menyiapkan layanan testing di tiap posko mudik, disamping menetapkan kebijakan yang implementatif terkait persyaratan vaksinasi untuk mobilitas masyarakat saat momen libur Nataru. Dengan begitu diharapkan dapat meminimalisir penularan hingga menekan peningkatan kasus aktif Covid-19.
C. Meminta komitmen pemerintah sudah menetapkan strategi ataupun menyiapkan skema khusus dalam mengantisipasi ancaman gelombang baru Covid-19 jelang dan pasca libur Nataru sebagai upaya mitigasi risiko penularan, terutama yang dipengaruhi oleh pergerakan masyarakat selama momen Nataru. Mengingat gelombang baru Covid-19 bisa terjadi akibat dari banyaknya mobilitas dan interaksi antar masyarakat.
D. Mengimbau kepada masyarakat dan para pelaku perjalanan/pemudik, juga pengelola tempat publik untuk mewaspadai potensi penularan Covid-19 yang kini sedang mengalami tren peningkatan di Tanah Air, salah satunya tetap melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan khususnya bagi individu agar memantau kesehatan diri sendiri dan juga keluarga sebelum memutuskan untuk melakukan perjalanan mudik di libur Nataru nanti.
- Pemerintah terus mendorong percepatan impor dan berencana memperpanjang persetujuan impor gula dan beras, dikarenakan harga gula konsumsi dan beras masih tinggi, sementara realisasi impor kedua bahan pangan pokok itu dinilai belum memadai untuk menurunkan harga secara signifikan. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah mengkaji kembali rencana percepatan dan perpanjangan impor beras dan gula tersebut, pemerintah belum berupaya maksimal untuk mengatasi hal tersebut, seperti memperhatikan ketersediaan stok di gudang dan operasi pasar yang bertujuan menstabilkan harga, di samping melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi beras dan gula di pasaran saat ini, untuk menghindari penumpukan pada satu titik. Berdasarkan hal tersebut, MPR meminta pemerintah tidak tergesa menentukan kebijakan percepatan dan perpanjangan impor beras dan gula tersebut.
B. Meminta pemerintah mengevaluasi penyebab turunnya produksi gula dan beras nasional pada tahun ini, dan segera menentukan sikap agar di tahun mendatang, produksi gula dan beras maupun komoditas pangan lain yang berpotensi mengalami penurunan, dapat ditingkatkan dari hasil panen dalam negeri melalui berbagai upaya, sehingga meminimalisir impor.
C. Meminta pemerintah memastikan perhitungan kebutuhan dalam negeri, stok yang ada, termasuk kekurangan yang harus dipenuhi sebelum menentukan kuota impor beras dan gula, sehingga akhir tahun ini tidak merugikan petani dalam negeri, dan impor hanya benar-benar dilakukan sesuai dengan jumlah kekurangan beras dan gula saja.
D. Meminta pemerintah secara berkala melakukan operasi pasar dan sidak guna memastikan stok beras dan gula mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia, dan tidak ada pihak yang dengan sengaja mengambil keuntungan pribadi semata.
- Sejumlah daerah di Indonesia masih memiliki angka inflasi yang tinggi yang disebabkan oleh sejumlah faktor. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah daerah atau Pemda yang angka inflasinya masih tinggi untuk segera melakukan langkah pengendalian, dan bersama tenaga ahli ekonomi melakukan kajian mendalam untuk didiskusikan bersama Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang daerah guna mencari solusi terhadap kondisi tersebut, dan melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik atau BPS Daerah untuk memantau Indeks Perkembangan Harganya/IPH.
B. Meminta pemerintah daerah terkait untuk memetakan faktor yang menjadi penyebab masih tingginya angka inflasi di daerahnya, tingginya angka inflasi di sejumlah daerah bisa mengganggu daya beli masyarakat dan perekonomian daerah.
C. Meminta pemerintah melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga pangan, dan juga memperkuat daya beli masyarakat, dengan memberikan bantuan kredit, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.
D. Meminta pemerintah pusat memfasilitasi distribusi pangan, menggencarkan gerakan pangan murah, serta memperlancar penyaluran cadangan pangan pemerintah, khususnya pangan pokok seperti beras, daging ayam, telur ayam, dan gula.
E. Mengimbau masyarakat agar bijak dan cerdas dalam membelanjakan uang mereka, serta menghemat pengeluaran dan memilih barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan prioritas.
Terimakasih.
